Tim Kampanye Nasional bakal ajak Yusril dukung Jokowi

REPORTED BY: Insan Praditya

Tim Kampanye Nasional bakal ajak Yusril dukung Jokowi Ketua umum Partai Bulan Bintang (PBB) Yusril Ihza Mahendra

Wakil Sekretaris Tim Kampanye Nasional (TKN) Ahmad Rofiq mengatakan akan mengajak Ketua Umum Partai Bulan Bintang (PBB) Yusril Ihza Mahendra untuk bergabung dengan Koalisi Indonesia Kerja (KIK) Jokowi-Maruf. Rofiq mengatakan pihak dari tim kampanye akan segera berkomunikasi dengan Yusril.

"Iya pada waktu yang sangat tepat akan kita lakukan pembicaraan bersama dengan Yusril ya. Apakah dia bergabung, apakah tidak, kita hormati," kata Rofiq di Gedung High End, Jalan Kebon Sirih, Jakarta, Rabu (12/09/2018).

Rofiq mengatakan  Yusril belum menentukan arah politik partainya. Namun, Rofiq menilai dari pernyataan yang pernah dilontarkan ketum PBB itu kemungkinan ia akan condong mendukung Jokowi-Ma'ruf.

"Tetapi dalam beberapa statement-nya kan pada saat dia mengalami persoalan kepartaiannya justru partai koalisi yang banyak melakukan pembelaan ya. Jadi bisa saja secara hati kecilnya Pak Yusril condong ke Pak Jokowi bisa saja, tapi kita liat nanti," ujarnya.

Pendekatan ini merupakan respon kubu Jokowi terkait pernyataan Yusril yang dinilai membela posisi Jokowi.  Yusril sebelumnya menyatakan bahwa Jokowi tak perlu cuti saat kampanye menjadi calon presiden. Rofiq menilai hal ini adalah pandangan realistis.

"Pandangan Yusril itu realistis ya sebagai pimipinan negara emang enggak boleh ada istilah cuti ya, kalau ada istilah cutikan rentetannya jadi panjang," pungkasnya.

Sebelumnya, Ketua Umum Partai Bulan Bintang (PBB) Yusril Ihza Mahendra menilai Presiden Jokowi tidak memiliki kewajiban untuk cuti sepanjang masa kampanye saat menjadi calon presiden di Pilpres 2019. Yusril menegaskan hal itu sudah diatur dalam UU Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilu.

"Bagi Presiden yang menjadi petahana tidak ada kewajiban untuk cuti atau mengundurkan diri, Jokowi atau siapapun, demi kepentingan bangsa dan negara, tidak perlu berhenti atau cuti," kata Yusril beberapa waktu yang lalu.

Yusril mengatakan dalam UU Nomor 7 tahun 2017 yang tidak mewajibkan capres petahana untuk cuti sudah benar dari kaca mata hukum tata negara. Menurutnya, jika presiden diwajibkan cuti atau mundur, justru akan berdampak buruk pada stabilitas politik.

Bamsoet harap Yenny Wahid dukung Jokowi
Golkar anggap dukungan kadernya ke Prabowo bukan suara resmi partai
Forum caleg Golkar dukung Prabowo-Sandiaga Uno
Golkar nilai perempuan penentu utama, bukan objek pelengkap
Menyusui tandem butuh dukungan ayah ASI
Mardani dapat tugas kawal suara emak-emak
Menangkan Prabowo atau Buni Yani masuk bui
Anak berbohong, bagaimana mengatasinya?
Berhasil jatuhkan Ahok, Buni Yani masuk tim Prabowo
Terpental dari motor, Lorenzo salahkan Marquez
Timses Jokowi jamin dana kampanye halal
Kubu Prabowo waspadai Jokowi gunakan fasilitas negara
Fadli Zon usul pendukung Jokowi diberi sanksi
DPR serukan solusi permanen terkait tumbal nyawa suporter sepakbola
Kubu Prabowo kembali ganti nama koalisi
Fetching news ...