Pemerintah Maluku Minta SBY Percepat PI Blok Masela
Penulis :
Penyunting :
1567    0

Dokumentasi Rima

AMBON, RIMANEWS - Pemerintah Provinsi Maluku meminta Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mendorong menteri teknis mempercepat realisasi hak kepesertaan (participating interest/ PI) 10 persen pengelolaan Blok Masela.

Kadis Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Maluku Bram Tomasoa mengatakan Kepala Negara telah disurati Gubernur Maluku Karel Albert Ralahalu pada Februari 2012.

Pertimbangannya, Pemprov Maluku merasa terlalu lama menunggu persetujuan Menteri ESDM soal hak PI 10 persen tersebut.

"Kami telah berjuang untuk mendapatkan PI 10 persen sejak Menteri ESDM masih  dijabat oleh Darwin Zahedy Saleh dan saat ini Jero Wacik, namun tandatangan persetujuan belum direalisasikan," ujar Bram di Ambon, Senin (16/4).

Dia memastikan tidak masalah soal perlu adanya organisasi badan usaha milik daerah (BUMD) maupun kewajiban menyetor penyertaan saham pengelolaan lapangan Migas Blok Masela.

Pemprov Maluku melalui BUMD yang dibentuk  PT.Maluku Energi telah bekerjasama dengan PT.Marsela Energi membentuk PT.Maluku Energi Nusantara untuk menyetor kepesertaan saham ke Inpex Corparatoin sebagai pemegang saham utama pengelola blok Masela,  

"Jadi soal kewajiban Pemprov Maluku telah siap sehingga Presiden diminta mengingatkan Menteri ESDM menandatangani PI 10 persen untuk Maluku karena lokasi lapangan Migas Blok Masela itu berada di wilayah setempat," kata Bram.

Apalagi kontrak bagi hasil produksi (PSC) atas wilayah kerja blok Blok Masela telah ditanda tangani dengan Inpex Corporation pada 16 November 1998, untuk jangka waktu kontrak 30 tahun meliputi kegiatan eksplorasi dan eksploitasi.

Hasil eksplorasi oleh Inpex Corporation ditemukan cadangan gas di wilayah kerja Blok Masela yang diperkirakan terbesar di Indonesia Timur pada saat ini yakni 14 triliun kaki kubik  ( Trilion Cubic Feet/TCF) .

Dengan demikian Inpex Corporation telah memasuki tahapan komersial sebagai operator di wilayah kerja Lapangan Blok Masela.

Seluruh proses sudah dilakukan termasuk dengan menyurati Menteri ESDM yang saat itu dijabat oleh Darwin Zahedy Saleh, namun belum dijawab. "Kami berharap Menteri ESDM Jero Wacik segera mengeluarkan persetujuan surat pengelolaan PI 10 persen tersebut," ujar Bram Tomasoa.(yus/MI)