Jokowi minta percepat pembangunan rumah untuk 1,58 juta PNS

REPORTED BY: Dhuha Hadiansyah

Jokowi minta percepat pembangunan rumah untuk 1,58 juta PNS

Presiden Joko Widodo bersama dengan jajaran terkait hari ini menggelar rapat terbatas untuk membahas upaya penyediaan rumah bagi 1.580.000 ASN, TNI, dan Polri. Pembahasan hal itu merupakan bagian dari upaya pemerintah untuk meningkatkan kinerja ASN dan pelayanan publik.

"Kita akan konsentrasi pada upaya percepatan penyediaan rumah yang layak bagi 945 ribu ASN, 275 ribu prajurit TNI, dan 360 ribu anggota Polri," kata Presiden dalam arahannya di Kantor Presiden, Jakarta, Rabu, 7 November 2018.

Kepala Negara berharap, selain untuk memenuhi kebutuhan perumahan yang layak bagi para aparatur negara, kebijakan penyediaan perumahan ini juga menimbulkan efek berganda bagi pertumbuhan ekonomi nasional.

"Tujuannya jelas agar ASN, prajurit TNI, dan anggota Polri semakin konsentrasi dalam bekerja. Selain itu juga memberikan efek ganda untuk memacu pertumbuhan ekonomi yang muncul dari berbagai kegiatan dalam program percepatan pembangunan perumahan ini," tandas Presiden, seperti dilansir dari siaran pers Deputi Bidang Pers, Protokol dan Media Sekretariat Presiden, Bey Machmudin.

Sebelumnya, dalam rapat terbatas pada 16 April 2018, Jokowi sempat menyinggung jajarannya untuk turut memperhatikan kebutuhan perumahan yang layak bagi para abdi negara.

Kali ini, Presiden meminta laporan detail dari jajarannya mengenai perkembangan dan proses penyiapan lahan untuk menjalankan kebijakan ini. Sejumlah aspek seperti model pembiayaan juga menjadi pembahasan pemerintah.

PAN sebut yang dukung Jokowi di Sumsel bukan kadernya
Sandi sebut Jateng ingin ganti presiden, Djarot: Upaya menghibur diri
TKN: Iklan kerja kerja kerja Gerindra garing dan tak inovatif
Manajer Repsol Honda: Rossi tak bisa terima masa kejayaannya habis
Rossi bingung mengapa dirinya masih populer
Rayakan HUT, BRI beri beasiswa puluhan milyar untuk ribuan orang
IHSG diprediksi menguat tunggu putusan The Fed
Jumlah BUMN berkurang 44 dalam 14 tahun, mengapa?
Cara keren kelola selokan kumuh agar menguntungkan
Gerindra kutuk perusak atribut Partai Demokrat di Riau
3 bulan kampanye, Perludem: Belum bebas dari isu kebohongan
BPN usul pemantau Internasional awasi Pilpres 2019
3 Gunung Indonesia terbaik yang cocok untuk pendaki pemula
Kubu Jokowi klaim paling sedikit langgar aturan kampanye
Siapa pelanggar kampanye terbanyak? Ini kata Bawaslu
Fetching news ...