Ratna Sarumpaet sebut pemerintahan Jokowi main kasar

REPORTED BY: Insan Praditya

Ratna Sarumpaet sebut pemerintahan Jokowi main kasar Aktivis perempuan gerakan #2019GantiPresiden, Ratna Sarumpaet

Aktivis perempuan gerakan #2019GantiPresiden, Ratna Sarumpaet mengatakan persekusi yang dilakukan oleh pemerintahan Jokowi dapat menjadi Boomerang bagi pemerintahannya. Menurutnya, jika ingin mendapatkan suara pada pilpres mendatang tidak harus menggunakan tindakan represif demi menjaga jalannya ketertiban.

"Pokoknya gini, jangan bikin Boomerang buat diri sendiri. Saya pikir pemerintah dengan melakukan persekusi itu malah dibilang represif, kan masyarakat juga punya nalar untuk berfikir, jadi kalau mau menang jangan main kasar lah. Ini kan main kasar, setiap orang dipersekusi, saya sendiri loh kesana, kecuali kalo bawa rombongan itu beda cerita," ujarnya di gedung DPR-MPR RI, Senin (17/09/2018).

Dia menjelaskan kronologi awal penolakan dirinya ketika melakukan deklarasi di Batam, ketika hendak sampai di Bandara Internasional Hang Nadim, beberapa organisasi masyarakat (ormas) melakukan sweeping mengenai kedatangan dirinya dan ada sebagian kendaraan Baracuda aparat yang disiapkan oleh kepolisian. Dia menduga bahwa penolakan terhadap dirinya sudah diatur sebaik mungkin oleh beberapa pihak.


"Jadi udah di sweeping mobil-mobil yang keluar dari bandara, terus ada settingan demo yang menolak, terus udah ada baracuda juga segala, kayaknya udah dibuat serem dan dramatis gitu, seolah olah itu saya penjahat di republik ini. Jadi terus terang, saya seolah olah udah diposisikan orang yang jangan melawan gitu," terangnya.

Ratna menduga bahwa Ormas yang mendemo dirinya merupakan ormas buatan. Ia mengatakan apabila pemerintahan sekarang tidak mau ada pihak yang berseberangan, maka sekalian saja tidak menerapkan demokrasi.

"Kalau saya pribadi ormas itu ciptaan, ini keinginan dari rezim, karena rezim itu tidak suka sama orang yang bersebrangan dengan dia, sekalian aja gausah ada pemilu sekalian, jadi raja aja," lanjutnya.

Menurutnya tagar baru yang diciptakan oleh gerindra yaitu #2019prabowopresiden hanya sebagai bahan lelucon. Dia ingin melihat sejauh mana respon pemerintah jika tagar tersebut diganti, apakah tagar yang baru tersebut ditolak atau tidak.

"Saya ikut mendeklarasikan tagar #2019prabowopresiden, itu sebenarnya kalau bagi saya itu bercandaan, karena #2019gantipresiden nggak boleh. Saya ingin tau kalau #2019prabowopresiden dilarang atau tidak," tegasnya.

Terkait masalah persekusi tersebut, Ratna menceritakan dirinya ketika menjadi aktivis sebelum era reformasi. Menurutnya, Reformasi lahir berkat perjuangannya, salah satu orang yang sama-sama berjuang dengan dirinya adalah Marsinah, aktivis yang dibungkam dan dihabisi nyawanya oleh Orde Baru.

"Jadi kalau saya ini sudah dari tahun 97 itu selalu jadi bulan bulanan bagi rezim, jadi saya tau cara kerja nya, selalu diulang ulang. Dari awal saya tau tidak ada hubungannya dengan kelompok masyarakat, katanya kemarin ada 68 LSM dibatam menolak kedatangan saya, LSM itu lahir setelah reformasi, dan yang memperjuangkan kebebasan berdemonstrasi itu salah satu nya saya," ujarnya.

Ratna menyatakan kesedihan dan keprihatinannya karena masih menjadi korban persekusi di era reformasi. Ia menegaskan bahwa dengan kondisi seperti ini, memang Indonesia harus ganti Presiden.

"Saya berada di baris depan, karena ada marsinah yang saya perjuangkan, jadi diakhir usia saya sekarang ini menjadi korban persekusi saya prihatin aja, jadi memang kita harus ganti presiden," tutupnya.

 

 

Gerindra tak masalah PKS lebih optimalkan Sandiaga daripada Prabowo
Merayakan kemerdekaan diri versi Kishimi dan Koga
Mari rayakan 16 hari kampanye antikekerasan terhadap perempuan
Pengampunan sejati
Budiman: Pengetahuan Rocky Gerung so old, sudah kedaluarsa!
PSI usulkan debat capres dan cawapres di desa
PKB nilai Banser ingin bakar bendera HTI bukan bendera tauhid
Bamsoet pimpin peluncuran aplikasi DPR Now
DPR RI minta penjelasan parlemen Myanmar di forum internasional soal Rohingnya
PDIP: pelemahan rupiah sudah sejak Indonesia merdeka
DPR usul aturan pidana atas bea materai
PSI minta Sandiaga tidak nyinyir soal dana kelurahan
Menegakkan prinsip good governance
Selain di perguruan tinggi, PKS usul debat capres di pasar dan gedung olahraga
Fadli Zon nilai Jokowi sindir diri sendiri
Fetching news ...