Diplomasi nasi goreng Prabowo-SBY legakan Jokowi

REPORTED BY: Dhuha Hadiansyah

Diplomasi nasi goreng Prabowo-SBY legakan Jokowi

Pertemuan Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dan Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto di Cikeas, Kamis (27/7/2017) malam pastinya melegakan Presiden Joko Widodo karena tak menghasilkan kesepakatan berarti antara dua petinggi.

Dua hal yang ditunggu masyarakat dari pertemuan yang digelar rumah SBY di Puri Cikeas, Bogor, Jawa Barat, Kamis (27/7/2017) tersebut yakni apakah kedua partai akan membentuk poros di parlemen atau malah lebih jauh bakal berkoalisi untuk Pilpres 2019. Kedua hal ini tak tampak jelas dan hanya menghasilkan kesamaan pandangan untuk mengawal pemerintah, dalam bentuk gerakan politik dan moral.

Oleh karena itu pertemuan ini menjadi tampak sekadar kunjungan formal biasa, sekadar makan goreng. Dalam kesempatan tersebut, Prabowo mengatakan sangat menikmati suguhan nasi goreng SBY sehingga mengiyakan saja apa mau tuan rumah. Baik Demokrat maupun Gerindra hanya berjanji akan dilakukan bekerjasama dalam bentuk peningkatan komunikasi antara kedua partai tetapi tidak dalam bentuk koalisi.

SBY beralasan Koalisi Indonesia Hebat (KIH) dan Koalisi Merah Putih (KMP) yang sebelumnya dibentuk oleh poros PDIP dan Gerindra ternyata mengalami pergeseran dan perubahan yang fundamental, maka jalinan komunikasi Demokrat-Gerindra tidak akan mengulang dalam bentuk tersebut.

Tampaknya, SBY tidak ingin terikat, seperti sebelumnya, ketika kekuatan politik terbelah menjadi dua koalisi besar KIH dan KMP. Demokrat memilih tidak ikut meskipun lebih banyak memberikan dukungan kepada KMP yang dimotori Gerindra.

Secara diplomatis, SBY mengatakan bahwa kerjasama politik dengan Gerindra akan dilakukan untuk mengawal demokrasi, aturan main, konstitusi, undang-undang dan sistem yang berlaku dengan tujuan mengabdi untuk kepentingan rakyat. Sementara itu, secara moral baik Gerindra dan Demokrat sepakat akan mengawal kebijakan penyelenggara negara. Jika kepentingan rakyat diciderai, kedua partai sepakat untuk mengingatkan serta mengoreksi pemerintah. Pernyataan SBY ini tentu saja sangat normatif dan formal.

Baik pihak Demokrat maupun Gerindra hanya berbicara soal kesamaan visi. Tentu saja, semua partai jika ditanya, pasti kompak menjawab memiliki visi untuk menyejahterakan rakyat.

Dari situ kita bisa mencermati kehati-hatian SBY untuk tidak segera memutuskan sehati dengan Gerindra. Bagaimanapun, Demokrat pernah menjadi partai terbesar dengan perolehan mencapai 20 persen pada Pemilu 2009 yang mengantarkan SBY menjadi presiden di periode kedua, sebelum anjlok pada 2014 karena skandal korupsi para petinggi partai. SBY tampak takut Demokrat akan kalah pamor apabila berkoalisi dengan Gerindra. Di masyarakat, nama Prabowo masih memiliki daya pikat yang cukup kuat untuk menandingi Jokowi sebagai capres. Faktor ini tidak/belum ada di Demokrat sepeninggal SBY, maka wajar apabila dia terkesan mengambil jarak.

SBY terlihat kuatir persekutuan dengan Gerindra justru akan membuat konstituennya beralih ke partai berlambang kepala Garuda itu ketimbang sebaliknya, menyeret pendukung garuda ke lambang bintang Mercy tanpa lingkaran itu. Maka, SBY lebih memilih koalisi semu, sambil melihat peluang baik di masa depan.

Jokowi diuntungkan

Hasil pertemuan yang mengambang tersebut pastinya menguntungkan Jokowi yang bakal kembali bertarung di Pilpres 2019. Tak utuhnya kekuatan lawan akan memudahkan Jokowi memenangkan kembali pertarungan.

Gerindra dan Demokrat memang belum pernah sekali pun terlibat dalam koalisi. Bahkan saat Demokrat berkuasa, Gerindra berada di kubu yang kritis kepada pemerintahan SBY kala itu, meskipun dengan dosis yang lebih rendah ketimbang saat Gerindra berseberangan dengan PDIP saat ini.

Hanya saja Presiden Jokowi tampak tersinggung dengan pernyataan SBY yang menyebut bahwa mereka akan mengawasi penguasa supaya kekuasaan tidak melampaui batas.

"Saya harus sampaikan bahwa power must not go uncheck (kekuasaan tak boleh berjalan tanpa pengawasan). Saya ulangi sekali lagi. Power must not go uncheck. Artinya apa, kita, kami, harus memastikan bahwa penggunaan kekuasaan oleh para pemegang kekuasaan itu tidak melampui batas, sehingga cross the line (melewati batas), sehingga masuk yang disebut abuse of power (penyalahgunaan kekuasaan)," kata SBY usai pertemuan tertutup dengan Prabowo.

Jokowi menegaskan bahwa pemerintahannya saat ini sudah berjalan secara demokratis untuk menyelesaikan setiap perbedaan dan setiap permasalahan dengan musyawarah dan mufakat.

"Dan perlu saya sampaikan bahwa saat ini tidak ada kekuasaan absolut, kekuasaan mutlak, kan ada pers, ada media, ada juga LSM, ada juga yang mengawasi di DPR," balas Jokowi.

Jokowi menambahkan bahwa pemerintahannya terbuka untuk diawasi dan setiap pengambilan keputusan dilakukan sesuai prosedur dan mekanisme yang berlaku, termasuk UU Pemilu yang menjadi salah satu isu utama pertemuan Prabowo-SBY.

Jokowi menilai pernyataan SBY soal penyalahgunaan kekuasaan oleh pemerintah sangat berlebihan. "Sangat berlebihan, apalagi setelah di dewan nanti ada proses lagi, kalau tidak setuju bisa ke MK, iya kan?" kata dia.

Jokowi sah-sah saja tersinggung dengan pernyataan lawan politik, tetapi bahwa tidak adanya warna yang sama antara SBY-Prabowo tentu sangat melegakannya. 

Pesona SBY-Megawati redam doa nyinyir Tifatul
2050, hampir separuh penduduk bumi menderita miopia
Rizieq bakal kabur lagi?
Ungkit gaji wartawan seuprit, Prabowo sentil Hary Tanoe?
Karakteristik anak dalam memenuhi kebutuhan keluarga berdasarkan urutan lahir
Fetching news ...