Politik

HTI akan ajukan uji materi Perppu ke MK

3.6K
DILIHAT
/
0
SHARE
/
16:50
17 JUL 2017
Hizbut Tahrir Indonesia (HTI)
Editor
Abdullatif Assalam
Sumber
Antara

Rimanews - Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) berencana mengajukan uji materi Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu) No. 2 tahun 2017 tentang Organisasi Kemasyarakatan ke Mahkamah Konstitusi (MK).

"Kami belum bisa memastikan jam berapa tiba di MK. Insya Allah, begitu ada perkembangan segera kami informasikan," kata juru bicara HTI Ismail Yusanto di Jakarta, Senin (17/07/2017), dikutip dari Antaranews.

Ismail tidak dapat memastikan kapan uji materi diajukan karena Koordinator Tim Pembela HTI Yusril Ihza Mahendra hingga Senin siang ini tertahan di Kepulauan Bangka Belitung akibat banjir besar.

Ismail mengatakan, HTI akan mengajukan uji materi Perppu Ormas ini bersama dengan beberapa organisasi masyarakat lainnya.

Rabu pekan lalu, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan Wiranto menerbitkan Perppu tentang pembubaran Ormas.

Dalam konferensi pers malam harinya, Ketua Umum HTI Rokhmat S. Labib menolak keras Perppu ini karena dikeluarkan sementara negara tidak dalam keadaan darurat dan menyebut pemerintahan Joko Widodo diktator.

"Perppu memberikan jalan pintas bagi pemerintah untuk membubarkan organisasi massa tanpa melalui proses pengadilan. Ini jelas merupakan tindak sewenang-wenang yang dilakukan pemerintah," kata Rokhmat.

Rokhmat menambahkan, Perppu No. 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan tidak hanya mengancam eksistensi HTI, tapi juga banyak Ormas lainnya.

"Perppu ini memberikan ancaman bagi bukan hanya Hizbut Tahrir, tapi seluruh Ormas yang ada. Tatkala Ormas itu dinilai oleh pemerintah dianggap bertentangan dengan Pancasila dan seterusnya, maka dengan mudah pemerintah membubarkan," jelasnya.

"Inilah yang akan mengakibatkan pemerintah menjadi rezim diktator, rezim yang bisa membuat keputusan sendiri menindak sendiri tanpa ada pihak yang lain yang bisa menguji apakah keputusan pemerintah itu benar atau salah."

Terbaru
27 Juli 2017 | 06:01
Pansus KPK akan rugikan Jokowi
25 Juli 2017 | 15:02
Impian Yusril untuk PBB di 2019
24 Juli 2017 | 18:39
Amien Rais talak Jokowi
22 Juli 2017 | 06:01
Golkar panen tersangka korupsi
21 Juli 2017 | 07:31
DPR sahkan UU Pemilu
20 Juli 2017 | 06:00
Keajaiban Setya Novanto
18 Juli 2017 | 11:04
Nurdin Halid: Golkar tetap solid