Tarif listrik tergantung upaya pemerintah kendalikan batu bara

REPORTED BY: Dhuha Hadiansyah

Tarif listrik tergantung upaya pemerintah kendalikan batu bara

Tarif listrik yang terjangkau untuk rakyat harus menjadi komitmen bersama baik eksekutif ataupun legislatif, semua pemangku kepentingan bekerja sama demi kepentingan nasional.

Wakil Ketua Komisi VII DPR Herman Khaeron menyampaikan peluang Tarif Dasar Listrik (TDL) tidak naik sampai 2019 akan bergantung pada upaya pemerintah dalam menekan harga batu bara. 

Dia mengatakan tarif listrik yang terjangkau bisa diwujudkan bila harga energi primer, seperti batu bara dapat ditekan. Sebab porsi batu bara dalam pengembangan energi listrik cukup tinggi. "Yang penting harga energi primernya, (yakni) batu bara bisa ditekan. Sumber energi listrik kan 60-65 persen berasal dari batu bara,” kata di Jakarta, kemarin.

Menurut Herman, harga batu bara ideal untuk membuat tarif listrik tidak naik hingga 2019, dengan perhitungan sekitar 70 dolar AS per ton. “Pemotongan (harga batu bara) misalkan (bisa) dari insentif pajak dan sebagainya. Agar tidak semua menjadi beban para pengusaha pertambangan. Yang penting, para pengusaha batu bara tidak rugi, PLN tidak rugi, dan masyarakat tidak dibebankan kenaikan TDL,” kata Herman.

Lebih lanjut dirinya mendukung langkah pemerintah apabila dapat menekan tarif listrik tidak naik hingga 2019.

“Hanya keputusan politik kami mendukung. Kami sepakat untuk DMO, itu karena harga batu bara sebagai sumber energi primer naiknya begitu drastis, ya setidaknya ada keringanan. Karena apa? Untuk menjaga tarif listrik ini tidak naik,” tuturnya.

Kementerian ESDM sudah menetapkan penjualan batu bara untuk kepentingan dalam negeri (DMO) pada 2018 adalah sebesar 25 persen dari rencana produksi tahun ini. PT PLN sudah mengusulkan harga batu bara dalam skema DMO sebaiknya 60 dolar AS per ton untuk batas bawah dan 70 dolar AS per ton sebagai batas atas. Sementara itu, Asosiasi Pengusaha Batu Bara Indonesia (APBI) mengusulkan harga batu bara untuk PLN sebesar 85 dolar AS per ton.

Sejak periode 1 Januari 2018 hingga 31 Maret 2018, pemerintah tidak menaikkan tarif listrik untuk golongan subsidi dan nonsubsidi. Pertimbangan pemerintah untuk tidak menaikkan harga listrik tidak terkait dengan momentum tahun politik. Dia mengklaim kebijakan ini cuma untuk menjaga daya beli masyarakat.

Pergolakan harga batu bara

Dalam beberapa tahun terakhir harga batubara di pasar internasional terus melambung. Akibatnya, PT PLN (Persero) yang sebagian besar pembangkitnya menggunakan batubara menjadi kelimpungan. Pada 2016, harganya Rp630.000/ton, lalu naik jadi Rp853.000/ton tahun berikutnya. Inilah yang menyebabkan biaya penyediaan tenaga listrik PLN membengkak sekitar Rp16,18 triliun pada 2017.

Tren naiknya harga batubara sepertinya akan terus berlanjut. Pada Januari 2018, harga batubara berkalori 6.322 terkerek lagi ke posisi US$95,54/ton, atau lebih dari Rp. 1.297.000/ton. Bahkan, Februari ini, Kementerian ESDM kembali menaikkan harga batubara acuan (HBA) menjadi US$100,69 per ton. Tidak mengherankan bila biaya penyediaan listrik tahun ini diperkirakan bakal naik sekitar Rp23,8 trilyun.

PLN dipastikan tidak akan mampu menanggung beratnya beban tersebut sendiri. Indikasinya sudah jelas. Sampai September 2017 laba PLN tercatat Rp3,06 triliun, terjun bebas dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya yang Rp10,98 triliun. Jika terus dibiarkan, PLN kemungkinan dapat kolaps.

Padahal, PLN diwajibkan merealisasi investasi program 35.000 MW. Kewajiban itu tidak termasuk pembangunan transmisi sepanjang 46.000 km dan Gardu Induk 108.000 MVA. Belum lagi adanya tugas sosial berupa listrik desa untuk daerah terluar, terpencil, dan tertinggal sekitar 5.000 desa.

Melambungnya harga batubara menjadi durian runtuh bagi perusahaan tambang. PT Adaro Energy Tbk saja sampai triwulan III-2017 berhasil meraup laba US$495 juta, naik 76% dibandingkan periode yang sama tahun lalu atau setara dengan Rp6,6 triliun.Diperkirakan 10 pengusaha besar batubara mendapat tambahan pendapatan sekitar Rp60 trilyun. Mereka inilah yang menguasai 60% produksi 461 juta ton pada 2017. Sementara itu, tambahan royalti yang diterima negara sebesar Rp1,3 triliun.

Israel akan terus serang Suriah meski dibantu Rusia
Rizieq Shihab didiskriminasi di Arab Saudi
 Disoraki mahasiswa saat sebut Prabowo, Zulhas anggap bagian dari ekspresi
Rusia tuding Israel penyebab jatuh pesawat Ilyushin II-20
Rahasia menghasilkan anak seperti Sandiaga Uno
Meskipun menang pilpres, Prabowo tak bisa intervensi kasus Buni Yani
Golkar panggil caleg yang dukung Prabowo
 Fadli Zon laporkan balik Rian Ernest soal potong bebek angsa PKI
Berebut magnet Yenny Wahid
Bamsoet harap Yenny Wahid dukung Jokowi
Golkar anggap dukungan kadernya ke Prabowo bukan suara resmi partai
Forum caleg Golkar dukung Prabowo-Sandiaga Uno
Golkar nilai perempuan penentu utama, bukan objek pelengkap
Menyusui tandem butuh dukungan ayah ASI
Mardani dapat tugas kawal suara emak-emak
Fetching news ...