Bila HTI menang lawan pemerintah di MK

REPORTED BY: Fathor Rasi

Bila HTI menang lawan pemerintah di MK

Gaduh soal Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Organisasi Kemasyarakatan kini bergeser ke Mahkamah Konstitusi (MK) Jakarta. Ruangan MK mendadak panas ketika kuasa Hukum Hizbut Tahrir Indonesia, Yusril Ihza Mahendra, mempersoalkan penayangan cuplikan Muktamar Khilafah HTI 2013 di Stadion Gelora Bung Karno oleh Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Tjahjo Kumolo yang mewakili pemerintah.

Politisi Partai Bulan Bintang tersebut mempertanyakan motif Mendagri menayangkan video tersebut. Bahkan Yusril mencurigai adanya upaya propaganda dari pemerintah melalui penayangan video HTI itu.

Menanggapi pertanyaan Yusril itu, Tjahjo mengatakan video itu merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan apa yang dia bacakan sebagai bukti keterangan.

Video yang diputar dalam sidang itu memperlihatkan ribuan kader HTI memenuhi Stadion GBK di Jakarta pada 2013 lalu, disertai ajakan agar kader HTI meninggalkan sistem pemerintahan selain yang diatur Islam juga terdengar.

Masing-masing pihak tampak berusaha semaksimal mungkin untuk memenangkan perang hukum di Mahkamah Konstitasi tersebut.

 

Keputusan MK dan Elektablitas Jokowi

Ditekennya Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 2/2017 tentang perubahan atas UU 17/2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Ormas) oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah memicu reaksi sebagian masyarakat, tak terkecuali para politisi. Umumnya mereka berpandangan bahwa Perppu tersebut selain memberikan kewenangan tanpa batas kepada pemerintah, juga dianggap mencerminkan hilangnya semangat untuk melakukan pembinaan terhadap ormas, bahkan dianggap sebagai kemunduran total dalam demokrasi kita.

Umumnya pihak oposisi menilai Perppu berpotensi menjadi alat kesewenangan pemerintah untuk membubarkan ormas yang kritis tanpa harus melalui mekanisme peradilan. Alasan penentangan terhadap Perppu tersebut bermacam-macam, seperti tidak adanya kegentingan yang memaksa, memunculkan keresahan baru di tengah masyarakat hingga dianggap mengancam kebebasan berserikat yang sudah dijamin dalam UUD 1945 pasal 28 dan 28E.

Saat ini memang gaduh Perppu ini sudah mulai mereda. Namun, kehebohan lanjutan soal Perppu ormas itu dipastikan akan muncul kembali, khususnya apabila kubu HTI nantinya memenangkan gugatannya di MK. Bila situasi ini terjadi makas bisa menggerus elektabilitas Jokowi yang bisa mengganjal langkahnya memenangi Pilpres 2019. Pasalnya, rival politik Jokowi akan memanfaatkan keputusan MK tersebut sebagai alat kampanye terutama jelang tahun politik 2018.

Selain itu, apabila upaya perlawanan hukum HTI berhasil, maka kader-kader HTI yang selama ini bersembunyi "di bawah tanah" akan muncul kembali kepermukaan menyusun kekuatan baru bersinergi menjadi mesin politik parpol tertentu untuk berkampanye mendukung capres dan cawapres tertentu di 2019.

Apabila HTI memenangkan perang hukum di MK maka ideologi yang dianggap terlarang ini dipastikan bangkit kembali dengan tampil jauh lebih solid dan makin "pede" mengingat keteguhan kadernya dalam memegang teguh visinya, apalagi mereka meliki struktur organisasi yang cukup rapi hingga ke pelosok daerah.  

 

 

Dua amalan utama di bulan Muharam
Menjadikan Indonesia kiblat maritim dunia
4 golongan yang dicintai Allah
Menyatukan Soksi Golkar dengan Munas
Sektor ini raup Rp1.500 triliun per tahun, Anda tertarik?
Fetching news ...