Hendardi Khawatir Aktivis Hanya 'Tempelan' di Parpol
Penulis :
Penyunting :
591    0

Dokumentasi Rima
JAKARTA,RIMANEWS-  Hendardi, Direktur Setara Institute, mencemaskan, hijrah politik yang dilakukan oleh sejumlah aktivis kemanusiaan ke partai politik, tidak akan mengubah praktik dan kebijakan HAM di parpol itu. Dikhawatirkan, para aktivis HAM itu hanya sekedar tempelan dan ornamen parpol untuk merebut kuasa dan uang,. meski itu pilihan individual yang sahih.

Sebelum Partai Demokrat merekrut para aktivis, Partai Golkar, PAN, dan beberapa partai lainnya telah terlebih dulu merekrut sejumlah aktivis untuk duduk di kepengurusan partai politik.Namun sia-sia dan tak guna. .Hendardi meihat praktik politik kartel di Indonesia sulit mengharapkan tumbuhnya aktivisme di partai politik. Para aktivis telah masuk perangkap dan hampir dipastikan tidak akan benyak memberikan pengaruh signifika

Cara ini dilakukan, selain dalam rangka rebranding partai juga sebagai strategi ekspansi partai memupuk konstituen baru. Namun demikian, cara-cara ini sesungguhnya hanyalah strategi mengecoh publik untuk mencitrakan partai sebagai partai progresif yang sejalan dengan gagasan dan visi yang selama ini diperjuangkan oleh para aktivis.


Dalam kepengurusan Partai Demokrat misalnya, direkrutnya sejumlah aktivis HAM dan demokrasi hanyalah sekadar alat mengecoh publik bahwa pemerintahan SBY, yang notabene merupakan Ketua Dewan Pembina Partai, memiliki komitmen terhadap HAM. Para aktivis itu hanya sekadar tempelan untuk memoles citra peduli HAM.

“Kita tahu dan paham betul reputasi dan kinerja pemerintahan SBY terhadap penegakan HAM. Tidak ada penyelesaian sungguh-sungguh terhadap kejahatan HAM masa lalu,” kata Hendardi, Ketua SETARA Institute, Sabtu.

“Rekomendasi DPR untuk menindaklanjuti kasus penghilangan orang secara paksa juga tidak pernah dilanjutkan. Demikian juga inisiatif membentuk Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi (KKR) yang nyaris hilang dari agenda pemerintah," tambah Hendardi. Padahal, katanya, semua agenda penegakan HAM itu telah menjadi mandat legal dan konstitusional pemerintahan SBY untuk menuntaskannya. Tapi SBY tidak berbuat apa-apa. “Jadi apalagi yang bisa diharapkan dari prestasi semacam ini?" tanyanya.

Bagi aktivis yang bergabung memang merupakan pilihan individual, tapi adalah mimpi dan utopia ketika mereka hendak mengubah partai yang oligarki. "Praktik politik kartel sebagaimana terjadi di Indonesia sulit mengharapkan tumbuhnya aktivisme di partai politik. Nyaris tidak ada peluang dan kekuatan untuk melawan politik kartel dan oligarki. Para aktivis telah masuk perangkap dan hampir dipastikan tidak akan benyak memberikan pengaruh signifikan," tandasnya.