PDIP: Rezim Orba suburkan korupsi, Prabowo dapat keistimewaan

REPORTED BY: Dhuha Hadiansyah

PDIP: Rezim Orba suburkan korupsi, Prabowo dapat keistimewaan "Beliau diduga juga mendapat keistimewaan sebagai menantu Pak Harto," Ahmad Basarah

Politisi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Ahmad Basarah menilai calon presiden nomor urut 02 Prabowo Subianto mendapatkan keistimewaan dari rezim Soeharto yang korup.

“Silakan kita buka kembali berbagai dokumen hukum dan politik serta banyaknya pernyataan serta berbagai opini dari para tokoh dan lembaga-lembaga di dalam negeri dan internasional yang telah membuat pernyataan Pak Harto sebagai Presiden Koruptor,” kata Basarah dalam pernyataan di Jakarta, Senin (03/12/2018)

“Pak Prabowo pada waktu itu merupakan bagian dari sistem rezim Orde Baru bahkan beliau diduga juga mendapat keistimewaan sebagai menantu Pak Harto,” lanjutnya.

Pernyataan Basarah tersebut terkait pernyataan Prabowo di forum internasional yang menyatakan bahwa korupsi di Indonesia saat ini sudah sangat masif dan merajalela dan dianalogikan seperti penyakit kanker stadium 4. Menurutnya, pertanyaan tersebut mengusik rasa nasionalisme karena Prabowo tega membuka aib bangsa sendiri di luar negeri.

“Kita semua paham dan sangat prihatin dengan penyakit korupsi di Indonesia. Hal itu merupakan Pekerjaan Rumah (PR) kita sebagai sebuah bangsa dan harus kita selesaikan secara bergotong-royong dan sungguh-sungguh serta bukan sekedar dijadikan isu politik,” katanya.

Basarah mengingatkan penyakit korupsi bangsa Indonesia terjadi hingga merajalela seperti sekarang ini diawali dengan gerakan Reformasi Rakyat dan Mahasiswa Indonesia tahun 1998 yang menjatuhkan rezim Orde Baru (Orba). 

“Salah satu isu utamanya adalah pemberantasan Korupsi Kolusi dan Nepotisme (KKN) hingga keluarnya TAP MPR Nomor XI Tahun 1998 yang lahir karena pertimbangan dalam penyelenggaraan negara selama dipimpin Presiden Soeharto telah terjadi praktik-praktik usaha yang lebih menguntungkan sekelompok tertentu. Bahkan, di Pasal 4 TAP MPR tersebut juga terdapat perintah dilakukan penegakan hukum kepada mantan Presiden Soeharto sebagai tersangka korupsi beserta kroni-kroninya,” katanya.

Diingatkan Basarah, TAP tersebut kemudian menjadi dasar lahirnya UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan UU Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK.

Soeharto guru korupsi

Basarah menantang siapa saja yang tidak terima dengan pernyataannya sebelumnya bahwa Pak Harto guru korupsi untuk menuntutnya secara hukum. Namun, dia mengingatkan semua pihak supaya tidak melupakan sejarah.

“Saya hormati hak siapapun untuk menggunakan hak hukumnya, termasuk jika ingin memolisikan pendapat hukum dan pandangan politik saya. Namun, silahkan kita buka kembali berbagai dokumen hukum dan politik serta banyaknya pernyataan serta berbagai opini dari para tokoh dan lembaga-lembaga di dalam negeri dan internasional yang telah membuat pernyataan Pak Harto sebagai Presiden Koruptor,” katanya.

Menurut Basarah, metafora Pak Harto sebagai guru korupsi di Indonesia berdasarkan fakta-fakta hukum: mulai TAP MPR Nomor XI Tahun 1998 hingga keluarnya berbagai regulasi atas nama pemerintah yang menjadi payung hukum berbagai tindakan KKN pada era Orba hingga putusan Mahkamah Agung tahun 2017 tentang Yayasan Supersemar yang telah memutuskan terjadinya kerugian negara sebesar Rp4,4 trilyun.

“Dalam bahasa hukum pidana kerugian negara 4,4 Trilyun sebagai akibat penyalahgunaan keuangan negara tersebut disebut ‘korupsi’,” jelasnya.

Sebagai fakta ilmiah paling mutakhir, Basarah meminta masyarakat mencermati hasil penelitian disertasi Dr. Oce Madril di UGM tahun 2018 lalu. Setidaknya ada 8 Keppres yang dibuat masa Presiden Soeharto yang diduga kuat telah menguntungkan keluarga dan kroni-kroninya. Penghentian status terdakwa dalam kasus pidana korupsi Pak Harto pada waktu itu pun dilakukan bukan atas dasar alasan hukum yang diatur dalam pasal 140 ayat (2) huruf (a) KUHAP, tetapi semata-mata karena alasan kemanusiaan. 

“Praktik korupsi oleh pejabat negara pada era Orba kemudian dianggap sebagai suatu hal yang ‘lumrah’ karena terlembagakan melalui regulasi pemerintah. Hal itu yang kemudian menjadi fakta sosiologis terjadinya perilaku korupsi oleh pejabat eksekutif tertinggi negara hingga terjadi reproduksi sosial dan budaya korupsi di lembaga-lembaga negara hingga saat ini,” katanya.

Kubu Jokowi klaim paling sedikit langgar aturan kampanye
Siapa pelanggar kampanye terbanyak? Ini kata Bawaslu
Bukan hanya barang, Cina juga bikin Kota Paris versi KW
3 bulan kampanye Pemilu, Bawaslu catat 192 ribu pelanggaran
\
Palestina jadi isu penting agenda diplomasi Parlemen
Penyebab korupsi menurut ahli filsafat Islam
Tanggapi #Sandiwara Uno, PAN: TKN sebaiknya fokus pada kebijakan dan program
Fahri Hamzah setuju pembentukan Pansus KTP elektronik
PDI: BPN pindah ke Jateng justru membangunkan banteng tidur
Sandi dituding playing victim, BPN: Jangan langsung tuduh
Fitnah Jokowi PKI, BPN minta La Nyalla diproses polisi
Momen kampanye, pengamat ragu DPR segera revisi UU perkawinan
PDIP minta Anies siaga hadapi bencana
Aktivis tunggu Prabowo minta maaf ke umat Islam
Fetching news ...