Mendagri: Tak masalah bila capres kampanye di sekolah dan pesantren

REPORTED BY: Insan Praditya

Mendagri: Tak masalah bila capres kampanye di sekolah dan pesantren Menteri Dalam Negeri, Tjahjo Kumolo

Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Tjahjo Kumolo menjelaskan tidak mempermasalahkan terkait pelarangan kandidat Capres dan Cawapres yang melakukan kampanye di sekolah dan pesantren. Menurutnya,  kandidat perlu melakukan sosialisasi tersebut kepada semua lapisan masyarakat termasuk ke lingkungan pendidikan seperti sekolah dan pesantren.

"Nggak ada masalah kan sekolah, pondok pesantren kan punya hak pilih. SMA kan punya hak pilih. Saya kira sosialisasi pemilu kampanye pemilu, semua lini masyarakat harus didatangi," ujarnya di gedung DPR-MPR RI Jakarta, Rabu (10/10/2018).

Menurutnya, Kandidat Capres-Cawapres yang melakukan kampanye ke lingkungan  pendidikan  harus berkoordinasi dengan Komisi Pemilihan Umum (KPU), jika ingin mensosialisasikan program kerja kandidat. Ia mengatakan bahwa KPU yang bertanggungjawab dalam proses pelaksanaan pemilu 2019.

"Nah koordinasi saja dengan KPUD karena yang bertanggung jawab pileg dan pilpres adalah KPU, pemerintah tak bisa intervensi, semua harus tunduk dengan peraturan yang ada," jelasnya.

Tjahjo mengingatkan kepala daerah yang hendak berkampanye membantu koalisi partai maupun salah satu kandidat Capres dan Cawapres, untuk tidak menggunakan fasilitas dan aset negara. Hal tersebut, menurut Tjahjo penting dalam proses pemilu bebas dari unsur KKN (Korupsi Kolusi dan Nepotisme) di dalamnya.

"Kalau kepala daerah deklarasi boleh boleh saja, tapi jangan mengajak ASN nya, pegawainya, jangan menggunakan aset daerahnya," tegasnya.

"Seorang kepala daerah termasuk saya yang jadi pejabat negara kan tahu aturan, tau mekanisme mana yang boleh dan mana yang tidak," lanjutnya.

Sebelumnya Komisi Pemilihan Umum menganggap pesantren termasuk lembaga pendidikan yang tidak diperbolehkan menjadi tempat untuk kampanye di Pemilihan Presiden.

Hal ini diatur dalam Pasal 280 ayat (1) huruf h Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Pemilu).

Politisi Partai Golkar, Nusron Wahid meminta Komisi Pemilhan Umum (KPU) memperjelas aturan yang melarang capres dan cawapres berkampanye di lingkungan pondak pesantren.

"Dasarnya apa (melarang capres dan cawapres ke pesantren), kami mempertanyakan kalau KPU melarang Pak Kiai Ma'ruf Amin datang silahturahmi ke pesantren," ujar Nusron di Istana Kepresidenan Bogor, Selasa (09/10/2018).

Dia menjelaskan seharusnya Komisi Pemilihan Umum (KPU) mendefinisikan larangan tersebut secara detail, sehingga tidak terjadi miss-informasi . Menurutnya, pesantren tidak bisa dikategorikan tempat ibadah meski di dalamnya terdapat masjid. Padahal juga, menurut dia tidak bisa dikategorikan tempat pendidikan meski didalamnya terdapat sekolah.

"Mestinya harus dipilah-pilah definisinya, kalau datang ke ruang kelas memang enggak boleh, kampanye di dalam masjid memang enggak boleh, tapi kalau di komplek pesantren saya katakan komunitas luas, ada halaman parkir, rumah kiai, dan lain-lain, apa kemudian itu dilarang,"  tutupnya.

Merayakan kemerdekaan diri versi Kishimi dan Koga
Mari rayakan 16 hari kampanye antikekerasan terhadap perempuan
Pengampunan sejati
Budiman: Pengetahuan Rocky Gerung so old, sudah kedaluarsa!
PSI usulkan debat capres dan cawapres di desa
PKB nilai Banser ingin bakar bendera HTI bukan bendera tauhid
Bamsoet pimpin peluncuran aplikasi DPR Now
DPR RI minta penjelasan parlemen Myanmar di forum internasional soal Rohingnya
PDIP: pelemahan rupiah sudah sejak Indonesia merdeka
DPR usul aturan pidana atas bea materai
PSI minta Sandiaga tidak nyinyir soal dana kelurahan
Menegakkan prinsip good governance
Selain di perguruan tinggi, PKS usul debat capres di pasar dan gedung olahraga
Fadli Zon nilai Jokowi sindir diri sendiri
Massa ingatkan KPK dengan obat anti masuk angin
Fetching news ...