News Law

Tolak komersialisasi pendidikan, mahasiswa Atmajaya ajukan constitutional review

REPORTED BY: Dhuha Hadiansyah

Tolak komersialisasi pendidikan, mahasiswa Atmajaya ajukan constitutional review Mahasiswa Universitas Atma Jaya Yogyakarta, Reza Aldo Agusta (kiri) bersama pengacaranya.

Mahasiswa Universitas Atma Jaya Yogyakarta, Reza Aldo Agusta mengajukan permohonan constitutional review terhadap Pasal 4 ayat (2) huruf d Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan (UU Perdagangan) yang memasukkan jasa pendidikan sebagai bagian dari jasa yang bisa diperdagangkan.

Reza mengajukan permohonan ini dalam kapasitasnya sebagai warga negara Indonesia dan mahasiswa yang resah dengan masa depan pendidikan di Indonesia.

Reza mengatakan bahwa sebagai warga negara, ada potensi pelanggaran terhadap hak atas pendidikannya. Lebih lanjut, mahasiswa merupakan pihak yang akan merasakan dampak adanya komersialisasi tersebut.

“Sangat ironis ketika pendidikan yang seharusnya menjadi alat untuk menabur bibit unggulan bangsa malah diperlakukan sebagai jasa yang dapat diperdagangkan,” katanya di Yogyakarta, Senin (11/02/2019).

Reza berharap Mahkamah Konstitusi membatalkan ketentuan Pasal 4 ayat (2) huruf d UU Perdagangan. “Saya berharap setelah constitutional review ini, dapat tercipta satu sistem pendidikan yang mencerdaskan kehidupan bangsa dan senafas dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945,” katanya.

Sementara itu, Leonard Arpan, kuasa hukum Reza, menyebut adanya dualisme dalam tujuan pendidikan. Menurutnya, Pasal 4 ayat (2) huruf d UU Perdagangan menciptakan sebuah sistem pendidikan tersendiri di bawah rezim UU Perdagangan yang mengutamakan keuntungan dan pertumbuhan ekonomi.

“Sistem ini sangat kontras dengan sistem pendidikan sebelumnya dalam rezim Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional yang mengutamakan pemerataan kesempatan pendidikan. Seolah ada dua kepala yang arahnya tidak sama, satu ingin nirlaba, satu ingin berlaba,” jelasnya.

Dikatakan Leonard, keberadaan dua sistem pendidikan di Indonesia melanggar Pasal 31 ayat (3) UUD 1945 yang mengamanatkan adanya 1 sistem pendidikan nasional.

“Dengan menjadikan pendidikan sebagai komoditas perdagangan, negara menempatkan pendidikan sebagai barang privat yang berpotensi menjauhkan akses masyarakat terhadap pendidikan,” pungkasnya.

Kendalikan hama dan penyakit secara alami dengan Tumpang Sari
Kendalikan hama dan penyakit secara alami dengan Tumpang Sari
TKN sebut Ma'ruf Amin akan pakai ayat Alquran di debat ketiga
 Jelang debat ketiga, Ma'ruf Amin dapat masukan dari asosiasi profesi
Kubu Prabowo tepis tudingan politisasi munajat 212
Demokrat minta Jokowi buka dokumen dengan bos Freeport
Ma'ruf Amin bakal ikut dampingi Jokowi
PWJ desak polisi tangkap anggota FPI penganiaya wartawan
Bela Enembe, pendukung aksi tari adat di KPK
AJI kecam tindakan brutal FPI terhadap wartawan
TKN: Pidato Jokowi bukan untuk tandingi Prabowo
Bansos PKH upaya Jokowi kembangkan ekonomi digital
Anak sarapan bernutrisi  memiliki nilai akademis empat kali lebih tinggi
Jokowi akan gelar pidato di Konvensi Rakyat
Kubu Jokowi: Munajat 212 bagian dari politisasi agama
Fetching news ...