Membelot ke Jokowi, HT ingin lepas dari jerat hukum?

REPORTED BY: Dhuha Hadiansyah

Membelot ke Jokowi, HT ingin lepas dari jerat hukum? "Political power grows out of the barrel of a gun." - Mao Zedong

Dinamika politik nasional memang sulit ditebak, penuh kejutan bahkan cenderung liar. Fakta mutakhir dari fenomena ini adalah manuver Ketua Umum Partai Perindo Hary Tanoe Soedibyo yang berencana mendukung Joko Widodo di Pilpres 2019 sebagaimana dinyatakan oleh Sekjen Partai Perindo, Ahmad Rofiq yang santer diberitakan media.

Elit Partai HT tersebut membantah bahwa dukungannya tersebut tidak ada hubungannya dengan kasus apa pun yang sedang menjeratnya. Padahal, realitas politik sebelumnya menunjukkan keintimannya dengan elit parpol oposisi. Bahkan, selama ini HT dan Perindo kerap melontarkan kritik tajam tergadap kebijakan Jokowi, termasuk pilihan dukungannya ke paslon nomor urut 3 Anies-Sandi karena ingin mencari pemimpin yang bisa mengayomi semua warganya, tidak membedakan etnis, latar belakang sosial, dan suku.

Runtuhnya perlawanan hukum HT

Sikap dan arah politik Partai Perindo Hary Tanoe tidak lepas kasus hukum yang menjeratnya bahkan sudah ditetapkan sebagai tersangka atas dugaan melakukan ancaman melalui media elektronik kepada Kepala Subdirektorat Penyidik Jaksa Agung Muda Pidana Khusus Yulianto. Sebelumnya HT diduga terlibat korupsi dalam pembayaran restitusi PT Mobile 8, bukan soal restitusi pajaknya. Dalam kasus ini, Kejagung menemukan transaksi fiktif antara Mobile 8 dan PT Jaya Nusantara pada rentang 2007-2009.

Nama HT semakin melambung ketika disebut-sebut menjadi dalang pertemuan pimpinan DPR Setya Novanto dan Fadli Zon  dengan  Donald Trump yang saat itu masih mencalonkan diri sebagai Presiden Amerika Serikat. Saat itu sekretaris Fraksi PPP kubu Rohamurmuziy, Arwani Thomafi mendesak Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) mengusut dugaan pelanggaran kode etik terkait pertemuan dengan kandidat Presiden Amerika Serikat Donald Trump. 

Arah sikap politik parpot HT ini bisa "memupuskan" ambisi HT yang setidaknya ingin menjadi wapres lewat partai yang dirintisnya sepertinya tidak akan berjalan mulus mengingat padatnya parpol yang merapat ke Jokowi.  Sebelumnya, bos media ini begitu gencar mengkampanyekan kerja-kerja politik partai Perindo dengan memanfaatkan medianya untuk membangun citra positif di depan publik bahkan rajin blusukan ke pesantren-pesantren.

Ambisi politik bos MNC ini terlihat dari gencarnya kampanye di melalui medianya hingga bocah-bocah SD pun familiar bahkan mampu menghafal mars Partai Perindo  karena memang bombardir melalui penayangandi televisi. Hingga mendapat response Komisi Nasional Perlindungan Anak (Komnas Anak) merasa resah.

Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) pun diminta melakukan kajian serta bertindak tegas menghentikan masifnya kampanye Perindo di saluran MNC Group. Pihak KPI mengakui mengaku sudah mendapat keluhan dari banyak orang tua yang gelisah melihat anak-anaknya hafal di luar kepala lirik mars Perindo. KPI memandang apa dilakukan Perindo media HT cenderung mendorong dan melibatkan anak-anak terlibat dalam kegiatan politik. 

Penilaian Publik

Meskipun dibantah tak ada kaitannya dengan kasus yang menjeratnya, publik menilai bahwa sikap politik "banting setir" dadakan tersebut merupakan manuver pebisnis kakap ini untuk lepas dari kasus-kasus yang menimpanya, sebagaimana yang terjadi pada Ketum Golkar Setya Novanto (Setnov).

Lika-liku kasus Novanto sebelum akhirnya ditetapkan tersangka terbaca melalui rentetan Kasus-kasus yang membuat Novanto kerap diperiksa KPK seperti kasus suap PON Riau, kasus suap Akil Mochtar, skandal Bank Bali hingga akhirnya ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus Pengadaan KTP elektronik. Oleh sebab itu, wajar bila berubahnya sikap haluan Partai Perindo tersebut adalah upaya HT untuk lepas dari jerat hukum yang menimpanya.

Akankah Jokowi Luluh?

Strategi jitu penjualan hewan kurban jelang Idul Adha
DPR batalkan pembangunan apartemen, gedung miring?
Utang luar negeri makin mengkhawatirkan
Ekonomi Indonesia bergantung pada Cina, berbahaya!
Bu Susi belum maksimal jalankan amanat UU Perlindungan Nelayan
Fetching news ...