News Law

Golkar dan PPP kompak pecat kader terlibat korupsi massal DPRD Malang

REPORTED BY: Dhuha Hadiansyah

Golkar dan PPP kompak pecat kader terlibat korupsi massal DPRD Malang

Partai Golkar dan PPP menyatakan akan segera mencopot para kader yang terlibat korupsi massal di DPRD Malang.

Ketua DPP Partai Golkar Ace Hasan Syadzily menegaskan akan menonaktifkan atau memberlakukan Pergantian Antar Waktu (PAW) kadernya yang menjadi tersangka kasus korupsi di DPRD Kota Malang terkait APBD-P Kota Malang tahun anggaran 2015. Ace menginginkan setiap kadernya menjaga integritas.

"Kami akan menonaktifkan kader tersebut. dan kita ingin kader-kader kita tersebut, betul-betul menjaga integritasnya," kata Ace di Gedung Nusantara II DPR, Jakarta, Jumat (07/09/2018).

Ace juga mengatakan mekanisme PAW atau pencopotan kader melalui DPD Provinsi yang akan memproses kadernya yang bermasalah secara hukum.

"Hirarkinya kan harus dari DPD provinsi dulu. Jadi kita sudah minta kepada DPD Provinsi untuk segera memperoses bagi kawan-kawan atau kader-kader secara hukum bermasalah," ujarnya

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Pemda), mekanisme PAW dapat dilakukan apabila kadernya di legislatif daerah ditahan atau dinyatakan bersalah di pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.

Senada dengan itu, Sekretaris Jenderal PPP Arsul Sani mengatakan DPP PPP telah meminta Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) dan Dewan Pimpinan Cabang (DPC) PPP Kota Malang berkoordinasi dengan Sekretariat DPRD Malang untuk proses PAW atau pemecatan kader PPP yang terlibat kasus korupsi berjamaah di DPRD Malang.

"Karena kan SK anggota DPRD itu dari Gubernur. Nah, jadi ternyata hasil konsultasinya positif, tadi malam kami dilapori bahwa partai-partai lain punya tujuan yang sama untuk mempercepat proses PAW bagi anggota-anggota DPRD yang sudah ditahan oleh KPK," kata Arsul Sani, di Kompleks Parlemen, Jakarta, Jumat (7/09/2018).

Arsul Sani mengatakan supaya tidak mengganggu pelayanan publik yang membutuhkan persetujuan DPRD, DPP PPP secepatnya mengeluarkan surat PAW dengan berkoordinasi dengan gubernur dan KPU.

"Kami akan keluarkan hari ini, paling lambat besok sehingga senin itu bisa diproses PAW nya. berdsarakan koordinasi itu Gubernur Jatim sudah setuju dan kemudian juga KPU setempat akan memperlancar proses itu," pungkasnya.

Sebelumnya, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menahan sebanyak 41 anggota DPRD Malang. Kemudian, KPK menetapkan 22 anggota DPRD Kota Malang sebagai tersangka kasus dugaan suap dan gratifikasi. 

KPK menduga 22 tersangka itu menerima fee masing-masing Rp12,5 juta hingga Rp 50 juta dari Wali Kota nonaktif Malang Moch Anton. Uang itu disinyalir terkait persetujuan penetapan RAPBD-P Malang tahun 2015.

Adapun anggota DPRD Kota Malang yang ditetapkan sebagai tersangka tersebut, antara lain, Arief Hermanto, Teguh Mulyono, Mulyanto, Choeroel Anwar, Suparno Hadiwibowo, Imam Ghozali, Mohammad Fadli, Asia Iriani, Indra Tjajyono.

Kemudian Een Ambarsari, Bambang Triyoso, Diana Yanti, Sugiarto, Afdhal Fauza, Syamsul Fajrih, Hadi Susanto, Erni Farida, Sony Yudiarto, Harun Prasojo, Teguh Puji Wahyono, Choirul Amri, dan Ribut Harianto.

Golkar anggap dukungan kadernya ke Prabowo bukan suara resmi partai
Forum caleg Golkar dukung Prabowo-Sandiaga Uno
Golkar nilai perempuan penentu utama, bukan objek pelengkap
Menyusui tandem butuh dukungan ayah ASI
Mardani dapat tugas kawal suara emak-emak
Menangkan Prabowo atau Buni Yani masuk bui
Anak berbohong, bagaimana mengatasinya?
Berhasil jatuhkan Ahok, Buni Yani masuk tim Prabowo
Terpental dari motor, Lorenzo salahkan Marquez
Timses Jokowi jamin dana kampanye halal
Kubu Prabowo waspadai Jokowi gunakan fasilitas negara
Fadli Zon usul pendukung Jokowi diberi sanksi
DPR serukan solusi permanen terkait tumbal nyawa suporter sepakbola
Kubu Prabowo kembali ganti nama koalisi
Ketum Golkar sebut aksi pendukung Jokowi bentuk spontanitas masyarakat
Fetching news ...