Politik

Keluarkan Perppu pembubaran Ormas, Persis: Pemerintah kalap

4.7K
DILIHAT
/
0
SHARE
/
15:25
13 JUL 2017
Dok. Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan Wiranto (kedua dari kiri) didampingi Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly (kiri), Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo (kedua dari kanan) dan Kapolri Jenderal Tito Karnavian saat melakukan konferensi pers pembubaran Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) 8 Mei lalu.
Reporter
Abdullatif Assalam
Sumber
Rimanews

Rimanews - Mantan ketua PP Pemuda Persatuan Islam (Persis) menyebut pemerintah kalap dengan mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu) tentang pembubaran organisasi kemasyarakatan (Ormas).

Kekalapan itu, menurut Tiar Anwar Bachtiar, muncul karena pemerintah tak mampu menghadapi situasi yang semakin menyudutkan akibat ketidakmampuan mereka mengelola negara dengan baik.

Dia menganggap tindakan pemerintah sebagai langkah mundur dalam berdemokrasi.

"Pemerintah dalam hal ini juga sudah mengembalikan demokrasi kita kembali ke era 80an yang represif dan anti-kritik," kata Tiar, seperti dikutip dari persis.or.id, Kamis (13/07/2017).

Doktor lulusan Universitas Indonesia itu meminta DPR dan masyarakat menggalang kekuatan untuk menolak Perppu, yang dinilai Ketua Umum Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) Rokhmat S. Labib mengancam eksistensi semua Ormas, bukan hanya HTI. Perppu ini, kata Rokhmat, memberikan jalan pintas kepada pemerintah untuk membubarkan Ormas manapun yang diklaim pemerintah bertentangan dengan Pancasila.

"Pemerintah daripada menakut-nakuti Ormas dengan Perppu ini, sebaiknya membangun sinergitas dengan Ormas-ormas yang dianggap radikal," jelas Tiar.

Sementara Himpunan Mahasiswa Persis (Hima Persis) dalam pernyataannya, Kamis, mencium aroma kesewenang-wenangan dalam Perppu pembubaran Ormas yang dikeluarkan pemerintah.

"Selain bentuk constitutional dictatorship, Perppu ini jelas beraroma kesewenang-wenangan," kata Sekretaris Jenderal Hima Persis M. Ryan Alviana.

Dia tidak mempermasalahkan jika pemerintah ingin membubarkan Ormas yang bertentangan dengan Pancasila dan NKRI, tapi menegaskan bahwa hal tersebut harus dilakukan melalui pengadilan.

"Pembubaran Ormas kewenangan mutlak pemerintah. Namun, tanpa mekanisme pengadilan, maka pemerintah sudah bergeser dari negara berdasarkan hukum (rechtsstaat) menjadi negara kekuasaan (machstaat)," ujar Ryan.

KATA KUNCI : , , , ,
Terbaru
27 Juli 2017 | 06:01
Pansus KPK akan rugikan Jokowi
25 Juli 2017 | 15:02
Impian Yusril untuk PBB di 2019
24 Juli 2017 | 18:39
Amien Rais talak Jokowi
22 Juli 2017 | 06:01
Golkar panen tersangka korupsi
21 Juli 2017 | 07:31
DPR sahkan UU Pemilu
20 Juli 2017 | 06:00
Keajaiban Setya Novanto
18 Juli 2017 | 11:04
Nurdin Halid: Golkar tetap solid