Politik

HTI: Rezim Jokowi diktator

5.3K
DILIHAT
/
0
SHARE
/
08:13
13 JUL 2017
Dok : Ketua Umum HTI Rokhmat S. Labib
Reporter
Abdullatif Assalam
Sumber
Rimanews

Rimanews - Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) menolak keras Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu) tentang pembubaran Ormas, dan menyebut pemerintahan Joko Widodo sebagai rezim diktator.

"Perppu memberikan jalan pintas bagi pemerintah untuk membubarkan organisasi massa tanpa melalui proses pengadilan. Ini jelas merupakan tindak sewenang-wenang yang dilakukan pemerintah," kata Ketua Umum HTI Rokhmat S. Labib dalam konferensi pers di Jakarta, Rabu (12/07/2017). "Dan, tentu ini bisa disebut sebagai rezim diktator."

Rokhmat menambahkan, Perppu No. 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan tidak hanya mengancam eksistensi HTI, tapi juga banyak Ormas lainnya.

"Perppu ini memberikan ancaman bagi bukan hanya Hizbut Tahrir, tapi seluruh Ormas yang ada. Tatkala Ormas itu dinilai oleh pemerintah dianggap bertentangan dengan Pancasila dan seterusnya, maka dengan mudah pemerintah membubarkan," jelasnya.

"Inilah yang akan mengakibatkan pemerintah menjadi rezim diktator, rezim yang bisa membuat keputusan sendiri menindak sendiri tanpa ada pihak yang lain yang bisa menguji apakah keputusan pemerintah itu benar atau salah."

Lebih lanjut, juru bicara HTI Ismail Yusanto menerangkan sejumlah poin dalam Perppu pembubaran Ormas yang akan membawa negeri ini kepada era rezim diktator yang represif dan otoriter.

"Di antaranya, pertama, dihilangkannya proses pengadilan dalam mekanisme pembubaran Ormas (Pasal 61) membuka pintu kesewenang-wenangan karena pemerintah akan bertindak secara sepihak dalam menilai, menuduh, dan menindak Ormas, tanpa ada ruang bagi Ormas itu untuk membela diri," kata Ismail dalam sebuah pernyataan.

"Kedua, adanya ketentuan-ketentuan yang bersifat karet seperti larangan melakukan tindakan permusuhan terhadap SARA (Pasal 59-3), dan penyebaran paham lain yang dianggap bakal mengganggu Pancasila dan UUD 1945 (Pasal 59-4) berpotensi dimaknai secara sepihak untuk menindas pihak lain," tambahnya.

"Ketiga, adanya ketentuan pemidanaan terhadap anggota dan pengurus Ormas (Pasal 82-a), menunjukkan Perppu ini menganut prinsip kejahatan asosiasi dalam mengadili pikiran dan keyakinan."

Semua itu, lanjut Ismail, membuat publik semakin yakin bahwa pemerintahan Jokowi adalah rezim represif anti-Islam, karena sebelum menerbitkan Perppu pembubaran Ormas, mereka juga melakukan kriminalisasi terhadap ulama dan aktivis serta menghalangi kegiatan dakwah di sejumlah tempat.

Terbaru
27 Juli 2017 | 06:01
Pansus KPK akan rugikan Jokowi
25 Juli 2017 | 15:02
Impian Yusril untuk PBB di 2019
24 Juli 2017 | 18:39
Amien Rais talak Jokowi
22 Juli 2017 | 06:01
Golkar panen tersangka korupsi
21 Juli 2017 | 07:31
DPR sahkan UU Pemilu
20 Juli 2017 | 06:00
Keajaiban Setya Novanto
18 Juli 2017 | 11:04
Nurdin Halid: Golkar tetap solid