Masyarakat harus laporkan rumah pegawai negeri jadi tempat kampanye

REPORTED BY: Dhuha Hadiansyah

Masyarakat harus laporkan rumah pegawai negeri jadi tempat kampanye

Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kota Padang Panjang, Sumatera Barat, mengajak masyarakat setempat supaya melapor jika menemukan rumah aparatur sipil negara menjadi tempat kampanye, seperti dipasangi alat peraga kampanye (APK).

"Hal ini agar pemilu berjalan damai, tidak ada calon yang merasa dirugikan atau diuntungkan karena pemasangan APK di rumah ASN," kata Ketua Bawaslu Padang Panjang, Santinna di Padang Panjang, Sabtu (03/03/2019).

Selain mengajak masyarakat ikut mengawasi, Santinna juga menugaskan panitia pengawas pemilihan kecamatan (Panwascam) untuk mengawasi kemungkinan adanya pelanggaran berupa pemasangan APK di rumah ASN.

Ia mengatakan hingga saat ini belum ditemukan adanya laporan pelanggaran netralitas oleh ASN daerah.

"Ada aturan ketat mengenai netralitas ASN, TNI dan Polri. Bahkan menyukai status salah satu calon peserta pemilu di media sosial saja dilarang. Jadi masyarakat silahkan ikut kawal," katanya.

Beberapa bentuk pelanggaran netralitas yang mungkin dilakukan berupa adanya kebijakan yang merugikan atau menguntungkan salah satu calon, kegiatan yang memihak salah satu calon baik berupa imbauan, seruan, maupun penyaluran bantuan.

Sementara itu, Koorinator Divisi Hukum, Penindakan, Pelanggaran dan Sengketa, Bawaslu Padang Panjang, Darusman Hendra menambahkan pelanggaran pemilu di daerah itu masih didominasi pemasangan APK di zona terlarang.

Dari lima kali penertiban, pihaknya sudah menertibkan sebanyak 343 APK karena dipasang di pohon dan fasilitas umum.

"Untuk daerah yang hanya terdiri dari dua kecamatan, angka ini sebenarnya cukup tinggi. Peserta pemilu kami minta lebih memperhatikan aturan pemasangan APK," katanya.

Ia mengatakan berkaitan dengan pelanggaran pemasangan APK, Bawaslu tidak bergerak lambat, hanya saja ada prosedur penertiban yang harus dilalui mulai dari pengawasan di kelurahan, inventarisir pelanggaran, rekomendasi ke KPU, pemberitahuan dari KPU ke pihak yang melanggar.

"Selanjutnya masih diawasi lagi, jika ternyata APK yang melanggar aturan pemasangan tidak dibuka oleh peserta, masih ada koordinasi lagi dengan pihak keamanaan, pemda untuk tetapkan tanggal penertiban yang kemudian dilakukan oleh Satpol PP," jelasnya.

Krakatau Steel siap kooperatif dengan KPK
Pemburuan liar semakin marak, Walhi desak pemerintah segera selamatkan Orang Utan
GARBI: Jangan golput, pilih saja figur yang berpengalaman
Jokowi-Ma'ruf kampanye terbuka perdana di Banten
Ini isi tuntutan aktivis lingkungan untuk elit politik
Kubu Prabowo beri pembelaan atas pemecatan guru honorer pose dua jari
Es mencair, puluhan jenazah pendaki di Puncak Everest muncul
Dicoret di dua kabupaten, ini respons Partai Berkarya
BPN yakin sosok Sandiaga Uno mampu lampaui elektabilitas petahana
Impor bawang putih dinilai bakal turunkan elektabilitas Jokowi
Dilaporkan ke Bawaslu, Ma'ruf Amin: Itu tidak tepat
Prabowo-Sandi akan kumpulkan ketum partai dan tokoh agama
Tak serahkan dana kampanye, 11 Parpol digugurkan di tingkat daerah
DPR soroti hak politik narapidana dan warga binaan
Fadli Zon: Wiranto super ngawur
Fetching news ...