Perangi kejahatan pajak, Gerindra dukung MLA Indonesia-Swiss

REPORTED BY: Insan Praditya

Perangi kejahatan pajak, Gerindra dukung MLA Indonesia-Swiss Ketua DPP Partai Gerindra, Desmond J Mahesa

Ketua DPP Partai Gerindra, Desmond J Mahesa mengatakan tujuan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) menandatangani Mutual Legal Assistance (MLA) dengan Swiss untuk memerangi kejahatan pajak adalah langkah yang baik. Ia mengatakan partainya mendukung hal itu dalam rangka untuk kepentingan negara.

"Mendukung lah, partai Gerindra akan mendukung dalam rangka untuk kepentingan pembangunan kita, kenapa kita harus berbeda dengan pemerintah," kata Desmond saat ditemui wartawan di kompleks parlemen, Jakarta, Rabu (06/02/2019).

Namun, Desmond mengatakan perjanjian Mutual Legal Assistance (MLA) itu bukan suatu prestasi bagi pemerintahan Jokowi. Sebab, menurutnya hal itu juga akan diterapkan di dunia perbankan lainnya.

"Itu bagian dari perbankan dunia yang juga berlaku Desember nanti, bukan sama Swiss sama Singapura juga yang hari ini kan semua perbankan ini kan tidak bicara pemerintah. Jadi jangan membesar-besarkan yang sebenarnya tidak ada prestasi pemerintah," ujarnya.

Selanjutnya, Desmond mengatakan bagi pihak-pihak yang paham dengan dunia perbankan, pasti mengatakan perjanjian itu adalah hal yang biasa. Ia mengatakan hal itu tak perlu dimanipulasi.

"Ya itu alat manipulasi seperti ini kan sudah saya berkomentar, kita kan ada yang sifatnya normal bagi orang yang paham tentang perbankan ini bukan sesuatu yang luar biasa ya," pungkasnya

Sebelumnya, Indonesia menandatangani perjanjian Mutual Legal Assistance (MLA) dengan Swiss. Penandatangan perjanjian MLA ini dilakukan setelah melalui dua kali perundingan. Penandatanganan perjanjian dilakukan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) RI, Yasonna Hamonangan Laoly dengan Menteri Kehakiman Swiss, Karin Keller-Sutter dilaksanakan di Bernerhof Bern, Swiss, Senin (04/02/2019).

Perjanjian MLA digunakan untuk memerangi perpajakan. Dalam perjanjian tersebut terdapat 39 pasal yang mengatur bantuan hukum mengenai pelacakan, pembekuan, penyitaan hingga perampasan aset hasil tindak kejahatan. Bantuan timbal balik pidana ini adalah salah satu bagian penting dalam rangka mendukung proses hukum pidana di negara peminta.

"Perjanjian ini merupakan bagian dari upaya pemerintah Indonesia untuk memastikan warga negara atau badan hukum Indonesia mematuhi peraturan perpajakan Indonesia dan tidak melakukan kejahatan penggelapan pajak atau kejahatan perpajakan lainnya,” kata Yasonna beberapa waktu yang lalu.

TKN sebut Ma'ruf Amin akan pakai ayat Alquran di debat ketiga
 Jelang debat ketiga, Ma'ruf Amin dapat masukan dari asosiasi profesi
Kubu Prabowo tepis tudingan politisasi munajat 212
Demokrat minta Jokowi buka dokumen dengan bos Freeport
Ma'ruf Amin bakal ikut dampingi Jokowi
PWJ desak polisi tangkap anggota FPI penganiaya wartawan
Bela Enembe, pendukung aksi tari adat di KPK
AJI kecam tindakan brutal FPI terhadap wartawan
TKN: Pidato Jokowi bukan untuk tandingi Prabowo
Bansos PKH upaya Jokowi kembangkan ekonomi digital
Anak sarapan bernutrisi  memiliki nilai akademis empat kali lebih tinggi
Jokowi akan gelar pidato di Konvensi Rakyat
Kubu Jokowi: Munajat 212 bagian dari politisasi agama
Fadli Zon: Jokowi berdebat seperti manajer
Kubu Jokowi: Tim debat Ma'ruf Amin sudah disiapkan
Fetching news ...