Politik

Hak angket diperlukan karena tak ada jaminan KPK selalu benar

6.6K
DILIHAT
/
0
SHARE
/
11:00
09 JUL 2017
Reporter
Ahmad Alfi Dimyati
Sumber
Rimanews

Rimanews - Wakil Ketua Advokat Cinta Tanah Air (ACTA), Ali Lubis mendukung penggunaan Hak Angket Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) terhadap KPK karena lembaga antirasuah ini tidak terjamin selalu benar dalam melakukan tugasnya.

Ali lubis menegaskan bahwa hak angket yang dilakukan DPR merupakan bentuk evaluasi terhadap KPK supaya melaksanakan tugasnya sesuai undang-undang.

"Sebab tidak ada satupun manusia dapat menjamin kalau Lembaga KPK didalam menjalankan tugas dan wewenangnya didalam memberantas korupsi sudah sesuai dengan harapan semua orang ? Sebab saat ini masih ada beberapa kasus yang ditangani oleh KPK belum juga selesai, lalu apakah ada jaminan pula didalam Penggunaan Anggarannya KPK tidak menyimpang?" ujar Ali Lubis saat dikonfirmasi Rimanews.com, Minggu (08/08).

Menurutnya, hak angket merupakan hak yang diberikan Undang-undang kepada DPR untuk menjalankan Fungsinya sebagaimana tertuang dalam Pasal 20 A UUD 1945.

Selain itu, penggunaan Hak Angket juga sudah sesuai dengan UU No. 17 Tahun 2014 Tentang MD3 khususnya dalam Pasal 79 ayat 3.

"Hak Angket sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf b adalah Hak DPR untuk melakukan suatu penyelidikan terhadap pelaksanaan suatu Undang-Undang dan /atau kebijakan pemerintah yang berkaitan dengan hal penting, strategis dan berdampak luas pada kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara yang diduga bertentangan dengan peraturan perundang-undangan," ujarnya.

Ali Lubis melanjutkan, dengan melihat KPK yang terlahir dari rahim suatu pelaksanaan Undang-Undang No. 30 Tahun 2002 Tentang KPK, maka KPK merupakan lembaga lembaga negara yang dibiayai dengan duit rakyat dalam menjalankan tugasnya.

"Oleh karena itu KPK Sebagai Lembaga Negara yang menggunakan anggaran yang berasal dari rakyat, (tentunya) anggota DPR RI sebagai wakil rakyat berhak untuk melakukan penyelidikan atau melakukan angket terkait penggunaan anggaran dan kinerja yang dilakukan oleh seluruh pegawai KPK," katanya.

Oleh karena itu, ia mengajak masyarakat untuk berpikir dan bertindak sesuai dengan aturan. Selain itu, ia juga meminta masyarakat untuk berpikir kritis demi kebaikan KPK itu sendiri.

KATA KUNCI : , , , , ,
Terbaru
27 Juli 2017 | 06:01
Pansus KPK akan rugikan Jokowi
25 Juli 2017 | 15:02
Impian Yusril untuk PBB di 2019
24 Juli 2017 | 18:39
Amien Rais talak Jokowi
22 Juli 2017 | 06:01
Golkar panen tersangka korupsi
21 Juli 2017 | 07:31
DPR sahkan UU Pemilu
20 Juli 2017 | 06:00
Keajaiban Setya Novanto
18 Juli 2017 | 11:04
Nurdin Halid: Golkar tetap solid