Gerindra minta KPU tak tanggapi laporan pelanggaran kampanye pidato Prabowo

REPORTED BY: Insan Praditya

Gerindra minta KPU tak tanggapi laporan pelanggaran kampanye pidato Prabowo Ketua DPP Partai Gerindra Habiburokhman

Ketua DPP Partai Gerindra Habiburokhman meminta Bawaslu tidak menindaklanjuti laporan mengenai penyampaian visi-misi Prabowo saat pidato 'Indonesia Menang' , yang saat itu disiarkan oleh beberapa stasiun televisi swasta.

Menurutnya, hal tersebut sudah disepakati bersama oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) bahwa pasangan calon Prabowo-Sandi boleh menyampaikan visi-misi pada pidato tersebut.

"Menurut kami laporan tersebut seharusnya tidak ditindaklanjuti Bawaslu, sebab pidato kebangsaan itu pelaksanaan hasil kesepakatan dengan KPU bahwa paslon boleh melaksanakan pemaparan visi misi sendiri-sendiri dan tidak bersamaan pada tanggal 4 Januari di Hotel Mandarin," ujar Habiburokhman kepada wartawan, Kamis (17/01/2019).

Lebih lanjut, ia mengatakan penyampaian visi misi oleh Prabowo lantaran KPU batal memfasilitasinya. Habib mengatakan Bawaslu juga hadir dalam rapat-rapat itu, sehingga sudah otomatis pelaksanaannya sudah disepakati bersama.

"Kesepakatan tersebut dicapai setelah deadlock kedu kubu tidak sepaham siapa yang akan dihadirkan pada acara visi misi bersamaan yang difasilitasi KPU," jelasnya

"Setiap rapat juga dihadiri Bawaslu selaku pengawas termasuk rapat terakhir 4 Januari yang deadlock itu dan tidak ada pernyataan Bawaslu yang melarang penyampaian visi misi secara sendiri-sendiri," tutupnya.

Sebelumnya, Kantor Bantuan Hukum Kebangkitan Indonesia Baru (KBH-KIB) melaporkan Prabowo Subianto atas dugaan melakukan kampanye di media massa di luar jadwal yang diatur undang-undang.

Sebelumnya, Prabowo dilaporkan karena diduga melanggar Pasal 276 aya (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum. Dalam pasal itu disebut kampanye di media massa penyiaran baru boleh dilakukan 21 hari sebelum masa tenang.

"Pada saat tanggal 14 Januari, Bapak Prabowo dan Sandiaga Uno, kami lihat dan kami simpulkan bahwa melanggar tentang dugaan kampanye pemilu. Artinya sebelum kampanye pemilu itu dilaksanakan, dia sudah lebih dahulu," kata Ketua KBH-KIB Mangaraja Simanjuntak di Kantor Bawaslu, Jakarta, Rabu (16/01/2019).

Kendalikan hama dan penyakit secara alami dengan Tumpang Sari
Kendalikan hama dan penyakit secara alami dengan Tumpang Sari
TKN sebut Ma'ruf Amin akan pakai ayat Alquran di debat ketiga
 Jelang debat ketiga, Ma'ruf Amin dapat masukan dari asosiasi profesi
Kubu Prabowo tepis tudingan politisasi munajat 212
Demokrat minta Jokowi buka dokumen dengan bos Freeport
Ma'ruf Amin bakal ikut dampingi Jokowi
PWJ desak polisi tangkap anggota FPI penganiaya wartawan
Bela Enembe, pendukung aksi tari adat di KPK
AJI kecam tindakan brutal FPI terhadap wartawan
TKN: Pidato Jokowi bukan untuk tandingi Prabowo
Bansos PKH upaya Jokowi kembangkan ekonomi digital
Anak sarapan bernutrisi  memiliki nilai akademis empat kali lebih tinggi
Jokowi akan gelar pidato di Konvensi Rakyat
Kubu Jokowi: Munajat 212 bagian dari politisasi agama
Fetching news ...