Politik

Riwayat HTI usai Perppu Ormas

3.5K
DILIHAT
/
0
SHARE
/
06:00
13 JUL 2017
Penulis
Dhuha Hadiansyah
Sumber
Rimanews

OPINI – Presiden Joko Widodo telah menandatangani Perppu No 2 tahun 2017 pada 10 Juli lalu. Perppu ini dinilai untuk melengkapi kekurangan dalam UU Ormas tahun 2013, terutama soal prosedur pembubaran organisasi masyarakat.

Dari sisi administrasi, UU Ormas yang lama dinilai tidak memadai untuk mengatur terkait meluasnya ormas yang bertentangan dengan, baik itu dari sisi norma hukum, sanksi, dan prosedur, hukum yang berlaku. UU Ormas tidak mengatur mengenai pemberian izin dan pencabutan izin yang dinilai seharusnya berasal dari lembaga atau institusi yang sama.

UU Ormas juga kurang memadai dalam memberikan definisi mengenai ajaran dan tindakan yang bertentangan dengan Pancasila. Dalam UU Ormas, dituliskan bahwa yang bertentangan dengan Pancasila adalah ateisme, komunisme, dan marxisme-leninisme.

Padahal, faktanya, ada ajaran lain yang bisa menggantikan dan bertentangan dengan Pancasila dan mengganti eksistensi Negara Kesatuan Republik Indonesia, seperti ideologi khilafah yang santer didengungkan ISIS, Jamah Islamiyah (JI), NII (Negara Islam Indonesia) atau Hizbut Tahrir.

Perppu yang sudah diteken presiden tersebut akan segera dibawa ke DPR untuk disahkan. Apabila DPR menyetujui usulan tersebut, organisasi pertama yang bakal bubar sepertinya Hizbut Tahrir Indonesia (HTI). HTI dianggap perlu dibubarkan secara formal karena kerap menggunakan fasilitas publik untuk menggelar acara, termasuk institusi pendidikan dan tempat ibadah milik pemerintah. Meskipun pembubaran secara formal dinilai tidak akan mematikan HTI, setidaknya ruang geraknya akan terbatas dan perkaderannya terhambat.

Mengapa HTI?

Perppu ini muncul setelah santer beredar wacana pembubaran HTI yang anti-Pancasila dan demokrasi. Ketika isu ini muncuat, timbul polemik tentang bagaimana membubarkan HTI secara legal.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Masyarakat tidak memungkinkan untuk melakukan pembubaran tersebut. Oleh karena itu, Perppu ini dilahirkan.

Pemerintah sempat mempertimbangkan jalur pengadilan. Namun, jalur itu dinilai bakal terlalu panjang dan berliku. Dengan Perppu tersebut, pembubaran cukup dilakukan oleh institusi yang mengeluarkan izin pendirian organisasi.

HTI yang berideologi khilafah global—bedakan dengan JI yang regional atau NII yang lokal—dinilai menjadi duri dalam daging NKRI. Bahkan, di kalangan umat Islam sendiri, ada setidaknya 14 ormas yang tergabung dalam Lembaga Persahabatan Ormas Islam (LPOI) mendesak pemerintah segera merealisasikan rencana pembubaran HTI.

HTI secara resmi berdiri dan diakui negara dengan akte ormas, meskipun tujuan sebenarnya adalah politik, jadi lebih mirip parpol. Akan tetapi, HTI menolak ikut pemilu karena sistem demokrasi dinilai sebagai cara kafir dalam menjalankan sistem pemerintahan. Karena menolak ikut pemilu, HTI dituding secara terstruktur dan meyakinkan akan menggulingkan pemerintahan melalui revolusi.

Meskipun beberapa politisi, seperti Fahri Hamzah, pesimistis Perppu tersebut bakal lolos di DPR, lebih banyak yang meyakini wakil rakyat akan menyetujui. Hal ini melihat besarnya dukungan dari umat Islam sendiri yang dimotori PBNU, sebagai ormas Islam terbesar yang siap mengawal Perppu ini menjadi UU.

HTI pun tak tinggal diam dengan menggalang dukungan, baik dari masyarakat Muslim maupun pakar hukum. HTI sudah menggandeng ahli hukum tata negara Yusril Ihza Mahendra untuk melawan langkah pemerintah tersebut.

Pemerintah sendiri berupaya meyakinkan mayoritas masyarakat Indonesia dengan mengatakan bahwa Perppu itu tidak untuk mengebiri ormas yang kritis kepada pemerintah, tetapi untuk menjaga kesatuan dan persatuan negara Indonesia. Pemerintah menjamin bahwa ormas apa pun boleh hidup dan berkembang di Indonesia, termasuk ormas keagamaan, selama tak bertentangan dengan UUD 1945 dan Pancasila. Hanya ormas yang anti-Pancasila, seperti HTI, yang terancam akan dibubarkan, dan sepertinya bakal demikian.

Selama ini, kader HTI telah mengisi berbagai posisi dalam struktur masyarakat, mulai dari dai hingga pegawai negeri—HTI banyak bergerak di kampus-kampus. Di internal umat Islam, dakwah politik HTI bukan tanpa hambatan. Bahkan, di lapangan, mereka berseberangan dengan kader PKS meskipun sama-sama berhaluan Islam-politik transnasional.

Mencermati hal di atas, HTI bakal tak memiliki beking yang memadai untuk menjegal pengesahan Perppu tersebut di DPR. Yang akan dipermasalahkan di DPR paling-paling hanya seputar kepentingan dan kegentingan yang memaksa dikeluarkannya Perppu tersebut, tetapi soal pembubaran HTI mereka tampak bakal satu suara. Oleh karena itu, tak lama lagi, HTI bakal menjadi organisasi ilegal, sebagai balasan atas anggapannya bahwa NKRI itu ilegal.

KATA KUNCI : , , ,
Terbaru
27 Juli 2017 | 06:01
Pansus KPK akan rugikan Jokowi
25 Juli 2017 | 15:02
Impian Yusril untuk PBB di 2019
24 Juli 2017 | 18:39
Amien Rais talak Jokowi
22 Juli 2017 | 06:01
Golkar panen tersangka korupsi
21 Juli 2017 | 07:31
DPR sahkan UU Pemilu
20 Juli 2017 | 06:00
Keajaiban Setya Novanto
18 Juli 2017 | 11:04
Nurdin Halid: Golkar tetap solid