Mendagri imbau ASN sosialisasikan partisipasi Pemilu ke masyarakat

REPORTED BY: Insan Praditya

Mendagri imbau ASN sosialisasikan partisipasi Pemilu ke masyarakat Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Tjahjo Kumolo

Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Tjahjo Kumolo mengimbau seluruh Humas Aparatur Sipil Negara (ASN) untuk mensosialisasikan masyarakat agar idatang ke TPS untuk kut berpartisipasi dalam pemilihan umum (pemilu) 2019. 

Hal itu diinstruksikannya untuk mencegah kecenderungan masyarakat untuk tidak memilih pemimpin di pesta demokrasi tersebut, sehingga masyarakat dapat datang ke Tempat Pemungutan Suara (TPS) yang sudah disediakan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU).

"Tugas humas menyampaikan hak suara dijaga WNI untuk bisa hadir di TPS, di tingkat partisipasi, sangat penting mementingkan proses pilpres yang akan datang. Kita terus kampanye untuk menggerakkan masyarakat di daerah untuk mau datang ke TPS,"  katanya di Rakornas Bidang Kehumasan dan Hukum se-Indonesia, di Hotel Bidakara, Jl Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Senin (11/02/2019). 

Lebih lanjut, Tjahjo mengatakan peran kepala daerah juga berfungsi untuk menjadi juru bicara yang baik dalam mensosialisasikan pemilihan umum. Hal ini berlaku baik untuk pileg maupun pilpres 2019.

"Ingin menegaskan bahwa humas di daerah jangan hanya meliput berita kegiatan kepala daerah, tapi harus bisa jadi juru bicara, baik pemerintah pusat dan daerah siapa pun prisiden, siapa pun gubernurnya wajib untuk menyuarakan apa yang dikerjakan oleh pemerintah," kata Tjahjo.

Tjahjo mengatakan dalam Rakornas bidang kehumasan dan hukum ini terdapat 514 humas dan 34 biro humas Indonesia di tingkat provinsi. Selain itu, Tjahjo juga berpesan pada biro hukum agar memberikan masukan untuk kepala daerah terkait APBD. 

"Dengan biro hukum harus memberikan masukan yang detil baik diminta atau tidak diminta kepada pengguna anggaran khususnya yang terkait tentang perencanaan anggaran dan lingkungan hidup," jelasnya.

Jadi siapapun walikota, bupati, gubernur, harus diberikan masukan-masukan sebelum teken kontrak dengan DPRD menyangkut APBD. Masalah anggaran yang harus kita lebih fokus dan tertib," tutupnya.

Krakatau Steel siap kooperatif dengan KPK
Pemburuan liar semakin marak, Walhi desak pemerintah segera selamatkan Orang Utan
GARBI: Jangan golput, pilih saja figur yang berpengalaman
Jokowi-Ma'ruf kampanye terbuka perdana di Banten
Ini isi tuntutan aktivis lingkungan untuk elit politik
Kubu Prabowo beri pembelaan atas pemecatan guru honorer pose dua jari
Es mencair, puluhan jenazah pendaki di Puncak Everest muncul
Dicoret di dua kabupaten, ini respons Partai Berkarya
BPN yakin sosok Sandiaga Uno mampu lampaui elektabilitas petahana
Impor bawang putih dinilai bakal turunkan elektabilitas Jokowi
Dilaporkan ke Bawaslu, Ma'ruf Amin: Itu tidak tepat
Prabowo-Sandi akan kumpulkan ketum partai dan tokoh agama
Tak serahkan dana kampanye, 11 Parpol digugurkan di tingkat daerah
DPR soroti hak politik narapidana dan warga binaan
Fadli Zon: Wiranto super ngawur
Fetching news ...