Fraksi PKS nilai pernyataan Agum Gumelar soal kasus HAM Prabowo harus diselesaikan

REPORTED BY: Insan Praditya

Fraksi PKS nilai pernyataan Agum Gumelar soal kasus HAM Prabowo harus diselesaikan Anggota Komisi III DPR RI dari fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Nasir Djamil

Anggota Komisi III DPR RI dari fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Nasir Djamil mengatakan pernyataan anggota Dewan Pertimbangan Presiden, Agum Gumelar terkait pemecatan Prabowo Subianto dari dinas militer dan kasus pelanggaran HAM 1998 dalam sebuah video harus diselesaikan. Sebab, menurutnya jika kasus yang melibatkan Prabowo itu tak diselesaikan, maka akan terus dimunculkan dalam momen-momen tertentu.

"Ya itu yang kami sejak awal sampaikan kalau isu ini tidak diselesaikan maka, akan muncul terus akan muncul selalu dia (kasus Prabowo) dalam event-event tertentu dia akan muncul," kata Nasir saat ditemui wartawan di kompleks parlemen, Jakarta, Selasa (12/03/2019).

Nasir mengatakan kesimpangsiuran isu korban penculikan 1998 akan membuat masyarakat menjadi bingung. Oleh karena itu, menurutnya siapapun yang menjadi Presiden lima tahun kedepan, harus menuntaskan kasus tersebut supaya tak menjadi komoditas politik dari pihak-pihak tertentu.

"Kesimpangsiuran infomasi ini akan akhirnya membuat orang menjadi bingung karena itu memang siapapun menurut saya yang terpilih menjadi presiden di 2019 ini, maka dia harus menuntaskan ini agar kemudian tidam menjadi komoditas apa lagi menjadi komoditas politik dari pihak-pihak tertentu," ujarnya.

Nasir mengatakan permasalahan tersebut bukan fokus pada paslon 01 dan 02, namun masalah bangsa Indonesia.

"Problem menurut saya jadi ini bukan problem 01 atau 02 ini problem bangsa," tuturnya.

Selanjutnya, Nasir mengatakan apabila Agum Gumelar memiliki bukti terkait kasus tersebut maka ia harus menyampaikan. Untuk itu, menurutnya Agum harus mempertimbangkan apabila ingin menyampaikan bukti-bukti terkait kasus tersebut.

"Kalau memang kemudian yang bersangkutan memiliki bukti apa lagi rekaman video dan sebagainya, ya sampaikan saja ya cuma disampaikannya kepada siapa, ya kan. Kalau kita dulu punya Mahkamah Rekonsiliasi bisa saja disampaikan kesitu, tapi kan kita mau disampaikan kemana misalnya. Nah karena itu perlu dipertimbangkan kalau memang sudah punya bukti ya disampaikan ke jalurnya," pungkasnya.

Krakatau Steel siap kooperatif dengan KPK
Pemburuan liar semakin marak, Walhi desak pemerintah segera selamatkan Orang Utan
GARBI: Jangan golput, pilih saja figur yang berpengalaman
Jokowi-Ma'ruf kampanye terbuka perdana di Banten
Ini isi tuntutan aktivis lingkungan untuk elit politik
Kubu Prabowo beri pembelaan atas pemecatan guru honorer pose dua jari
Es mencair, puluhan jenazah pendaki di Puncak Everest muncul
Dicoret di dua kabupaten, ini respons Partai Berkarya
BPN yakin sosok Sandiaga Uno mampu lampaui elektabilitas petahana
Impor bawang putih dinilai bakal turunkan elektabilitas Jokowi
Dilaporkan ke Bawaslu, Ma'ruf Amin: Itu tidak tepat
Prabowo-Sandi akan kumpulkan ketum partai dan tokoh agama
Tak serahkan dana kampanye, 11 Parpol digugurkan di tingkat daerah
DPR soroti hak politik narapidana dan warga binaan
Fadli Zon: Wiranto super ngawur
Fetching news ...