News Law

PN Jakpus tolak Juniver Girsang jadi ketua DPN Peradi

REPORTED BY: Dhuha Hadiansyah

PN Jakpus tolak Juniver Girsang jadi ketua DPN Peradi

Pengadilan Negeri Jakarta Pusat menyatakan tidak berwenang mengadili Gugatan Perhimpunan Advokat Indonesia dibawah pimpinan Fauzie Yusuf Hasibuan terhadap DPN Peradi yang dipimpin Juniver Girsang no. 683/Pdt.G/2017/PN.Jkt.Pst.

Ketua Majelis Hakim Budhy Hertantiyo dalam amar putusannya Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (NO= Niet Ontvankelijk Verklaard).

"Menolak  Eksepsi Tergugat (Juniver Girsang) yang menyatakan Munas Pekan Baru yang mengangkat Fauzie Yusuf Hasibuan ketua umum PERADI tidak sah," kata Budhy di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat,kemarin.

Budhy menjelaskan, keputusan penolakan ini dikarenakan majelis sepakat dengan keterangan saksi ahli dari Penggugat (Peradi Fauzi Hasibuan) yang menyatakan keabsahan Ketua Umum tidak ditentukan oleh pemerintah melainkan keputusan Munas sesuai yg diatur dalam Anggaran Dasar organisasi.

Pengadilan, lanjut dia, tidak berwenang mengadili pokok gugatan yaitu perselisihan kepengurusan kerena menjadi kewenangan dan harus diputuskan oleh semacam Mahkamah Advokat seperti di Parpol.

Atas dasar itu Pengadilan selanjutnya menyatakan gugatan tidak dapat diterima( NO= Niet Ontvankelijk Verklaard).

Menanggapi putusan tersebut Sekretaris jenderal  Dewan Pimpinan Nasional Peradi Thomas E.Tampubolon menghormati keputusan tersebut. "Kita menghormati putusan ini akan tetapi kita akan melakukan banding," tegas Thomas.

Thomas menjelaskan, dasar pengajuan banding dikarenakan Mahkamah Advokat tidak diatur dalam UU Advokat dan Anggaran Dasar Peradi. "Jadi bagaimana bisa Pengadilan menyerahkan perselisihan kepengurusan kepada lembaga yg tidak ada," tambah Thomas.

Di samping itu, putusan ini absurd dan tidak bersesuaian, awalnya hakim menyatakan sah tidaknya suatu kepengurusan organisasi bukan berdasarkan pengakuan pemerintah, akan tetapi berdasarkan Munas yg dilaksanakan sesuai AD Organisasi," tambah Thomas.

Menanggapi pemberitaan yang menyebutkan PN Jakarta Pusat memutuskan Juniver Girsang sebagai Ketua Umum Peradi yang sah periode 2015-2020, dikatakan Thomas berita tersebut tidak benar karena telah terjadi pemutar balikan keputusan persidangan dan tidak sesuai dengan fakta sebenarnya.

"Ini jelas Hakim menyatakan tidak  berwenang mengadili dan telah menolak semua eksepsi yang diajukan Juniver Girsang seperti kami jelaskan tadi," tegas Thomas yang hadir pada sidang pembacaan Putusan.

Thomas pun mengimbau seluruh anggotanya untuk tidak terpengaruh pemberitaan yang tidak benar tersebut.

Korban kekerasan seksual di institusi pendidikan jauh dari keadilan
TKD Jabar: Suara Jokowi-Ma'ruf di Priangan Barat dan Priangan Timur masih lemah
DPR desak Kemenag efisienkan pembuatan kartu nikah
Ma'ruf Amin: Masyarakat salah paham soal orang buta dan budek
Demokrat sepakat dengan Sandiaga soal genderuwo ekonomi di pemerintahan Jokowi
Kubu Prabowo sebut penurunan kemiskinan Jokowi kalah dengan Megawati dan Gusdur
DPR nilai sudah seharusnya standar nilai CPNS tinggi
Dispotdirga sosialisasi jurnalistik dan penggunaan internet TNI AU
Bamsoet: hentikan kenaikan harga beras medium
PT Petamburan minta putusan pengadilan dihormati
Kunjungan DPR ke Selandia Baru bahas isu strategis
Bro Sandi: Di masa depan, air akan lebih berharga dari emas
Sandiaga Uno akan beri cabai mulut politisi yang kasar
DPR sebut kartu nikah lebih efisien dari buku nikah
Fadli Zon nilai Sandiaga langkahi makam tokoh NU tak berdampak bagi bangsa
Fetching news ...