Saudi pertimbangkan usulan Kemenag terkait jalur cepat haji

REPORTED BY: Dhuha Hadiansyah

Saudi pertimbangkan usulan Kemenag terkait jalur cepat haji

Menteri Agama, Lukman Hakim Saifuddin mengatakan Kerajaan Arab Saudi tengah mengkaji usulan Indonesia mengenai jalur cepat untuk jemaah haji Indonesia. 

"Menteri Haji sedang mengkaji usulan tersebut dan akan membahasnya secara lebih detil di level teknis," kata Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin di Jakarta, Selasa (11/12/2018).

Jalur cepat adalah pre-departure immigration clearance bagi jemaah haji Indonesia setibanya di Bandara Madinah dan Jeddah. Dengan jalur cepat, jemaah tidak perlu menunggu lama di bandara sehingga bisa segera diberangkatkan ke Mekah atau Madinah.

Pada penyelenggaraan haji 2018, jalur cepat itu hanya berlaku untuk beberapa embarkasi saja. Pada 2019, Indonesia mengusulkan agar jalur cepat diperluas lagi untuk seluruh embarkasi.

Pada awal pekan ini, Menag Lukman Hakim dan Menteri Haji dan Umrah Kerajaan Saudi Muhammad Salih bin Taher Bentin menandatangani Nota Kesepahaman Penyelenggaraan Ibadah Haji (Taklimatul Hajj) Tahun 2019.

Penandatanganan MoU bertempat di Kantor Kementerian Haji dan Umrah Kerajaan Arab Saudi, Mekah Al Mukarramah.

Usai penandatanganan MoU dengan otoritas Saudi, Menag Lukman mengatakan kesempatan bertemu Menteri Haji dan Umrah Saudi untuk menyampaikan sejumlah usulan peningkatan layanan terhadap jemaah haji Indonesia.

"Kami usulkan kebijakan jalur cepat yang tahun lalu telah diterapkan pada 70 ribu jemaah yang berangkat melalui Bandara Soekarno-Hatta, Jakarta, pada musim haji 1440 H / 2019 M juga diterapkan di seluruh embarkasi Indonesia," kata dia.

Kebijakan ini akan memudahkan jemaah haji karena mereka tidak perlu mengantre lama untuk proses Imigrasi di bandara Jeddah maupun Madinah. Menag juga menyampaikan kendala Pemerintah Indonesia terkait penerbitan visa haji dan umrah yang dikaitkan dengan perekaman biometrik.

Perekaman biometrik untuk jemaah Indonesia harus di kota besar membebani calon jemaah haji. Indonesia meminta agar Pemerintah Saudi Arabia tidak menerapkan kebijakan tersebut.   

"Kami sudah menjelaskan kepada Menteri Haji Kerajaan Arab Saudi bahwa kebijakan tersebut akan memberatkan calon jemaah mengingat kondisi geografis Indonesia yang terdiri dari 17 ribu pulau" katanya.

Dia mengatakan Pemerintah Indonesia juga mengusulkan penomoran tenda di Arafah dan Mina sesuai dengan nomor kloter jemaah. Penomoran tenda itu untuk memastikan jemaah haji Indonesia mendapatkan tenda sesuai kloter dan itu diharapkan memudahkan mobilisasi.

Lukman berterima kasih kepada Pemerintah Saudi yang telah baik menjadi mitra dalam penyelenggaraan ibadah haji. Melalui kerja sama baik itulah Indeks Kepuasan Jemaah Haji Tahun 2018 meraih nilai sangat memuaskan.

"Kami berharap, prestasi ini dapat dipertahankan dan terus ditingkatkan pada tahun berikutnya sehingga jemaah haji dapat beribadah dengan lebih baik dan nyaman," katanya.

Indonesia menjadi negara pengirim jemaah haji di kawasan Asia yang pertama diundang Kerajaan Arab Saudi untuk menandatangani MoU itu. Disepakati bahwa kuota jemaah haji Indonesia 1440 Hijriyah/ 2019 Masehi sebanyak 221 ribu porsi atau sama dengan tahun lalu.

Prabowo ungkit impor beras, ini pembelaan kubu Jokowi
BPN: Jateng vs Malaysia hanya majas
Begini keseruan debat Jokowi dan Prabowo soal caleg mantan napi korupsi
Ruhut nilai SBY setengah hati dukung Prabowo
Fadli Zon sebut Jokowi terlalu dominan dalam debat
Kubu Jokowi nilai Prabowo gagal paham isu terorisme
Kubu Prabowo nilai dapat serangan pribadi saat debat
Tak dibahas di debat Pilpres, ini kata kubu Prabowo soal kasus Novel
TKN: Jokowi beri pukulan telak ke Prabowo
KPU akan evaluasi pelaksanaan debat pilpres
Legislator minta pemerintah perhatikan disabilitas rungu
PPP: Jokowi menang 3-1 atas Prabowo di debat pertama
Ini komentar AHY soal penampilan Prabowo-Sandi dalam debat
Kubu Prabowo dan Kubu Jokowi saling kritik penampilan Capres-Cawapres dalam debat
Ma'ruf Amin tak banyak bicara dalam debat, ini kata kubu Jokowi
Fetching news ...