Ahmad Dhani divonis 1,5 tahun, ini tanggapan Fahri Hamzah

REPORTED BY: Insan Praditya

Ahmad Dhani divonis 1,5 tahun, ini tanggapan Fahri Hamzah Terdakwa kasus ujaran kebencian, Ahmad Dhani

Wakil Ketua DPR RI, Fahri Hamzah mengatakan Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) harus direvisi. Ia mengatakan UU ITE harus direvisi apabila dipergunakan secara salah.

Hal itu disampaikan Fahri menanggapi kasus Ahmad Dhani yang terbukti melakukan ujaran kebencian lewat media sosialnya hingga divonis 1,5 tahun penjara.

"Harus direvisi kalau itu memang dianggap telah digunakan secara salah," kata Fahri saat ditemui wartawan di kompleks parlemen, Jakarta, Selasa (29/01/2019).

Fahri mengatakan korban dari UU ITE itu adalah para pengkritik Presiden Joko Widodo (Jokowi). Menurutnya, hal itu akan menjatuhkan elektabilitas Jokowi yang dilakukan oleh orang-orang yang ada di sekitarnya.

"Pak Jokowi nggak paham ada orang bekerja buat dia, itu yang saya bilang pak Jokowi itu sepetti sedang dijatuhkan perlahan-lahan secara sistematis supaya elektabilitasnya turun terus menerus dan orang-orang disekitarnya sedang orchetra menjatuhkan wibawa dia. Diancurin pelan-pelan mulai tabloid barokah, ABB, sekarang Ahmad Dhani," ujarnya.

Fahri juga mengatakan Jokowi tidak menyadari elektabilitasnya sedang digerus. Menurutnya, Jokowi sedang menikmati penggerusan elektabilitasnya.

"Nanti dia akan bikin lagi masih ada 78 hari lagi dia (Jokowi) bikin sampai elektabilitasnya tinggal 20. Kayaknya ada upaya, dan pak Jokowi nggak menyadari dia menikmati penggerusan elektabilitas," tuturnya.

Selanjutnya, Fahri mengusulkan Prabowo Subianto untuk membuat pertanyaan tentang penyalahgunaan UU ITE, ketika terpilih menjadi presiden. Ia mengusulkan Prabowo untuk menghentikan Undang-undang yang menghambat kebebasan berpendapat.

"Jadi ini perlu saya kira memang saya mengusulkan Prabowo bikin statemen jika dia berkuasa nanti UU ITE yang disalahgunakan harus di stop jangan menganiaya kebebasan berpendapat," pungkasnya.

Sebelumnya, Ahmad Dhani divonis 1,5 tahun penjara karena terbukti melakukan ujaran kebencian terkait SARA lewat akun Twitternya. Ahmad Dhani mengaku siap menjalani mekanisme hukum setelah divonis di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.

"Semua proses hukum ada mekanismenya dan kita akan jalankan semua mekanisme itu. Kalau kita tidak puas dengan putusan di tingkat pertama, kita ya upaya hukum ke tingkat banding," kata Dhani beberapa waktu yang lalu.

Dalam putusan hakim, Ahmad Dhani terbukti melakukan tindak pidana yang diatur ancaman hukuman pidana pada Pasal 45A ayat 2 UU Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik juncto Pasal 28 ayat 2 Undang-Undang ITE juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). 

Krakatau Steel siap kooperatif dengan KPK
Pemburuan liar semakin marak, Walhi desak pemerintah segera selamatkan Orang Utan
GARBI: Jangan golput, pilih saja figur yang berpengalaman
Jokowi-Ma'ruf kampanye terbuka perdana di Banten
Ini isi tuntutan aktivis lingkungan untuk elit politik
Kubu Prabowo beri pembelaan atas pemecatan guru honorer pose dua jari
Es mencair, puluhan jenazah pendaki di Puncak Everest muncul
Dicoret di dua kabupaten, ini respons Partai Berkarya
BPN yakin sosok Sandiaga Uno mampu lampaui elektabilitas petahana
Impor bawang putih dinilai bakal turunkan elektabilitas Jokowi
Dilaporkan ke Bawaslu, Ma'ruf Amin: Itu tidak tepat
Prabowo-Sandi akan kumpulkan ketum partai dan tokoh agama
Tak serahkan dana kampanye, 11 Parpol digugurkan di tingkat daerah
DPR soroti hak politik narapidana dan warga binaan
Fadli Zon: Wiranto super ngawur
Fetching news ...