Politik

PKB ingin presidential threshold makin kecil

4.1K
DILIHAT
/
0
SHARE
/
17:49
14 JUL 2017
Politisi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) yang juga Ketua Pansus RUU Pemilu, Lukman Edy
Reporter
Zul Sikumbang
Sumber
Rimanews

Rimanews - Politisi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) yang juga Ketua Pansus RUU Pemilu, Lukman Edy menyatakan partainya menilai seharusnya ambang batas pemilihan presiden atau presidential threshold harus makin kecil dan ambang batas parlemen makin besar untuk kemajuan konsolidasi demokrasi.

"PKB berpandangan, kemajuan kondolidasi demokrasi terletak pada semakin rendahnya presidential threshold dan parliamenetary threshold makin besar," kata Lukman Edy di Gedung DPR RI, Jakarta, Jumat (14/07/2017).

Dengan demikian, masyarakat diberikan banyak pilihan untuk menentukan pemimpinnya.

"Juga makin bagus konsolidasi demokrasi ketika partisipasi publik untuk cari pemimpin semakin dibuka, semakin lebar. Dan pengambilan keputusan di parlemen semakin sederhana," sebut dia.

Pansus RUU Pemilu menyepakati 5 paket isu krusial yang dibahas dalam rapat pansus kemarin, Kamis (13/-7/2017). Akan tetapi, rapat tersebut gagal mencapai mufakat.

Oleh sebab itu, lima isu krusial dalam pembahasan RUU Pemilu akan diputuskan dalam rapat paripurna yang digelar pada 20 Juli 2017.

Pembahasan RUU Pemilu menyisakan lima isu krusial yaitu presidential threshold, parliamentary threshold, sebaran kursi perdaerah pemilihan, metode konversi suara, dan sistem pemilu.

Sebelumnya, Lukman Edy mengatakan seluruh fraksi sudah menyepakati salah satu dari lima isu tersebut untuk diputuskan dalam musyawarah mufakat atau voting.

"Seluruh fraksi menyepakati dalam pandangan mini fraksi yang disampaikan dalam rapat kerja untuk mengambil keputusan melalui musyawarah untuk mufakat tethadap salah satu dari lima opsi di atas. Apabila musyawarah mufakat tidak tercapai, maka kelima opsi tersebut akan diajukan dalam rapat paripurna untuk diambul keputusan secara suara terbanyak," kata Ketua Pansus RUU pemilu, Lukman Edy di Gedung DPR RI, Rabu (12/7).

Berikut paket-paket yang jadi kesepakatan Pansus RUU pemilu:

1. Paket A
- Ambang batas presiden: 20/25 persen
- Ambang batas parlemen: 4 persen
- Sistem pemilu: terbuka
- Besaran kursi: 3-10
- Konversi suara: saint lague murni

2. Paket B
- Ambang batas presiden: 0 persen
- Ambang batas parlemen: 4 persen
- Sistem pemilu: terbuka
- Besaran kursi: 3-10
- Konversi suara: kuota hare

3. Paket C
- Ambang batas presiden: 10/15 persen
- Ambang batas parlemen: 4 persen
- Sistem pemilu: terbuka
- Besaran kursi: 3-10
- Konversi suara: kuota hare

4. Paket D
- Ambang batas presiden: 10/15 persen
- Ambang batas parlemen: 5 persen
- Sistem pemilu: terbuka
- Besaran kursi: 3-8
- Konversi suara: saint lague murni

5. Paket E
- Ambang batas presiden: 20/25 persen
- Ambang batas parlemen: 3,5 persen
- Sistem pemilu: terbuka
- Besaran kursi: 3-10
- Konversi suara: kuota hare

Pansus RUU Pemilu dibuat untuk menentukan 5 isu krusial, yakni Parliamentary Treshold,  Presidential Treshold, Dapil Magnitude, Sistim Pemilu dan Metode Konversi Suara. Pemerintah ingin mempertahankan aturan lama, akan tetapi hal ini dianggap akan menyebabkan krisis konstitusi karena pemilu 2019 akan dilakukan secara serentak, baik Pilpres maupun Pileg.

Dilihat dari substansi, isu krusial yang menimbulkan perdebatan alot adalah soal Presidential Treshold antara fraksi-fraksi di DPR dan pemerintah.

Menurut Lukman Edy, hampir semua ahli ahli Tata Negara menyatakan penerapan ambang batas presiden pada pemilu serentak melanggar keputusan Mahkamah Konstitusi. Hanya sebahagian kecil yang menyatakan ini sebagai Open Legal Policy. Bahkan, terakhir Prof Jimly Assidiqi, mantan Ketua DKPP menyatakan ambang batas Presiden tidak relevan pada pemilu serentak.

Yang menjadi persoalan kalau pemerintah menerbitkan Perppu atau menyatakan negara dalam keadaan genting terhadap sikap pemerintah yang dianggap inskonstitusional, maka eskalasi politik akan liar dan bisa tidak terkendali.

Oleh sebab itu, DPR mengajak pemerintah menggunakan kesempatan pengambilan keputusan terhadap RUU Pemilu ini dengan arif dan cepat menyusul masa persiapan pemilu yang harus disiapkan segera oleh KPU.

Terbaru
27 Juli 2017 | 06:01
Pansus KPK akan rugikan Jokowi
25 Juli 2017 | 15:02
Impian Yusril untuk PBB di 2019
24 Juli 2017 | 18:39
Amien Rais talak Jokowi
22 Juli 2017 | 06:01
Golkar panen tersangka korupsi
21 Juli 2017 | 07:31
DPR sahkan UU Pemilu
20 Juli 2017 | 06:00
Keajaiban Setya Novanto
18 Juli 2017 | 11:04
Nurdin Halid: Golkar tetap solid