News

Soal tuntutan rotasi jabatan yang tak transparan, ini jawaban KPK

REPORTED BY: Siti Dzakiyyah

Soal tuntutan rotasi jabatan yang tak transparan, ini jawaban KPK "Pokoknya perbaikan sistem dan rotasi tersebut untuk mempersempit peluang korupsi," - Agus Rahardjo

Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Agus Rahardjo menanggapi protes yang dilakukan Wadah Pegawai KPK (WP KPK) terhadap rotasi jabatan yang dialami oleh anggota WP KPK di Gedung Merah Putih KPK, Rabu (15/08/2018).

Agus mengatakan rotasi tersebut hanya dilakukan terhadap 14 orang internal. Menurutnya, tidak ada orang luar yang masuk.

"Yang namanya rotasi itu kan sifatnya alamiah, seharusnya rotasi itu dilakukan dua tahun sekali," kata Agus Rahardjo di Gedung Merah Putih KPK, Rabu (15/08/2018).

Pemberlakuan sistem tersebut dinilai dapat mencegah potensi korupsi di dalam lembaga KPK. Atas dasar itulah, Agus menilai rotasi dan mutasi harus dilakukan dengan pedoman, kriteria, dan aturan yang jelas. Supaya, tercipta keterbukaan dalam setiap prosesnya.

“Lembaga ini berjalan bukan karena sikap suka atau tidak suka. Namun didasarkan pada sistem yang dibangun secara kuat yang memastikan organisasi dijalankan secara transparan dan akuntabel. Seperti yang tercantum menjadi dua asas KPK sesuai Pasal 5 UU KPK,” papar Agus.

"Untuk direktur yang lama sebenarnya hanya pindah posisi saja, sama-sama direktur apa masalahnya, Kabag yang lama juga pindah posisi tetapi posisinya tetap sama, ya pokoknya perbaikan sistem dan rotasi tersebut untuk mempersempit peluang korupsi," lanjutnya.

Sementara itu, soal tuntutan WP KPK agar rotasi bersifat transparan, Agus mencontohkan pengangkatan eselon I dan eselon II di Kementerian. Transparansi menurutnya dilakukan saat proses naik jabatan.

Hal ini dibantah oleh WP KPK yang menilai proses rotasi harus dihentikan sebelum adanya proses yang akuntabel dan tahapan yang jelas. WP menuntut proses rotasi pejabat internal KPK dihentikan sementara.

"Jadi transparansi bukan pada saat final pengangkatan saja tetapi pada waktu mereka meniti jenjang untuk mencapai kriteria yang harus transparan," kata Ketua WP KPK Yudi Purnomo Harahap.

Dia juga menilai sistem rotasi dan mutasi berpotensi menjadi sarana untuk menyingkirkan orang-orang yang berupaya untuk tetap kritis dalam menjalankan roda organisasi.

“Rotasi dan mutasi bukanlah soal yang sederhana melainkan untuk menuju tujuan yang lebih besar seperti mencegah adanya konflik kepentingan,” lanjutnya.

Diketahui penyebab rotasi jabatan KPK terjadi karena dalam waktu 8 (delapan) tahun tidak pernah berpindah tempat dan jabatan. Meski dalam peraturan sudah tercantum rotasi tersebut seharusnya dilakukan per 2 tahun.

Fahri Hamzah harap Prabowo lebih agresif tanyakan janji Jokowi
Heboh, pendukung saling adu yel-yel menjelang debat
Demokrat: SBY tak lagi berpolitik
Sandiaga tak datang ke debat capres, ini penjelasan kubu Prabowo
Ganjar Pranowo datang di debat capres sebagai tokoh masyarakat
KPU tambah kuota tamu undangan untuk debat capres
Mantan bintang porno ini jadi caleg
JARI 98 jadi saksi dukungan warga Tangerang Selatan kepada Jokowi
Rizal Ramli sebut mobil Esemka alat politik Jokowi
Rizal Ramli: Jokowi impor pangan ugal-ugalan
Pidato Prabowo disebut klise, BPN samakan Prabowo dengan Bung Karno
Amerika Serikat rugi Rp38 triliun
Sempat ditolak, Prabowo akhirnya shalat Jumat
Kedengkian terhadap mantan picu impotensi
TKN: Jokowi sudah persiapkan jurus hadapi debat kedua
Fetching news ...