Nasional

Disebut Gratifikasi oleh KPK, Pemerintah Lagi Susun Besaran Biaya Nikah

972
DILIHAT
/
0
SHARE
/
09:05
04 JAN 2014
Penulis

JAKARTA - Pemerintah melalu Kementerian Agama tengah mencari penyelesaian masalah biaya nikah melalui Peraturan Pemerintah (PP). Tujuan PP ini disebutkan untuk mencari jalan tengah pasca amplop untuk penghulu disebut gratifikasi oleh KPK.

"Yang penting masyarakat tidak resah dan penghulu juga tidak resah," kata Wakil Menteri Agama Nasaruddin Umar di Jakarta Jumat (3/1/2014) malam.

Menurut Nasaruddin, besaran biaya nikah telah ditetapkan dalan draft PP yang tengah disusun. Baginya, yang paling utama adalah keuntungan untuk semuanya.

"Besarannya sudah ada, tapi yang utama win-win solution," ujar Nasaruddin.

Tarif akad nikah ini juga nantinya akan dirapatkan atau dibahas lagi dalam rapat harmonisasi dengan Kementerian Hukum dan HAM dan instansi terkait. Alternatif tarif tersebut antara lain Rp 0,- bagi orang miskin, Rp 50 ribu bila nikah di kantor, dan di luar kantor Rp 400 ribu serta ada usulan tambahan Rp 1 juta bagi yang acara pesta nikahnya di gedung.[ian/dtk]

Terbaru
23 April 2017 | 20:00
Rahasia bugar Menteri Khofifah
22 April 2017 | 08:20
KPK masih usut korupsi BLBI
21 April 2017 | 18:15
Anies ajak warga bersatu
21 April 2017 | 12:52
KPK kembali periksa Andi Narogong