Terkait putusan MA, Jokowi yakin masyarakat sudah matang

REPORTED BY: Insan Praditya

Terkait putusan MA, Jokowi yakin masyarakat sudah matang Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo

Presiden Joko Widodo mengatakan bahwa masyarakat sudah matang dalam menentukan pilihan, sehingga pasti melihat rekam jejak calon anggota legislatif pilihannya. Hal ini diutarakan Jokowi setelah Mahkamah Agung memutuskan bahwa orang yang pernah menjadi narapidana korupsi diperbolehkan mencalonkan diri sebagai legislatif.

"Masyarakat sekarang semakin matang, semakin dewasa memilih anggota legislatif, baik DPRD, tingkat satu, baik tingkat dua, di DPR, semuanya mengacu pada rekam jejak, track record pasti dilihat," kata Jokowi di Hartono Trade Center, Surakarta, Sabtu (15/09/2018).

Jokowi yakin bahwa masyarakat sudah pintar dalam menentukan siapa yang harus dipilih.

"Karakter pasti dilihat, masyarakat semakin dewasa, semakin pintar, siapa yang harus dipilih," sambung Jokowi.

Jokowi juga mengatakan bahwa hal ini merupakan ranah Komisi Pemilihan Umum (KPU). Dalam hal ini, Presiden tidak boleh melakukan intervensi.

"‎Sejak awal saya sampaikan itu, itu ranahnya di KPU," ucap Jokowi.

Jokowi mengajak seluruh masyarakat untuk menghormati keputusan Mahkamah Agung ini.

"Kita harus menghormati apa yang diputuskan oleh MA, dan itu wilayah di yudikatif, kita enggak bisa intervensi," kata Jokowi.

Sebelumnya, dikabarkan bahwa Mahkamah Agung (MA) resmi menyatakan mantan koruptor dapat maju sebagai caleg.‎ Keputusan ini diambil setelah MA membatalkan Pasal 4 ayat (3), Pasal 7 huruf g Peraturan Komisi Pemiliham Umum (KPU) Nomor 20 Tahun 2018.

Peraturan KPU tersebut berisi mengenai pencalonan Anggota DPR dan DPRD Kabupaten/Kota dan Pasal 60 huruf j Peraturan KPU Nomor 26 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota DPD terkait larangan mantan narapidana kasus korupsi, bandar narkoba, kejahatan seksual terhadap anak.

Keputusan tersebut diambil dalam sidang yang berlangsung pada Kamis (13/09/2018). Mahkamah Agung menilai Peraturan KPU yang melarang mantan koruptor untuk nyaleg bertentangan dengan Pasal 240 ayat (1) huruf g UU Pemilu.

Trump tempatkan konsulat Palestina di bawah kedutaan Israel
Bila diserang, Rusia akan respon serangan rudal dengan senjata nuklir
Puluhan kali gempa, Anak Krakatau berstatus waspada
DPR pertanyakan keengganan pemerintah naikkan harga BBM
Ini alasan Golkar setuju dana saksi pemilu jadi beban negara
Gonjang-ganjing muktamar Pemuda Muhammadiyah diintervensi
DPR akan panggil tiga lembaga terkait peluru nyasar
PAN larang kepala daerah jadi tim sukses
Polisi: Total 6 peluru nyasar ditemukan di gedung DPR
PKB bantah acungan satu jari direktur IMF sebagai kampanye Jokowi
Pelopor perdamaian bangkitkan Indonesia damai
Ada kelompok yang berupaya bunuh karakter TGB
PAN setuju dana saksi pemilu dibiayai negara
Sri Mulyani dan Luhut akan dilaporkan ke Bawaslu, Zulhas: pejabat hati-hati
DPR jelaskan alasan biaya saksi pemilu ditanggung negara
Fetching news ...