Kelompok propembebasan Papua kirim petisi ke PBB

REPORTED BY: Insan Praditya

Kelompok propembebasan Papua kirim petisi ke PBB Perserikatan Bangsa Bangsa, New York

Kelompok pro pembebasan Papua telah menyerahkan petisi kepada Kepala HAM PBB Michelle Bachelet. Petisi tersebut diklaim memuat sejumlah 1,8 juta tanda tangan itu berisi tuntutan referendum kemerdekaan.

Ketua United Liberation Movement for West Papua (ULMWP), Benny Wenda, mengatakan bahwa petisi sudah diserahkan hari Jumat pekan lalu. Ia berharap PBB akan mengirim misi pencarian fakta ke provinsi Papua Barat yang dia klaim ada dugaan pelanggaran HAM.

"Hari ini adalah hari bersejarah bagi saya dan rakyat saya," kata Wenda setelah pertemuan di Jenewa.

"Saya menyerahkan apa yang saya sebut tulang orang-orang Papua Barat, karena begitu banyak orang telah terbunuh," ujarnya, yang dikutip Senin (28/01/2019).

Benny Wenda mengklaim orang-orang Papua Barat tidak memiliki kebebasan berbicara atau berkumpul, sehingga satu-satunya cara untuk didengar adalah melalui petisi. Menurut petisi diteken oleh hampir tiga perempat dari sekitar 2,5 juta penduduk.

"Beratnya 40 kg. Ini seperti buku terbesar di dunia," katanya.

Benny Wenda mengaku telah berbicara dengan Bachelet tentang situasi di wilayah Nduga. Menurutnya, di wilayah itu setidaknya 11 orang telah terbunuh dan lebih banyak lagi yang tewas setelah melarikan diri ke hutan untuk menghindari pasukan Indonesia. Benny bahkan mengklaim sekitar 22.000 orang telah telantar.

Sementara itu, Kapendam 17 Cenderawasih Kolonel Infantri Muhammad Aidi mengatakan tuduhan yang dilontarkan itu tak berdasar.

"Dia tidak dapat menunjukkan bukti dari apa yang telah dia tuduh (Indonesia dan militernya)," kata Muhammad Aidi pada hari Minggu.

"Ini adalah Gerakan Papua Merdeka yang membunuh warga sipil tak berdosa.," lanjutnya.

Bulan lalu anggota sayap militer Organisasi Papua Merdeka (OPM) mengaku bertanggung jawab atas pembunuhan setidaknya 16 orang yang bekerja di jembatan proyek jalan yang terkenal di Nduga.

OPM mengatakan pihaknya memandang pekerja proyek sebagai anggota militer dan korban dalam perang mereka melawan pemerintah Indonesia.

Gubernur provinsi setempat pernah menyerukan diakhirinya perburuan terhadap pemberontak, dengan mengatakan penduduk desa sedang trauma. Militer Indonesia menolak seruan itu.

Presiden Indonesia Joko Widodo (Jokowi) ingin mengembangkan Papua Barat dan memanfaatkan sumber dayanya. Sejak berkuasa pada tahun 2014, Jokowi telah mencoba meredakan ketegangan di Papua Barat dengan membebaskan para tahanan dan menangani masalah hak-hak sipil, sambil meningkatkan investasi dengan proyek-proyek seperti jalan raya Trans Papua.

Kelangkaan gas Elpiji karena praktek pengoplosan
Fadli Zon nilai menteri ikut kampanye munculkan konflik kepentingan
IHSG anjlok mengikuti pelemahan saham global
Fadli Zon: Jokowi halusinasi
Kemunculan bendera Golkar di kampanye Prabowo adalah masalah pidana
Rizal Ramli sebut Prabowo-Sandi mampu tingkatkan daya beli masyarakat
TKN klaim hubungan luar negeri sebagai keunggulan pemerintahan Jokowi
Jangan lakukan ini sebelum bercinta dengan pasangan
Fahri Hamzah curiga tarif MRT akan mahal
Jerman nilai Rusia dibutuhkan dalam penyelesaian konflik Suriah
Fahri: Curhatan Jokowi persempit dukungan masyarakat
Mahathir Mohamad: Israel seperti perampok
IHSG akan terkoreksi wajar hari ini
Krakatau Steel siap kooperatif dengan KPK
Pemburuan liar semakin marak, Walhi desak pemerintah segera selamatkan Orang Utan
Fetching news ...