Perjuangan gigih Setnov mengelak dari kasus e-KTP

REPORTED BY: Dhuha Hadiansyah

Perjuangan gigih Setnov mengelak dari kasus e-KTP

Terdakwa perkara korupsi proyek pengadaan KTP elektronik, Setya Novanto, melakukan berbagai upaya untuk mengelak dari tudingan laku korup dalam kapasitasnya sebagai petinggi lembaga negara.

Tidak menghadiri pemeriksaan dengan alasan sakit, melawan lewat 2 kali gugatan praperadilan, hingga drama kecelakaan sudah dia lakukan. Terbaru, ketika sudah “ngekos” di KPK, Novanto berjuang dengan melamar menjadi justice collaborator (JC) kepada penyidik KPK.

Sebagai informasi, Justice collaborator merupakan saksi pelaku, yang bukan pelaku utama, yang bekerja sama dengan penegak hukum dalam mengungkap tindak pidana yang dimaksud.

Penjelasan terkait JC terdapat pada Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 4 Tahun 2011.

KPK mempertimbangkan banyak hal terkait permohonan Novanto tersebut.
"Permohonan JC tersebut masih diproses. Analisisnya tidak mudah karena perlu mempertimbangkan banyak hal," kata Juru Bicara KPK Febri Diansyah di Jakarta, Kamis (25/01/2018). 

Menurut Febri, KPK masih harus melihat apakah memang ada keseriusan dan itikad baik dari terdakwa Novanto soal pengajuan JC tersebut.

Indikator yang pertama kali dilihat, menurut Febri, apakah terdakwa Novanto mengakui atau tidak perbuatannya.

"Jangan sampai kemudian seseorang mengajukan JC perbuatannya tidak diakui tetapi perbuatan pihak lain disampaikan. Bahwa kemudian terdakwa nanti akan terbuka, saya kira itu positif saja untuk proses persidangan. Positif untuk terdakwa, juga positif untuk penanganan perkara ini," tuturnya.

Febri menyatakan bahwa seseorang yang mengajukan JC bukan pelaku utama dari kasus tersebut. Masalahnya adalah Novanto diduga sebagai pelakon utama dalam tragedi korupsi tersebut.

Novanto didakwa mendapat keuntungan 7,3 juta dolar AS dan jam tangan Richard Mille senilai 135 ribu dolar AS dari proyek KTP-e.

Dalam perkara ini, Novanto didakwakan pasal 2 ayat (1) atau pasal 3 UU Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Korupsi jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. Ancaman pidananya adalah penjara maksimal 20 tahun dan denda paling banyak Rp1 miliar. 

Persoalan yang lain, Novanto masih terus berkelit selama proses persidangan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta.

"Sejauh ini yang kami lihat terdakwa justru masih berkelit dan mengatakan tidak ada penerimaan-penerimaan termasuk juga penerimaan jam tangan. Padahal, sejumlah saksi sudah mengatakan demikian," kata Juru Bicara KPK, Febri Diansyah di Jakarta, Jumat (26/01/2018).

Menurut Febri, sebetulnya belum terlambat jika mantan ketua DPR itu mau membuka pihak-pihak lain atau mengetahui ada aktor lebih besar dalam perkara korupsi KTP elektronik itu. Jika ada aktor lebih besar dari Novanto, publik akan lebih terguncang lagi karena orang pasti langsung menduga jabatannya apa dan siapa.

Darurat keselamatan kerja pada proyek infrastruktur
Debu vulkanik Sinabung capai Aceh
DPR tegaskan UU MD3 tidak ada delik pidana
Menuntaskan problem warga Kedung Badak
Jangan berharap jenis kelamin anak
Fetching news ...