KPU perbolehkan Jokowi bagi-bagi sepeda dan sertifikat tanah

REPORTED BY: Insan Praditya

KPU perbolehkan Jokowi bagi-bagi sepeda dan sertifikat tanah Ketua KPU, Arief Budiman

Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU), Arief Budiman berpendapat bahwa kebiasaan presiden RI Joko Widodo bagi-bagi sepeda dan sertifikat tanah kepada masyarakat merupakan hal yang wajar, selama masih berkaitan dengan program pemerintah. Menurutnya, hal tersebut tidak dapat dilakukan jika dalam kegiatan tersebut terselubung kampanye didalamnya.

"Prinsipnya, kalau itu kampanye maka dia tidak boleh menggunakan fasilitas negara . Kalau bukan dan itu program pemerintah ya silakan. Tapi kalau masuk kampanye ya gak boleh," ujarnya, Jakarta, Sabtu (29/09/2018).

Arief menegaskan selama program yang dijalankan sesuai dengan aturan, tidak dapat dikatakan sebagai kampanye. Walaupun kampanye sudah dimulai, program tersebut tidak dapat dihentikan, karena sudah dijalankan terlebih dahulu.

"Kemaren ada yg namanya sertifikat kasih akte tanah, kalo itu program pemerintah, ya masa pemilu harus menghentikan program pemerintah. Kan tidak juga itu boleh jalan tapi jangan dimanfaatkan dengan kampanye," terangnya.

Menanggapi hal tersebut, Wakil Ketua Umum Partai Gerindra, Fadli Zon mengatakan tidak seharusnya Jokowi melakukan program bagi-bagi sepeda, karena dalam masa kampanye, masyarakat bisa memaknai-nya sekaligus, yaitu sebagai Presiden dan Calon Presiden. Jika masyarakat memaknainya sebagai calon presiden, dapat dikatakan Jokowi melakukan kampanye terselubung melalui program kerjanya.

"Orang bisa melihatnya dia sebagai presiden sekaligus juga sebagai capres. Harusnya tidak bolehlah. Lagian mana ada sih di negara di seluruh dunia ada Presidennya bagi-bagi sepeda," tegasnya.

Menurutnya, program bagi sepeda tersebut dapat menghabiskan dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), sebab harga satu unit sepeda yang terbilang mahal. Dia menghimbau KPU  mempertimbangkan kebijakan tersebut, karena program tersebut termasuk politik uang.

"Jangan sampai itu menjadi politik uang, politik sepeda. Kan kita nggak boleh memberikan uang terlalu banyak. Sepeda kan harganya mahal, lumayan, di atas Rp 4-5 juta kali ya. Sementara katanya kita kalau misalnya kampanye yang wajar, gantungan kunci apa," tutupnya.

Gerindra tak masalah PKS lebih optimalkan Sandiaga daripada Prabowo
Merayakan kemerdekaan diri versi Kishimi dan Koga
Mari rayakan 16 hari kampanye antikekerasan terhadap perempuan
Pengampunan sejati
Budiman: Pengetahuan Rocky Gerung so old, sudah kedaluarsa!
PSI usulkan debat capres dan cawapres di desa
PKB nilai Banser ingin bakar bendera HTI bukan bendera tauhid
Bamsoet pimpin peluncuran aplikasi DPR Now
DPR RI minta penjelasan parlemen Myanmar di forum internasional soal Rohingnya
PDIP: pelemahan rupiah sudah sejak Indonesia merdeka
DPR usul aturan pidana atas bea materai
PSI minta Sandiaga tidak nyinyir soal dana kelurahan
Menegakkan prinsip good governance
Selain di perguruan tinggi, PKS usul debat capres di pasar dan gedung olahraga
Fadli Zon nilai Jokowi sindir diri sendiri
Fetching news ...