Reformasi Sri Mulyani di Kemenkeu Bohong, Palsu dan Gagal, Utang RI dari Bank Dunia-IMF Dikorup

JAKARTA,RIMANEWS -Reformasi birokrasi yang dimulai di Kementerian Keuangan (Kemenkeu) tidak berhasil. Sebaliknya, reformasi tersebut diduga penuh dengan proyek-proyek fiktif yang didanai oleh utang luar negeri dari IMF dan Bank Dunia yang berujung pada kegagalan modernisasi sistem perpajakan.

Akibatnya, pihak asing dapat menguasai dan mengakses semua sistem pendataan per­pajakan di seluruh Indo­nesia.

Mantan Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak Fuad Bawasir mengungkapkan hal tersebut ketika ditemui SH, Minggu (13/2), di Jakarta. “Proyek Pin­tar (Project for Indonesian Tax Reform) senilai US$ 145 juta itu nggak ada apa-apanya. Di Ditjen (Direktorat Jenderal) Anggaran ada proyek SPAN (Sistem Perbendaharaan Na­sional) de­ngan pinjaman ratusan juta dolar. Itu juga sama, semua fiktif dan dikorup,” katanya

Menurutnya, dagangan Bank Dunia berbentuk utang sangat laku di Indonesia. Dengan demikian, lembaga itu bisa terus eksis membiayai karyawannya yang ada di Indonesia. Mantan Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mul­yani merupakan pihak yang paling antusias menjalankan proyek-proyek Bank Dunia maupun IMF tersebut. “Pa­dahal, semua konsultan orang asing. Yang ngerjain proyek juga orang Bank Dunia. Ha­silnya bohong semua. Jadi kita dipaksa menerima proyek seperti ini,” paparnya.

Hasil dari utang tersebut bisa dilihat dari target penerimaan pajak tidak meningkat dan malah gagal semua. “Tax ratio turun, petugas pajak memeriksa masih seperti zaman baheula, masih minta data pada wajib pajak, tak punya data sendiri dan tidak online. Contohnya ada pembayaran fiktif seperti yang di Surabaya Rp 350-an miliar sudah berlangsung 5 tahun, tapi sistem tidak bisa dideteksi. Ketahuannya karena wajib pajak yang lapor,” paparnya.

Secara terpisah, ada peresmian SMI-Keadilan serta Rumah Integritas oleh kubu Sri. Ini  diklaim mereka merupakan sebagai satu langkah dalam menata integritas di negara ini juga sebagai salah satu dukungan terhadap Sri Mulyani menjadi tokoh potensial Calon Presiden (Capres) pada pemilu 2014 nanti.

“Iya, bahwa SMI sebagai penyokong Sri Mulyani Indrawati (SMI) menjadi tokoh potensial Capres nanti,” jelas Arbi Sanit, salah satu penggagas lahirnya Solidaritas Masyarakat Indonesia untuk Keadilan (SMI-Keadilan), Senin (14/2).Salah satu penggagas organisasi Solidaritas Masyarakat Indonesia (SMI) Keadilan, Arbi Sanit mengatakan, jika Sri Mulyani Indrawati mencalonkan diri dalam Pemilu Pilpres 2014, maka selain mendapat dukungan dari publik, ia harus membersihkan namanya dari tuduhan-tuduhan tidak sehat yang melekat padanya. Salah satunya mengenai keterlibatannya dalam kasus Century.

"Saya kira yang paling diperlukan Ibu Sri Mulyani adalah membersihkan tuduhan-tuduhan tidak sehat, tuduhan-tuduhan palsu pada dirinya, ya seperti pada kasus Century itu," ujar Arbi di Rumah Integritas, Senin (14/02/2011).

Namun, tambah Arbi, pihaknya memiliki sejumlah target, salah satunya membersihkan tuduhan keterlibatan Sri Mulyani dalam kasus Bank Century.

“SMI juga menilai bahwa negara ini  di era SBY sudah berada dalam tahap kekacauan institusi, krisis penegakan hukum dan penurunan mutu politisi yang semakin terasa. Kepemimpinan dan etika publik tidak tampil menjadi penuntun kehidupan bernegara, yang tampak justru arogansi politik elit yang terus mengeksploitasi opini publik dengan kekuasaan uang dan media,” demikian dikutip dari rilis yang diberikan ke pers. Namun  para analis melihat justru  SMI  yang termasuk pelaku utama kekacauan  reformasi pajak di kemenkeu dengan proyek IT yang gagal.

Satu-satunya
Tragisnya, saat ini semua pihak asing memiliki akses pada pendataan di Indonesia khususnya di bidang data perpajakan. Indonesia merupakan satu-satunya negara di dunia yang wajib pajaknya bisa diakses oleh asing. Orang-orang asing tersebut kini tersebar di semua departemen dan me­nguasasi sistem di dalamnya, khususnya di Badan Peren­canaan Pembangunan Nasio­nal (Bappenas) dan Kemenkeu.  

Oleh karena itu, ia berharap pemeriksaan mafia pajak juga dapat membongkar berbagai proyek fiktif dan korup, dimulai dari berbagai proyek yang dijalani semenjak Sri Mulyani menjadi Menkeu. “Orang-orang di Kemenkeu mengatakan bah­wa proyek-proyek itu adalah upeti Sri Mulyani pada Bank Dunia karena mengangkatnya menjadi menteri terbaik dalam kabinet SBY beberapa waktu lalu. Hasilnya seperti yang sudah disampaikan oleh Gayus Tambunan,” paparnya.

Sementara itu, Juru Bicara Asosiasi Ekonomi Politik Indo­nesia Dani Setiawan me­nga­takan, sistem Teknologi informasi Ditjen Pajak telah di­ken­dalikan asing, sehingga mem­buat rahasia-rahasia data perpajakan berada di tangan asing. “Reformasi birokrasi Ditjen Pajak merupakan inisiatif Bank Dunia yang dipimpin mantan Menkeu. Program ini menggunakan TI atau sistem komputer yang didesain Bank Dunia untuk mengendalikan pemerintah Indonesia,” ka­tanya. Bank Dunia telah memberi utang se­kitar US$ 130 juta kepada Ditjen pajak untuk memodernisasi TI. (SH/SIgit)