Politik

Masinton tantang KPK serahkan kasus RJ Lino ke polisi jika tak mampu

6.7K
DILIHAT
/
0
SHARE
/
14:02
17 JUL 2017
Reporter
Ahmad Alfi Dimyati
Sumber
Rimanews

Rimanews - Politisi PDI-Perjuangan, Masinton Pasaribu, menantang KPK untuk menyerahkan kasus RJ Lino ke kejaksaan atau kepolisian apabila tidak mampu menanganinya.

"Kalau nggak mampu bilang nggak mampu. KPK serahkan berkas ke polisi atau kejaksaan, jangan gantung-gantung," katanya kepada Rimanews di Jakarta, Senin (17/07/2017).

Richard Josh Lino sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi pengadaan Quay Container Crane (QCC) tahun 2010. 

Menurutnya, setelah hampir dua tahun bergulir, kasus yang diduga merugikan negara sebesar US$ 3,6 juta atau sekitar Rp 47 miliar itu tidak jelas kelanjutannya.

Masinton juga menagih janji Ketua KPK, Agus Rahardjo yang pernah menyatakan bakal segera menuntaskan pengusutan kasus ini dalam waktu dekat, namun hingga kini RJ. Lino masih melenggang.

"Sudah satu tahun delapan bulan, gimana progresnya? Dulu Agus Rahardjo pernah bilang di Komisi III, saya tanya kasus ini, dia bilang segera segera, segera mana? Mana segeranya?" Katanya.

Dengan tegas, Masinton pun meminta KPK untuk berani memberikan target penyelesaian kasus yang menjerat RJ Lino tersebut dan jangan memberikan harapan kepada publik dengan menggunakan bahasa yang penuh basa-basi.

"Ah kita proses, jangan pakai bahasa bahasa basi. Kita proses sampai kapan? Kasih deadline-nya kapan, kita proses, kita proses. RJ Lino-nya aja nggak diperiksa-periksa tuh, Jangan ngomong basa-basilah. Pemberantasan korupsi jangan ngomong basa-basilah," tambah Masinton. 

Masinton pun menyindir KPK yang dinilainya tebang pilih dalam memproses perkara di lembaganya.

"Kasus tiga QCC yg menetapkan RJ Lino jadi tersangka juga gak ada perkembangan, terus ditambah ini lagi, KPK jangan pilih tebang dong," sindirnya.

Sebelumnya, saat menghadiri sidang putusan praperadilan RJ Lino di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada januari 2016, Wakil Ketua KPK Basaria Pandjaitan juga mengatakan lembaganya akan segera melakukan penahan terhadap RJ. Lino.

"Ya, bisa jadi dilakukan penahanan (Kepada RJ Lino)," ujarnya.

Sementara itu, pada akhir februari 2017 lalu, juru bicara KPK, Febri Diansyah, telah menegaskan bahwa penyidikan terhadap Wakil Komisaris Utama PT Jakarta International Container Terminal (JICT), RJ Lino terkait kasus suap korupsi proyek pengadaan tiga unit Quay Container Crane (QCC) di Pelindo II, Tanjung Priok, Jakarta Utara masih tetap berlanjut.

"Kita masih melakukan penyidikan terhadap tersangka RJL (Richard Joost Lino), Penyidikan ini terus berjalan. Kita sudah mulai berkordinasi dan terus berupaya melakukan kordinasi," ujarnya.

Terkait belum ditahannya mantan Dirut Pelindo II sejak ditetapkan menjadi tersangka dari tanggal 5 Februari 2016 itu lantaran KPK masih mencari informasi dan bukti di luar negeri.

Dalam kesempatan tersebut, Febri mengatakan KPK telah berupaya untuk berkordinasi dengan pemerintah Cina, guna pengumpulan-pengumpulan bukti lainnya. "Kita sudah mulai berkordinasi dan terus berupaya melakukan kordinasi," katanya.

KPK menetapkan RJ Lino sebagai tersangka kasus pengadaan 3 quay container crane (QCC) dengan menunjuk langsung perusahaan HDHM (PT Wuxi Hua Dong Heavy Machinery. Co.Ltd.) dari Cina sebagai penyedia barang. Kasus RJ Lino pertama kali diungkap oleh Komjen Budi Waseso saat menjabat sebagai Kepala Bareskrim Polri. Buwas, sapaan Budi Waseso membongkar kasus dugaan korupsi pengadaan 10 unit mobile crane di PT Pelindo II.

Pengungkapan kasus ini kemudian berbuntut pencopotan dirinya sebagai Kabareskrim dan dipindahkan untuk menduduki jabatan baru sebagai Kepala Badan Narkotika Nasional (BNN). Budi dicopot tidak lama setelah menggeledah kantor RJ Lino di Tanjung Priok ketika menyidik kasus tersebut.

KATA KUNCI : , , , ,
Terbaru
27 Juli 2017 | 06:01
Pansus KPK akan rugikan Jokowi
25 Juli 2017 | 15:02
Impian Yusril untuk PBB di 2019
24 Juli 2017 | 18:39
Amien Rais talak Jokowi
22 Juli 2017 | 06:01
Golkar panen tersangka korupsi
21 Juli 2017 | 07:31
DPR sahkan UU Pemilu
20 Juli 2017 | 06:00
Keajaiban Setya Novanto
18 Juli 2017 | 11:04
Nurdin Halid: Golkar tetap solid