Terkait putusan MA, Jokowi yakin masyarakat sudah matang

REPORTED BY: Insan Praditya

Terkait putusan MA, Jokowi yakin masyarakat sudah matang Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo

Presiden Joko Widodo mengatakan bahwa masyarakat sudah matang dalam menentukan pilihan, sehingga pasti melihat rekam jejak calon anggota legislatif pilihannya. Hal ini diutarakan Jokowi setelah Mahkamah Agung memutuskan bahwa orang yang pernah menjadi narapidana korupsi diperbolehkan mencalonkan diri sebagai legislatif.

"Masyarakat sekarang semakin matang, semakin dewasa memilih anggota legislatif, baik DPRD, tingkat satu, baik tingkat dua, di DPR, semuanya mengacu pada rekam jejak, track record pasti dilihat," kata Jokowi di Hartono Trade Center, Surakarta, Sabtu (15/09/2018).

Jokowi yakin bahwa masyarakat sudah pintar dalam menentukan siapa yang harus dipilih.

"Karakter pasti dilihat, masyarakat semakin dewasa, semakin pintar, siapa yang harus dipilih," sambung Jokowi.

Jokowi juga mengatakan bahwa hal ini merupakan ranah Komisi Pemilihan Umum (KPU). Dalam hal ini, Presiden tidak boleh melakukan intervensi.

"‎Sejak awal saya sampaikan itu, itu ranahnya di KPU," ucap Jokowi.

Jokowi mengajak seluruh masyarakat untuk menghormati keputusan Mahkamah Agung ini.

"Kita harus menghormati apa yang diputuskan oleh MA, dan itu wilayah di yudikatif, kita enggak bisa intervensi," kata Jokowi.

Sebelumnya, dikabarkan bahwa Mahkamah Agung (MA) resmi menyatakan mantan koruptor dapat maju sebagai caleg.‎ Keputusan ini diambil setelah MA membatalkan Pasal 4 ayat (3), Pasal 7 huruf g Peraturan Komisi Pemiliham Umum (KPU) Nomor 20 Tahun 2018.

Peraturan KPU tersebut berisi mengenai pencalonan Anggota DPR dan DPRD Kabupaten/Kota dan Pasal 60 huruf j Peraturan KPU Nomor 26 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota DPD terkait larangan mantan narapidana kasus korupsi, bandar narkoba, kejahatan seksual terhadap anak.

Keputusan tersebut diambil dalam sidang yang berlangsung pada Kamis (13/09/2018). Mahkamah Agung menilai Peraturan KPU yang melarang mantan koruptor untuk nyaleg bertentangan dengan Pasal 240 ayat (1) huruf g UU Pemilu.

PDIP: Prabowo-Sandi hanya naik 4 persen padahal sudah pakai fitnah dan hoaks
DPR setujui dua nama calon hakim konstitusi
IHSG berpotensi menguat hari ini
BPN: Jokowi kehilangan kepercayaan dari masyarakat
Rapat Paripurna sepi, ini alasan Wakil Ketua DPR
Kubu Prabowo nilai OTT Romahmurmuziy tanda pemerintahan Jokowi tidak berhasil
Elektabilitas turun, ini kata kubu Jokowi
Amerika imbau Iran hentikan program rudal balistik
Fadli Zon: Krisis Timur Tengah dipicu masalah politik
Dukungan Erwin Aksa sangat diharapkan kubu Prabowo
IHSG masih bakal tertahan di zona merah
Persoalan DPT bermula dari Kemendagri
Golkar akan rapat internal terkait Erwin Aksa dukung Prabowo-Sandi
Politisi Golkar ini dukung Prabowo-Sandi demi sahabat
DPR: Investor berlarian ke luar karena tingginya ongkos produksi
Fetching news ...