PKS sebut masukannya diabaikan dalam RUU Penghapusan Kekerasan Seksual

REPORTED BY: Dhuha Hadiansyah

PKS sebut masukannya diabaikan dalam RUU Penghapusan Kekerasan Seksual Wakil Ketua Majelis Syuro Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Hidayat Nur Wahid

Wakil Ketua Majelis Syuro Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Hidayat Nur Wahid mengatakan draft Rancangan Undang-Undang (RUU) Penghapusan Kekerasan Seksual (PKS) mengabaikan masukan terkait nilai agama dan Pancasila.

"Kita baca draft yang ada memang baik dalam pasal menimbang atau rujukannya memang tidak menyebutkan definitif tentang Pancasila. Apalagi sila pertama, apalagi sila yang kemudian terkait dengan masalah atau ketentuan perundangan UUD yang kemudian mementingkan tentang adanya penghormatan yang maksimal terhadap nilai-nilai yang berlaku di Indonesia termasuk juga dalam konteks ini," kata Hidayat saat ditemui wartawan di kompleks parlemen, Jakarta, Kamis (14/02/2019).

Hidayat mengatakan fraksi PKS dari dulu sudah memberikan masukan tentang beberapa hal untuk mengkoreksi RUU yang berpotensi kontraproduktif tersebut. Ia mengatakan masukan untuk mengubah judul, sesuai dengan ketentuan Pancasila, Undang-undang dan nilai-nilai agama, namun masukan itu tidak diterima.

"Kami sudah mengusulkan perubahan judulnya, termasuk memasukkan ketentuan Pancasila dan UUD sebagai rujukannya, termasuk juga mempertimbangkan nilai-nilai agama yang diakui di Indonesia sebagai bagian yang dirujuk, tapi itu semua kan tidak diterima," ujarnya.

Hidayat mengatakan Indonesia negara yang berdasarkan pada ideologi Pancasila dan nilai-nilai agama yang seharusnya menjadi rujukan utama. Oleh karena itu, menurutnya RUU PKS sampai saat ini belum mendapat perhatian yang memadai.

"Tapi ternyata kan dalam RUU sampai hari ini, semuanya tidak mendapatkan perhatian yang  memadai. Sehingga, kekhawatiran-kekhawatiran dirancang UU yang ada justru menimbulkan kegaduhan di masyarakat, tidak menyelesaikan masalah. Itu yang kemudian menjadi perhatian kami," tuturnya.

Selanjutnya, Hidayat mengatakan partainya mendukung bab dalam RUU PKS yang memuat pemerkosaan. Ia mengatakan bab-bab dalam RUU PKS yang terkait perlindungan perempuan pasti didukung oleh partainya. Namun, hal itu tidak dengan meliberalkan perilaku yang berpotensi bertentangan dengan Pancasila.

"Kalau babnya melindungi perempuan, kami pasti melindungi perempuan, kalau babnya adalah menolak beragam hal yang akan menghadirkan kekerasan di dalam rumah tangga pasti kami menolak itu," ujarnya.

"Tapi itu semuanya bukan berarti kemudian meliberalkan perilaku terkait pemahaman terhadap masalah tubuh atau jasmani atau badan seseorang yang kemudian diartikan sebagai itu ada hak absolut untuk kemudian bertentangan dengan Pancasila, bertentangan dengan agama, bertentangan nilai-nilai luhur yang disepakati di Indonesia," pungkasnya.

Krakatau Steel siap kooperatif dengan KPK
Pemburuan liar semakin marak, Walhi desak pemerintah segera selamatkan Orang Utan
GARBI: Jangan golput, pilih saja figur yang berpengalaman
Jokowi-Ma'ruf kampanye terbuka perdana di Banten
Ini isi tuntutan aktivis lingkungan untuk elit politik
Kubu Prabowo beri pembelaan atas pemecatan guru honorer pose dua jari
Es mencair, puluhan jenazah pendaki di Puncak Everest muncul
Dicoret di dua kabupaten, ini respons Partai Berkarya
BPN yakin sosok Sandiaga Uno mampu lampaui elektabilitas petahana
Impor bawang putih dinilai bakal turunkan elektabilitas Jokowi
Dilaporkan ke Bawaslu, Ma'ruf Amin: Itu tidak tepat
Prabowo-Sandi akan kumpulkan ketum partai dan tokoh agama
Tak serahkan dana kampanye, 11 Parpol digugurkan di tingkat daerah
DPR soroti hak politik narapidana dan warga binaan
Fadli Zon: Wiranto super ngawur
Fetching news ...