Politik

Perppu Ormas disebut sebagai senjata pemusnah massal

3.4K
DILIHAT
/
0
SHARE
/
18:00
17 JUL 2017
Ilustrasi
Editor
Abdullatif Assalam
Sumber
Rimanews

Rimanews - Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu) tentang organisasi kemasyarakat (Ormas) mendapatkan kecaman dari banyak pihak karena dinilai mengancam kebebasan berserikat.

Ketua Pusat Studi Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Indonesia (UI) Mustafa Fakhri bahkan menyebut Perppu No. 2 Tahun 2017 yang ditandatangani Presiden Joko Widodo pekan lalu itu sebagai senjata pemusnah massal.

“Bagaikan ‘senjata pemusnah massal’ terhadap hak politik rakyat yang tidak hanya berimplikasi pada pembubaran organ masyarakat, namun juga berpotensi mengkriminalkan anggotanya baik yang langsung maupun yang tidak langsung melakukan perbuatan yang dilarang dalam Perppu,” kata Mustafa Fakhri dalam sebuah pernyataan.

Mustafa merujuk pada Pasal 82A dalam Perppu tersebut yang menyatakan bahwa “setiap orang yang menjadi anggota dan/atau pengurus Ormas yang dengan sengaja dan secara langsung atau tidak langsung melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (3) huruf a dan huruf b, dan ayat (4) dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun."

Menurut Mustafa, hal ini jelas bertentangan dengan Konstitusi yang menjamin kebebasan berserikat sebagai salah satu hak asasi yang diakui secara universal.

Bahkan, hak menyatakan pendapat secara lisan dan tulisan juga menjadi salah satu yang dijamin hak konstitusionalnya sejak masa kemerdekaan.

“Oleh karena itu, jika Perppu dimaksud dibiarkan hidup, maka ‘senjata’ ini tidak hanya akan mematikan Ormas yang belakangan menjadi hot issue saja, tapi akan juga entitas lainnya yang diinisiasi oleh warga negara, bahkan termasuk Ormas yang menggunakan Pancasila sebagai nama organisasinya,” jelas Mustafa.

Dia menegaskan, Perppu ini membuka peluang kepada pemerintah untuk bertindak sewenang-wenang dengan membubarkan Ormas yang diklaim pemerintah bertentangan dengan Pancasila, tanpa melalui proses peradilan.

Hal ini sama artinya dengan kemunduran demokrasi di tanah air, jauh sebelum ide reformasi terpikir oleh mahasiswa.

“Atas pertimbangan tersebut, kami mendesak kepada DPR untuk menolak Perppu No. 2 Tahun 2017 tersebut pada masa sidang berikutnya, serta turut mendukung upaya dari kelompok masyarakat untuk memohon pembatalan norma-norma yang represif tersebut ke hadapan Mahkamah Konstitusi RI,” pungkasnya.

Terbaru
27 Juli 2017 | 06:01
Pansus KPK akan rugikan Jokowi
25 Juli 2017 | 15:02
Impian Yusril untuk PBB di 2019
24 Juli 2017 | 18:39
Amien Rais talak Jokowi
22 Juli 2017 | 06:01
Golkar panen tersangka korupsi
21 Juli 2017 | 07:31
DPR sahkan UU Pemilu
20 Juli 2017 | 06:00
Keajaiban Setya Novanto
18 Juli 2017 | 11:04
Nurdin Halid: Golkar tetap solid