Gerindra: Prabowo bukan penguasa lahan negara

REPORTED BY: Insan Praditya

Gerindra: Prabowo bukan penguasa lahan negara Ketua DPP Partai Gerindra, Ahmad Riza Patria

Ketua DPP Partai Gerindra, Ahmad Riza Patria menegaskan bahwa Prabowo bukan orang yang termasuk menguasai lahan negara di kawasan Aceh dan Kalimantan, sebab tanah tersebut berstatus Hak Guna Usaha (HGU).

Hal itu diutarakan Riza menanggapi tudingan Tim Kampanye Nasional (TKN) Jokowi-Ma'ruf yang mengatakan Prabowo Subianto tak berhak berbicara tentang kesenjangan karena merupakan bagian dari 1 persen orang yang menguasai kekayaan negara.

"Prabowo itu bukan yang termasuk 1 persen, karena dia bukan memiliki kekayaan yang menguasai negara. Dia tidak memiliki tanah yang menguasai negara. Tanah yang dimiliki justru diperuntukkan bagi kepentingan masyarakat," katanya kepada wartawan, Jakarta, Selasa (19/02/2019).

Riza mengatakan klarifikasi sang ketum mengenai kepemilikan lahan di Aceh dan Kalimantan Timur itu sudah jelas. Prabowo menyebutkan lahan tersebut berstatus HGU,sehingga dia yakin Prabowo rela mengembalikan lahan tersebut jika negara hendak mengambil sewaktu-waktu.

"Pak Prabowo, sebagaimana dijelaskan pada debat kemarin, kan yang namanya HGU, hak guna usaha, itu dikeluarkan oleh negara setelah memenuhi syarat dan ketentuan. Sebagaimana diatur dalam undang-undang dan dapat diambil kembali oleh negara, itu ada masa waktunya," tegasnya.

 "Dan bahkan beliau tidak usah menunggu waktunya, kalau negara merasa perlu, beliau dengan ikhlas dan sukarela menyerahkan kepada negara untuk kepentingan rakyat," tambahnya.

Menurutnya, Prabowo menjunjung tinggi nilai-nilai yang tertuang dalam UUD 1945, sebab Ia merujuk pada Pasal 33 UUD 1945 yang mengatur tentang pengertian perekonomian, pemanfaatan SDA untuk kepentingan nasional.

"Karena Pak Prabowo itu kan menjunjung (undang-undang), dan strateginya adalah Pasal 33, bahwa bumi, air, dan di dalamnya termasuk hutan dan sebagainya harus dikuasai oleh negara. Jadi HGU itu memang harus dikuasai oleh negara, memang negara ini memberikan HGU kepada orang Indonesia, perusahaan-perusahaan untuk dikelola, dan bertanggung jawab," jelasnya.

Riza mengatakan hal itu lebih baik daripada pihak asing yang menguasai lahan tersebut demi kepentingan negaranya. Menurutnya, Prabowo tidak ingin seperti itu.

"Justru yang dipermasalahkan Prabowo itu adalah kekayaan-kekayaan negara itu yang dinikmati oleh pengusaha-pengusaha nanti hasilnya dibawa ke luar negeri, itu yang disampaikan oleh beliau. Harusnya mereka bisa mengembalikan itu ke dalam negeri," tutupnya.

Sebelumnya, Wakil Ketua TKN Jokowi-Ma'ruf Amin, Raja Juli Antoni, mengatakan Prabowo tak berhak berbicara tentang kesenjangan sosial di Indonesia. Alasannya, Prabowo merupakan satu dari segelintir orang yang menguasai kekayaan negara, yang kerap digembar-gemborkan capres nomor urut 02 itu.

"Pak Prabowo bagian dari 1 persen orang superkaya yang kuasai aset negara," kata Raja, Jakarta, Senin (18/02/2019).

Krakatau Steel siap kooperatif dengan KPK
Pemburuan liar semakin marak, Walhi desak pemerintah segera selamatkan Orang Utan
GARBI: Jangan golput, pilih saja figur yang berpengalaman
Jokowi-Ma'ruf kampanye terbuka perdana di Banten
Ini isi tuntutan aktivis lingkungan untuk elit politik
Kubu Prabowo beri pembelaan atas pemecatan guru honorer pose dua jari
Es mencair, puluhan jenazah pendaki di Puncak Everest muncul
Dicoret di dua kabupaten, ini respons Partai Berkarya
BPN yakin sosok Sandiaga Uno mampu lampaui elektabilitas petahana
Impor bawang putih dinilai bakal turunkan elektabilitas Jokowi
Dilaporkan ke Bawaslu, Ma'ruf Amin: Itu tidak tepat
Prabowo-Sandi akan kumpulkan ketum partai dan tokoh agama
Tak serahkan dana kampanye, 11 Parpol digugurkan di tingkat daerah
DPR soroti hak politik narapidana dan warga binaan
Fadli Zon: Wiranto super ngawur
Fetching news ...