Politik

Perppu Pemilu atau kembali ke UU lama sebabkan krisis konstitusi

2.3K
DILIHAT
/
0
SHARE
/
08:04
19 JUN 2017
Reporter
Zul Sikumbang
Sumber
Rimanews

Rimanews - Ketua Pansus RUU Pemilu, Lukman Edy menyatakan, keinginan pemerintah untuk mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti UU (Perppu) Pemilu, atau pemberlakuan UU Pemilu lama hanya akan menyebabkan krisis konstitusi.

Dilihat dari substansi, isu krusial yang menimbulkan jalan buntu saat ini adalah antara fraksi-fraksi dan pemerintah adalah soal Presidential Treshold. Soal ini sebenarnya masih menimbulkan perbedaan tafsir konstitusionalitasnya.

Hampir semua ahli ahli Tata Negara menyatakan penerapan ambang batas presiden pada pemilu serentak melanggar keputusan Mahkamah Konstitusi. Hanya sebahagian kecil yang menyatakan ini sebagai Open Legal Policy. Bahkan terakhir Prof Jimly Assidiqi, mantan Ketua DKPP menyatakan ambang batas Presiden tidak relevan pada pemilu serentak.

Yang menjadi persoalan kalau pemerintah menerbitkan Perppu atau menyatakan negara dalam keadaan genting terhadap sikap pemerintah yang dianggap inskonstitusional, maka eskalasi politik akan liar dan bisa tidak terkendali.

Karena agenda pemilu, termasuk pilpres didalamnya, adalah agenda yang sangat penting, menyangkut keberlangsungan kepemimpinan nasional, keberlangsungan pemerintahan dan menyangkut keutuhan bangsa dan negara, maka tidak boleh main-main dengan menganggap enteng persoalan azas konstitusionalitasnya.

"Keinginan mempertahankan kekuasaan, maupun keinginan merebut kekuasaan harus dikesampingkan demi stabilitas politik. Pemaksaan kehendak hanya akan mendorong bangsa dan negara ini menuju situasi krisis konstitusi," kata Lukman Edy di Jakarta,semalam.

Oleh sebab itu, ia berharap pemerintah dan DPR menggunakan kesempatan akhir pengambilan keputusan terhadap RUU Pemilu ini dengan arif, dengan mengedapankan kepentingan bangsa dan negara. Perbedaan pendapat itu biasa, tetapi pansus tetap harus mengambil keputusan melalui berbagai skenario yang telah diatur dalam tata tertib DPR.

"UU ini berbeda dengan UU biasanya. UU Pemilu memiliki konstrain waktu yang terbatas, maksimal harus disahkan pada masa sidang ini juga, tidak boleh ditunda, karena jika molor berkepanjangan maka situasi menuju krisis konstitusi akan menghadang kita," kata Politisi PKB itu.

Inilah skenario penetapan 5 isu krusial RUU Pemilu

Inilah skenario rapat Pansus RUU Pemilu yang akan berlangsung hari ini. Menurut Ketua Pansus RUU Pemilu, Lukman Edy, Rapat Pansus RUU Pemilu hari ini akan menetapkan 5 isu krusial yang masih alot antara Pemerintah dan DPR RI.

1. Tercapainya kesepakatan terhadap hasil lobby lintas fraksi terhadap 5 isu krusial sehingga pansus tinggal menetapkannya sebagai keputusan pansus, yang selanjutnya akan ditetapkan didalam rapat Paripurna DPR terdekat.

2. Tidak tercapainya secara bulat terhadap 5 isu krusial, hasil lobby tidak berhasil secara bulat. Terhadap kondisi ini pansus akan menetapkan paket paket sebagai variasi terhadap pilihan fraksi yang berbeda beda, kemudian paket-paket yang berbeda ini bisa diambil keputusan di tingkat pansus bisa juga akan diambil keputusan di tingkat Sidang Paripurna DPR. Jika ditingkat Paripurna maka Pansus akan mempersiapkan kertas suara untuk dilakukan vooting di tingkat pansus. Sementara jika mau diambil keputusan di tingkat pansus maka cukup dilakukan jejak pendapat dari perwakilan fraksi fraksi di pansus.

3. Jika skenario 1 maupun 2 tidak tercapai, artinya paket tunggal maupun variasi paket tidak tercapai, maka pansus hanya akan mempersiapkan agenda voting di tingkat Sidang Paripurna terdekat. Voting akan dilakukan secara item per item kelima isu krusial tersebut. Supaya effektif maka akan didisain dengan 1 kertas suara, sehingga setiap anggota DPR dapat memilih 5 isu krusial dalam satu kesempatan, yang kemudian akan dilakukan rekapitulasi, sehingga hasil akhirnya adalah hasil rekapitulasi tersebut.

"Skenario-skenario ini ditempuh untuk menghindari terjadinya deadlock pembahasan di tingkat pansus. Apalagi pemerintah mengeluarkan opsi penggunaan UU Pemilu yang lama atau mengeluarkan Perppu untuk mengatasi kondisi deadlock. Walaupun Perppu maupun kembali ke UU lama adalah mekanisme yang dilindungi oleh konstitusi tetapi secara normatif dan substansi akan menimbulkan persoalan konstitusional yang berat yang implikasinya sangat luas," kata Lukman Edy di Jakarta, Minggu malam (18/06/2017).

Adapun agenda lengkap Rapat Pansus RUU Pemilu antara DPR dan Pemerintah adalah sebagai berikut

1.  10.00 WIB
 Acara Rapat Pansus (Raker) dengan Menteri Dalam Negeri, Keuangan dan Menkumham, Ketua KPU, Bawaslu dan DKPP membahas hasil lobby terhadap 5 isue krusial. Sebelumnya akan dilakukan rapat Kapoksi dengan Pimpinan Pansus dan Pemerintah.

2. Pkl.13.00 WIB Rapat Panja
terkait Laporan Timus/Timsin ke Panja

3. Pkl. 14.00 WIB Rapat Kerja  (Panja) dengan 3 Kementerian dan Ketua KPU, Bawaslu dan DKPP:
- Pengesahan  Tk.I RUU Pemilu dengan susunan acara :
- Laporan Panja ke Pansus
- Pandangan mini fraksi
- Tanggapan pemerintah
- Penandatanganan naskah RUU antara Pansus dan Pemerintah

KATA KUNCI : , ,
Terbaru
15 Juni 2017 | 14:53
Usai dilantik, Djarot temui Ahok
13 Juni 2017 | 15:09
DPR berhak mengawasi KPK
9 Juni 2017 | 18:28
Djarot dilantik 15 Juni
Politik