KPU perbolehkan Jokowi bagi-bagi sepeda dan sertifikat tanah

REPORTED BY: Insan Praditya

KPU perbolehkan Jokowi bagi-bagi sepeda dan sertifikat tanah Ketua KPU, Arief Budiman

Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU), Arief Budiman berpendapat bahwa kebiasaan presiden RI Joko Widodo bagi-bagi sepeda dan sertifikat tanah kepada masyarakat merupakan hal yang wajar, selama masih berkaitan dengan program pemerintah. Menurutnya, hal tersebut tidak dapat dilakukan jika dalam kegiatan tersebut terselubung kampanye didalamnya.

"Prinsipnya, kalau itu kampanye maka dia tidak boleh menggunakan fasilitas negara . Kalau bukan dan itu program pemerintah ya silakan. Tapi kalau masuk kampanye ya gak boleh," ujarnya, Jakarta, Sabtu (29/09/2018).

Arief menegaskan selama program yang dijalankan sesuai dengan aturan, tidak dapat dikatakan sebagai kampanye. Walaupun kampanye sudah dimulai, program tersebut tidak dapat dihentikan, karena sudah dijalankan terlebih dahulu.

"Kemaren ada yg namanya sertifikat kasih akte tanah, kalo itu program pemerintah, ya masa pemilu harus menghentikan program pemerintah. Kan tidak juga itu boleh jalan tapi jangan dimanfaatkan dengan kampanye," terangnya.

Menanggapi hal tersebut, Wakil Ketua Umum Partai Gerindra, Fadli Zon mengatakan tidak seharusnya Jokowi melakukan program bagi-bagi sepeda, karena dalam masa kampanye, masyarakat bisa memaknai-nya sekaligus, yaitu sebagai Presiden dan Calon Presiden. Jika masyarakat memaknainya sebagai calon presiden, dapat dikatakan Jokowi melakukan kampanye terselubung melalui program kerjanya.

"Orang bisa melihatnya dia sebagai presiden sekaligus juga sebagai capres. Harusnya tidak bolehlah. Lagian mana ada sih di negara di seluruh dunia ada Presidennya bagi-bagi sepeda," tegasnya.

Menurutnya, program bagi sepeda tersebut dapat menghabiskan dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), sebab harga satu unit sepeda yang terbilang mahal. Dia menghimbau KPU  mempertimbangkan kebijakan tersebut, karena program tersebut termasuk politik uang.

"Jangan sampai itu menjadi politik uang, politik sepeda. Kan kita nggak boleh memberikan uang terlalu banyak. Sepeda kan harganya mahal, lumayan, di atas Rp 4-5 juta kali ya. Sementara katanya kita kalau misalnya kampanye yang wajar, gantungan kunci apa," tutupnya.

Kubu Jokowi: Ujian Nasional harus dipertahankan
Aksi ambil untung buat IHSG rentan terkoreksi
Fadli Zon nilai ujian nasional tak selesaikan persoalan standardisasi pendidikan
KPU nilai debat ketiga lebih kondusif dibanding debat kedua
Golkar nilai debat cawapres tak seimbang, Ma'ruf Amin jauh lebih menguasai
Kubu Prabowo nilai Ujian Nasional pantas dihapus
Allah lebih memihak perempuan?
Politisi Demokrat desak audit lingkungan di Pulau Wawonii dan Kabaena
Bautista kembali menangi balapan kedua WSBK Thailand
Penjelasan Bank Mandiri soal surat tagihan perusahaan Prabowo
Infrastruktur langit Ma'ruf Amin sempat buat penonton debat tertawa spontan
Bamsoet: Kalau tidak ada UN, kualitas pendidikan akan timpang
Hari ini, IHSG diprediksi terkoreksi wajar
Cara mutusin hubungan dengan baik
DPR RI berhasil dorong isu diskriminasi muslim Ulghur di Parlemen OKI
Fetching news ...