IMM tegaskan pernyataan Amien Rais salahi khittah Muhammadiyah

REPORTED BY: Dhuha Hadiansyah

IMM tegaskan pernyataan Amien Rais salahi khittah Muhammadiyah Ketua MPR periode 1999-2004, Amien Rais

Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah menegaskan bahwa pernyataan Amien Rais yang akan menjewer Ketua Umum PP Muhammadiyah, Haedar Nashir, apabila membebaskan warga Muhammadiyah memilih dalam pemilu presiden mendatang bertentangan dengan khittah organisasi.

"DPP IMM menilai pernyataan yang dikeluarkan oleh Pak Amien bertentangan dengan semangat khittah yang sudah digagas dalam Muktamar Muhammadiyah tahun 1971 di Makassar," kata Ketua Umum Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM), Najih Prasetyo, dalam keterangan tertulisnya, di Jakarta, Selasa (20/11/2018).

Khittah yang dimaksud adalah organisasi Islam tersebut menjaga jarak dan tidak terikat dengan semua partai politik.

Sikap tersebut, lanjut dia, kemudian ditetapkan lagi pada Tanwir Muhammadiyah 2002 di Denpasar. Dalam forum itu ditegaskan bahwa Muhammadiyah berbeda dengan partai politik.

Di khittpah Denpasar juga ditegaskan kalau ada hal-hal yang genting. Di antaranya Muhammadiyah menjalankan peran sabagai interest groups, kelompok kepentingan, atau menyampaikan opini, atau mendesakkan sikap.

"Di dalam khittah Muhammadiyah, tidak ada anjuran harus melakukan penyeragaman pilihan politik dalam perhelatan pilpres. Sebab, jika sampai fatwa dikeluarkan, dikhawatirkan Muhammadiyah akan terseret ke dalam pusaran politik praktis yang kontraproduktif bagi Muhammadiyah sebagai gerakan dakwah," jelas Najih.

Dia pun mempertanyakan, apa bedanya Muhammadiyah dengan tim sukses jika dukung mendukung dilakukan?

"Sekali lagi, Muhammadiyah adalah rumah bersama bagi seluruh elemen bangsa itu. Oleh Karena itu, DPP IMM mendukung sikap Ayahanda Ketua Umum yang menjaga netralitas Muhammadiyah dan tetap berada di tengah sebagai ummatan wasathon (tengahan), yaitu dengan tidak memberi dukungan kepada salah satu capres," tegas Najih.

Siapa pun yang akan terpilih menjadi presiden, dirinya meyakini Muhammadiyah tetap akan menjadi mitra kritis pemerintah.

Akan jewer Haedar

Sebelumnya, Penasihat Pimpinan Pusat Muhammadiyah Amien Rais menegaskan akan menjewer Ketua Umum PP Muhammadiyah Haedar Nasir jika organisasinya tidak bersikap pada Pemilihan Presiden 2019.

"Di tahun politik, tidak boleh seorang Haedar Nasir memilih menyerahkan ke kader untuk menentukan sikapnya di pilres. Kalau sampai seperti itu, akan saya jewer," ujar Amien Rais di sela Tabligh Akbar dan Resepsi Milad ke-106 Masehi Muhammadiyah di Islamic Center Surabaya, Selasa (20/11/2018).

Menurut dia, bukan merupakan fatwa jika pimpinan menyerahkan sendiri-sendiri ke kader kepada siapa suaranya akan diberikan, sehingga dibutuhkan ketegasan demi terwujudnya pemimpin yang sesuai harapan.

PP Muhammadiyah, kata dia, tidak boleh diam saja atau tidak jelas sikapnya untuk menentukan pemimpin bangsa ini pada periode 2019-2024.

"Sekali lagi, kalau sampai itu dilakukan, maka akan saya jewer. Pemilihan presiden ini menentukan satu kursi dan jangan sampai bilang terserah," kata Ketua MPR periode 1999-2004 itu.

Mantan Ketua Umum DPP Partai Amanat Nasional itu juga meminta Muhammadiyah menentukan sikap secara organisasi, selanjutnya disampaikan kepada umat sehingga pada 17 April 2019 sudah tidak terjadi perdebatan memilih.

"Pilih pemimpin yang beriman, diyakini dan tidak diragukan keislamannya. Tanpa harus saya sebut nama, pasti Muhammadiyah sudah tahu," katanya.

Sementara itu, terhadap kontestasi Pemilihan Umum, Amien Rais mengaku bisa memahami jika Muhammadiyah membebaskan kadernya memilih.

"Kalau Pileg saya masih bisa paham, sebab kader Muhammadiyah itu ada di PAN, PKS, PPP, bahkan Golkar dan lain-lain," kata politisi berjuluk Bapak Reformasi tersebut.

Kubu Jokowi klaim paling sedikit langgar aturan kampanye
Siapa pelanggar kampanye terbanyak? Ini kata Bawaslu
Bukan hanya barang, Cina juga bikin Kota Paris versi KW
3 bulan kampanye Pemilu, Bawaslu catat 192 ribu pelanggaran
\
Palestina jadi isu penting agenda diplomasi Parlemen
Penyebab korupsi menurut ahli filsafat Islam
Tanggapi #Sandiwara Uno, PAN: TKN sebaiknya fokus pada kebijakan dan program
Fahri Hamzah setuju pembentukan Pansus KTP elektronik
PDI: BPN pindah ke Jateng justru membangunkan banteng tidur
Sandi dituding playing victim, BPN: Jangan langsung tuduh
Fitnah Jokowi PKI, BPN minta La Nyalla diproses polisi
Momen kampanye, pengamat ragu DPR segera revisi UU perkawinan
PDIP minta Anies siaga hadapi bencana
Aktivis tunggu Prabowo minta maaf ke umat Islam
Fetching news ...