Jokowi balas Prabowo soal pembubaran deklarasi #2019GantiPresiden

REPORTED BY: Dhuha Hadiansyah

Jokowi balas Prabowo soal pembubaran deklarasi #2019GantiPresiden "Kalau nggak ada pertentangan, nggak ada kontra, saya kira di mana-mana juga bisa dilakukan. Kalau ada pertentangan, tentu saja polisi harus turun tangan." - Joko Widodo

Menanggapi tudingan polisi tidak netral dalam pelarangan deklarasi Gerakan #2019GantiPresiden, Presiden Joko Widodo mengingatkan bahwa kebebasan berkumpul dan berpendapat di negara demokrasi ada aturannya.

"Di negara demokrasi ada kebebasan berkumpul, kebebasan berpendapat, kebebasan berserikat tetapi sekali lagi ada aturannya, jangan sampai kita menabrak keamanan, menabrak ketertiban sosial," kata Presiden Jokowi usai menghadiri acara Partai Nasdem di Jakarta,  Sabtu (02/09/2018) malam.

Presiden Jokowi menyebutkan polisi telah melakukan sesuatu untuk menjaga ketertiban sosial dan menjaga keamanan.

"Nanti kalau misalnya polisi nggak melakukan apa-apa, kalau kemudian terjadi benturan, yang disalahkan siapa? Polisi lagi," katanya.

Menurutnya,  proses-proses pencegahan untuk menjaga ketertiban dan keamanan sudah menjadi tugas aparat.

"Kalau nggak ada pertentangan, nggak ada kontra, saya kira di mana-mana juga bisa dilakukan. Kalau ada pertentangan, tentu saja polisi harus turun tangan," katanya.

Sebelumnya bakal Calon Presiden RI 2019-2024 Prabowo Subianto mengecam pembiaran persekusi terhadap masyarakat yang mengekspresikan kebebasan dalam berpendapat yang dijamin oleh konstitusi dan demokrasi.

"Demokrasi menuntut kebebasan menyatakan pendapat, kebebasan berserikat, dan kebebasan berhimpun," kata Prabowo di Jakarta, Sabtu, dalam diskusi bedah buku Indonesia Paradoks karyanya.

Prabowo melanjutkan, "Ada emak-emak mau deklarasi diusir, diusir dari negaranya sendiri, dia mau datang di kota di negaranya, dia diusir, apakah republik semacam ini yang kita cita-citakan? Apakah republik semacam ini yang dicita-citakan pendiri bangsa?"

Sebagai negara yang telah dewasa, 73 tahun merdeka, menurut Prabowo, aparat seharusnya mengayomi rakyatnya yang berbicara dengan baik untuk mengeskpresikan pendapatnya dan memperjuangkan hak-haknya.

Ia menyatakan sangat prihatin apabila aparat-aparat negara, milik negara, milik bangsa, milik seluruh rakyat Indonesia tidak mengerti bahwa mereka harus melindungi segenap bangsa Indonesia.

"Bukan sebab kalau alat negara alat satu golongan, saya kira itu adalah pelanggaran UUD suatu negara," kata Prabowo.

Golkar anggap dukungan kadernya ke Prabowo bukan suara resmi partai
Forum caleg Golkar dukung Prabowo-Sandiaga Uno
Golkar nilai perempuan penentu utama, bukan objek pelengkap
Menyusui tandem butuh dukungan ayah ASI
Mardani dapat tugas kawal suara emak-emak
Menangkan Prabowo atau Buni Yani masuk bui
Anak berbohong, bagaimana mengatasinya?
Berhasil jatuhkan Ahok, Buni Yani masuk tim Prabowo
Terpental dari motor, Lorenzo salahkan Marquez
Timses Jokowi jamin dana kampanye halal
Kubu Prabowo waspadai Jokowi gunakan fasilitas negara
Fadli Zon usul pendukung Jokowi diberi sanksi
DPR serukan solusi permanen terkait tumbal nyawa suporter sepakbola
Kubu Prabowo kembali ganti nama koalisi
Ketum Golkar sebut aksi pendukung Jokowi bentuk spontanitas masyarakat
Fetching news ...