"Thank you" Sandi terkait mahar cawapres Prabowo

REPORTED BY: Dhuha Hadiansyah

\

Wakil Gubernur DKI Jakarta Sandiaga Salahuddin Uno menjawab isu yang berkembang saat ini terkait kursi cawapres yang dilekatkan pada dirinya. Saat ditanya soal kursi cawapres tersebut, Sandi menolak untuk berkomentar soal isu yang berada diluar tugasnga sebagai Wakil Gubernur DKI Jakarta.

"Saya sampaikan saya tidak bisa memberikan pernyataan di luar tugas saya di DKI. Sesuai dengan peraturan KPU yang saya artikan sebagai Kepala Daerah tidak boleh ikut campur soal politik. Jadi saya mohon maaf yang berkembang kemarin tidak bisa saya komentari. Kalau ada pertanyaan tentang DKI, bisa," kata Sandi, di Balai Kota, Jakarta, Kamis (9/08/2018).

Terkait dengan isu pengunduran dirinya, Sandi juga enggan berkomentar. Ia mengatakan sampai saat ini ia masih bertugas di Pemprov DKI Jakarta.

"Saya belum bisa memberikan komentar juga kalau mengundurkan diri hari ini. Saya masih bertugas, jadi detik ini saya masih bertugas, belum ada surat pengunduran diri," kata Sandi.

Sandi mengatakan belum ada surat pengunduran diri ataupun draft surat. Ia juga meminta awak media untuk tidak berspekulasi kalau ia akan mengundurkan diri.

"Belum ada surat pengunduran diri maupun belum ada yang lagi didraft, jadi kita tidak usah berspekulasi. Saya bertugas di DKI," lanjutnya.

Terkait dengan sejumlah mahar senilai Rp 500 Miliar, yang diberikan kepada Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dan Partai Amanat Nasional (PAN) Sandi enggan menjelaskannya.

Akan tetapi, sambil menepuk dada, dia mengatakan, "Thank you… Thank you...," tutup Sandi.

Pengakuan Anies

Terpisah, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengakui adanya proses tawaran calon wakil presiden yang menyeret Sandiaga Salahuddin Uno. Namun, Anies enggan mengomentari hal itu lebih lanjut.

"Sekarang sedang ada proses saya tidak ingin ikut berkomentar, sampai semuanya selesai baru nanti saya berkomentar. Tapi kalau saya ditanya tahu, saya tahu persis," kata Anies di Balai Kota, Jakarta, Kamis (9/08/2018).

Anies juga mengatakan dirinya baru akan berkomentar jika proses tawaran tersebut selesai. Kendati demikian, Anies juga menuturkan bahwa dirinya juga sempat mendapat tawaran sebagai calon wakil presiden.

"Jadi tawaran banyak tapi nanti saya ceritakan semuanya sampai semuanya selesai," kata Anies di Balai Kota, Jakarta, Kamis (9/08/2018).

Saat ditanya apakah dia siap ditinggal oleh Sandiaga Uno jika Wagub DKI Jakarta itu menjadi calon wakil presiden mendampingi Prabowo, Anies enggan menjawab.

"Kita liat aja nanti, gitu ya," lanjutnya.

Anies mengatakan saat ini dirinya fokus pada Jakarta. "Saya memang pernah diundang untuk menjadi pasangan, tapi kan sudah saya ceritakan di media saya konsentrasi di Jakarta," tutup Anies.

Sebelumnya, Sandiaga Uno disebut-sebut masuk dalam nominasi cawapres Prabowo. Begitu pula Kogasma Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono. 

Wakil Ketua DPR Fadli Zon mengatakan Prabowo Subianto rencananya akan menyambangi kediaman Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) untuk membahas kelanjutan kontestasi Pilpres 2019.

“Nanti kita lihat waktu dan sebagainya. Pasti ada pertemuan-pertemuan. Tadi kan sudah bertemu dengan PKS dan PAN," katanya di Kediaman Prabowo, Jl. Kertanegara, Jakarta, Rabu (8/08/2018).

Pertemuan itu dikabarkan akan dihadiri petinggi PAN, PKS, dan Demokrat. Dalam pertemuan tersebut juga diputuskan sosok yang bakal mendampingi Prabowo di Pilpres 2019.

"Iya dong. Iya. Besok kita umumkannya (cawapres Prabowo). Jam nanti kita tentuin. Nanti malam kita tentukan," tutup Fadli.

Fadli Zon: Tjahjo sebaiknya mundur jika tak bisa urus e-KTP
Fadli Zon ajak anggota parlemen lawan korupsi
BPN: Pindah ke Jateng terobosan brilian
Pimpinan DPR: HAM dan Demokrasi era Jokowi alami kemunduran
Saham Wallstret ditutup menguat sementara saham Eropa melemah
DPR RI kagumi perjuangan Azerbaijan raih kemerdekaan
DPR RI sambut baik kedatangan parlemen Kuwait
BPN pindah ke Jateng, ini kata Hanura
DPW Kalsel dukung Jokowi, PAN: Itu realita politik lokal
Prabowo perlu reuni 212 lagi jelang Pilpres 2019 jika ingin menang
Meluruskan cara pandang tentang pernikahan dan keluarga
Charta Politica: Pemindahan posko pemenangan BPN hanya psywar
Reforma Agraria era Jokowi dinilai di lajur yang benar
Markas BPN pindah, TKD: Apa urgensinya?
PAN akan sanksi DPD membelot ke kubu Jokowi
Fetching news ...