Takut risiko, lurah minta Dana Desa dikelola pusat

REPORTED BY: Dhuha Hadiansyah

Takut risiko, lurah minta Dana Desa dikelola pusat

Anggota Komisi XI DPR RI Jhon Erizal mengaku cukup terkejut dengan sejumlah pengakuan kepala desa bahwa mereka takut mengelola Dana Desa. Bahkan, sebagian mereka ingin pengelolaan Dana Desa dikembalikan ke pemerintah pusat.

“Silakan bangun sendiri oleh Pemerintah Pusat. Pemerintah mau bangun apa, silakan saja. Dari pada kami menanggung risikonya,” kata Jon Erizal menirukan keluhan dari kepala desa dalam Rapat Kerja dengan Menteri Keuangan, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Badan Pembangunan Nasional (Bappenas), Kepala Badan Pusat Statistik (BPS), serta Deputi Senior Bank Indonesia, di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Kamis (14/9/2018).

Tujuan pemerintah mengucurkan Dana Desa pada prinsipnya untuk meningkatkan kesejahteraan, perekonomian dan pemerataan pembangunan desa. Akan tetapi, kepala desa mengeluhkan rumitnya administrasi: terkait perencanaan, pelaporan, dan petugas pendamping yang belum mumpuni.

Hal tersebut masih ditambah dengan terbitnya Surat Keputusan Bersama (SKB) 4 Menteri Tentang Penyelarasan dan Penguatan Kebijakan Percepatan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa yang ditandatangani pada tanggal 18 Desember 2017.

 

“Mereka sudah berjalan dalam tahun anggaran yang ada, tiba-tiba ada SKB 4 menteri yang mengharuskan dengan aturan-aturan tertentu. Ini mereka merasa terjebak, dan ini juga harus ada solusinya,” tegas politisi Partai Amanat Nasional (PAN) itu.

Ia berharap jangan sampai niat yang mulia dari pemerintah ini dianggap sebagai jebakan bagi kepala desa. Pasalnya, kegiatan Dana Desa ini dipantau oleh banyak lembaga.

“Mereka diawasi Kejaksaan, Kepolisian sehingga menimbulkan keresahan dan merasa tidak tenang. Kemarin di Riau mereka menyampaikan surat resmi agar bisa diundang untuk hadir di Komisi XI. Ini perlu mendapat perhatian serius,” pungkas Erizal.

Dana Desa

Dana Desa merupakan dana yang bersumber dari APBN dan diperuntukkan bagi desa, yang ditransfer melalui anggaran belanja daerah kabupaten/kota, untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat desa.

Berdasakan amanat Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, anggaran untuk desa dialokasikan dengan mengefektifkan program berbasis desa secara merata dan berkeadilan.

Prinsip merata dan berkeadilan kemudian diwujudkan dengan adanya pembagian berdasarkan alokasi dasar sebagai unsur pemerataan, dan unsur keadilan diwujudkan dengan pembagian berdasarkan alokasi formula yang memperhatikan jumlah penduduk, luas wilayah, angka kemiskinan, dan tingkat kesulitan geografis desa.

Kebijakan Dana Desa juga merupakan bentuk implementasi dari pelaksanaan nawacita, khususnya cita ketiga yakni membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat pembangunan daerah dan desa dalam kerangka NKRI. 

Kebijakan Dana Desa tersebut diarahkan pada upaya pengentasan kemiskinan, mengurangi ketimpangan pelayanan dasar antardesa, serta meningkatkan kualitas hidup masyarakat desa.

Dalam APBN 2018, Dana Desa direncanakan sebesar Rp60 triliun mengalami kenaikan sebesar 3,1% dari APBNP 2017 yang sebesar Rp58,2 triliun.

Bila diserang, Rusia akan respon serangan rudal dengan senjata nuklir
Puluhan kali gempa, Anak Krakatau berstatus waspada
DPR pertanyakan keengganan pemerintah naikkan harga BBM
Ini alasan Golkar setuju dana saksi pemilu jadi beban negara
Gonjang-ganjing muktamar Pemuda Muhammadiyah diintervensi
DPR akan panggil tiga lembaga terkait peluru nyasar
PAN larang kepala daerah jadi tim sukses
Polisi: Total 6 peluru nyasar ditemukan di gedung DPR
PKB bantah acungan satu jari direktur IMF sebagai kampanye Jokowi
Pelopor perdamaian bangkitkan Indonesia damai
Ada kelompok yang berupaya bunuh karakter TGB
PAN setuju dana saksi pemilu dibiayai negara
Sri Mulyani dan Luhut akan dilaporkan ke Bawaslu, Zulhas: pejabat hati-hati
DPR jelaskan alasan biaya saksi pemilu ditanggung negara
Klaim BPJS menggunung, Jokowi ajak masyarakat hidup sehat
Fetching news ...