Pengkhianatan terhadap visi Poros Maritim

REPORTED BY: Fathor Rasi

Pengkhianatan terhadap visi Poros Maritim “A man who has never gone to school may steal a freight car; but if he has a university education, he may steal the whole railroad.” ― Theodore Roosevelt

Presiden Jokowi kali ini tidak bisa membendung kekecewaanya atas perilaku koruptif pejabat Kementerian Perhubungan, yakni Direktur Jenderal Hubungan Laut, Antonius Tonny Budiono terjaring Operasi Tangkap Tangan (OTT) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Kasus ini menambah daftar korupsi di sektor kelautan setelah sebelumnya Lembaga Antirasuah itu juga membongkar kasus korupsi di Badan Keamana Laut (Bakamla) dalam kasus suap pengadaan alat pemantau satelit di lembaga itu. 

Pantas saja bila Presiden langsung mengungkapkan rasa kecewa secara terbuka. Bahkan, Presiden Jokowi mengajak seluruh anak bangsa di berbagai pelosok Tanah Air untuk bersama-sama memerangi korupsi yang semakin menggurita.

"Saudara-saudaraku dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas hingga Rote. Kita akan menjadi bangsa maju yang diperhitungkan oleh bangsa-bangsa lain di dunia apabila kita memiliki daya saing. Salah satu penggerus daya saing kita adalah korupsi. Saya mengajak seluruh rakyat Indonesia untuk bersama-sama memerangi korupsi. Pemerintah mendukung setiap usaha, dari semua pihak, dalam pencegahan dan pemberantasan korupsi serta memperkuat KPK," tulis mantan Gubernur DKI itu melalui akun facebooknya, Senin (28/8).

Perilaku koruptif pejabat yang bergerak di sektor kelautan tersebut merupakan pengkhiatan terhadap visi Presiden Jokowi untuk menjadikan Indonesia sebagai Poros Maritim dunia. Betapa tidak, Presiden Joko Widodo yang memiliki ambisi kuat untuk menjadikan Indonesia sebagai Poros Maritim Dunia telah menggaungkannya di berbagai forum, baik regional maupun internasional. Selain itu, Presiden telah menterjemahkan visinya tersebut dengan menerbitkannya Peraturan Presiden (Perpres) Nomer 16/2017 tentang Kebijakan Kelautan Indonesia. Kebijakan ini ditujukan menggali potensi besar ekonomi di sektor tersebut sehingga menjadi andalan yang mendatangkan kesejahteraan rakyat.

Wajar Presiden terpukul

OTT terhadap Dirjen Hubla tersebut secara langsung maupun tidak langsung telah "menodai" visi Indonesia menjadi Poros Maritim Dunia dimana salah satu point penting di dalamnya adalah menggenjot infrastruktur kelautan termasuk salah satunya proyek Tol Laut dengan menelan biaya yang tidak sedikit.  Infrastruktur kelautan (tol laut) menjadi salah satu prioritas pemerintah untuk menjaga stabilitas harga barang kebutuhan pokok, menjamin ketersediaan barang, dan untuk mengurangi disparitas harga bagi masyarakat untuk menjamin kelangsungan pelayanan penyelenggaraan angkutan barang ke daerah tertinggal, terpencil, terluar dan perbatasan.

Wajar saja bila Presiden kecewa berat atas perilaku koruptif pejabat Kemenhub tersebut karena saat ini publik sedang "memplototi" utang negara yang sebagian besar dialokasikan untuk pembangunan infrastruktur dengan anggaran yang bernilai fantastis mencapai Rp 313,5 triliun (APBN 2016). Selain itu, rival politik Jokowi menganggap keinginan pemerintah membangun infrastruktur melalui utang dinilai terlalu ambisius dengan menelan anggaran sekitar 5000 sampai 6000 triliun tanpa melihat situasi dan kondisi ekonomi nasional yang sedang terseok-seok.

Di tengah kritik keras tersebut, wajar saja bila Presiden Jokowi kembali mendeklarasikan perang terhadap korupsi melalui akun facebooknya itu karena merasa terpukul dengan kasus korupsi di sektor kelautan yang dibanggakan untuk mendongkrak pertumbuhan ekonomi nasional agar pertumbuhannya tidak berputar-putar pada angka 5%.

Dua amalan utama di bulan Muharam
Menjadikan Indonesia kiblat maritim dunia
4 golongan yang dicintai Allah
Menyatukan Soksi Golkar dengan Munas
Sektor ini raup Rp1.500 triliun per tahun, Anda tertarik?
Fetching news ...