SBSI 1992: Cabut UU yang Menyengsarakan Rakyat
Penulis :
Penyunting :
1663    0

Dokumentasi Rima

JAKARTA, RIMANEWS-Dalam rangka peringatan hari lahir SBSI,  Ketua Umum DPP SBSI 1992, Sunarti, menyampaikan beberapa hal penting guna kejelasan sejarah dan komitmen organisasi ini, bagi perjuangan hak dan kesejahteraan buruh Indonesia pada umumnya, dan anggota SBSI 1992 pada khususnya.

Perjuangan panjang yang telah kita lalui, kata Sunarti,tidaklah mudah sejak era pemerintahan orde baru hingga era reformasi saat ini. Menurutnya, semangat perjuangan kaum buruh yang telah menjadi catatan sejarah dinegeri ini, mestilah diwarisi dan wujudkan sebagai bentuk pengabdian pada nilai-nilai dan semangat kemerdekaan Indonesia, yakni; mencerdaskan kehidupan bangsa dan mewujudkan kesejahteraan umum bagi seluruh rakyat Indonesia.

Tentunya, lanjut dia, semangat globalisasi yang bernafaskan efiensi dan fleksibilitas yang bernama kapitalisme telah menggerogoti nilai-nilai dan semangat kemerdekaan itu, sekaligus telah merendahkan harkat dan martabat kita sebagai rakyat dan bangsa Indonesia dengan berlakunya sistem hubungan kerja outsourcing dan sistem upah murah (minimum).

“Adalah suatu keniscayaan bagi kaum buruh dan rakyat Indonesia untuk memperoleh hak hidup yang sejahtera, manusiawi dan berkeadilan, manakala bangsa kita telah kehilangan kedaulatan atas pengelolaan sumber-sumber ekonomi seperti pertambangan minyak, gas dsb,” tuturnya dalam peringatan HUT SBSI 1992 ke-20.

Lebih lanjut ia mengatakan, kalau perusahaan-perusahaan bangsa asing telah bercokol bahkan mendikte perekonomian kita seperti semangat pemerintah menaikkan harga BBM menurut harga pasar internasional. Sama artinya, bahwa rakyat sesungguhnya tidak menikmati hasil kekayaan alam negaranya. Kesejahteraan juga keniscayaan kalau korupsi terus berkelanjutan dan semakin merajalela. Demikian juga jika kekuasaan dan politik telah menjadi panglima atas penegakan hukum, pastilah kaum buruh dan rakyat Indonesia tetap hidup dalam kondisi “hanya sekedar hidup” karena hukum bisa dibeli dan dapat ditukar dengan kekuasaan, sehingga kaum buruh dan rakyat tidak mendapatkan keadilan atas hak yang semestinya

Peringatan HUT SBSI 1992 ke-20 ini sekaligus memperingati peristiwa 14 April 1994 (18 tahun) yang lalu di Medan, merupakan bahagian catatan penting bagi perjalanan bangsa ini dalam perjuangan perbaikan nasib kaum buruh di Indonesia. Peristiwa 18 tahun lalu itu berhasil mendesak pemerintah dengan adanya kebijakan penetapan UMR (sekarang UMP/UMSP atau UMK/UMSK) dan Tunjangan Hari Raya (THR) Ke-agamaan, keduanya berlaku sejak tahun 1994 hingga sekarang. Tuntutan berikutnya tercapai di era pemerintahan Abdurrahman Wahid (Gus Dur) yakni UU Nomor 21 Tahun 2000 tentang Serikat Pekerja/Serikat Buruh (kebebasan berserikat bagi kaum buruh). Perjuangan kaum buruh ditandai dengan lahirnya para pahlawan buruh, yakni; Marsinah di Jawa Timur dan Rusli di Medan. Mereka telah menjadi inspirasi bagi perjuangan kaum buruh serta menyatakan kepada kita semua bahwa “kesejahteraan tidak pernah datang dengan sendirinya, tetapi kesejahteraan harus diperjuangkan dan direbut”.

“Oleh karenanya, saya menginstruksikan kepada seluruh jajaran pengurus dan anggota SBSI 1992 di seluruh Indonesia untuk secara bersama-sama kembali menyampaikan tuntutan kepada pemerintah pada Peringatan Hari Buruh se Dunia (May Day) tanggal 01 Mei 2012 tentang penolakan kenaikan harga BBM, mencabut segala UU/Peraturan yang menyengsarakan rakyat, menasionalisasi seluruh perusahaan asing yang mengelola pertambangan minyak dan gas serta penegakan wibawa hukum sebagai panglima bagi siapapun pelaku kejahatan korupsi,” ujarnya lebih lanjut.

Dalam kesempatan itu Sunarti juga menegaskan bahwa SBSI 1992 bukanlah anti pemerintah, juga bukan anti negara asing. Tetapi SBSI 1992 adalah anti ketidak-adilan dan anti terhadap penindasan dalam bentuk apapun, oleh siapapun terhadap siapapun. Karenanya, SBSI 1992 mendesak pemerintahan SBY-Budiono agar sungguh-sungguh menjalankan amanah Pancasila dan UUD 1945.

Mudik itu Indonesia - 0 komentar