Nasional
Disebut Gratifikasi oleh KPK, Pemerintah Lagi Susun Besaran Biaya Nikah
860
DILIHAT
/
09:05
04 JAN 2014
Penulis

JAKARTA - Pemerintah melalu Kementerian Agama tengah mencari penyelesaian masalah biaya nikah melalui Peraturan Pemerintah (PP). Tujuan PP ini disebutkan untuk mencari jalan tengah pasca amplop untuk penghulu disebut gratifikasi oleh KPK.

"Yang penting masyarakat tidak resah dan penghulu juga tidak resah," kata Wakil Menteri Agama Nasaruddin Umar di Jakarta Jumat (3/1/2014) malam.

Menurut Nasaruddin, besaran biaya nikah telah ditetapkan dalan draft PP yang tengah disusun. Baginya, yang paling utama adalah keuntungan untuk semuanya.

"Besarannya sudah ada, tapi yang utama win-win solution," ujar Nasaruddin.

Tarif akad nikah ini juga nantinya akan dirapatkan atau dibahas lagi dalam rapat harmonisasi dengan Kementerian Hukum dan HAM dan instansi terkait. Alternatif tarif tersebut antara lain Rp 0,- bagi orang miskin, Rp 50 ribu bila nikah di kantor, dan di luar kantor Rp 400 ribu serta ada usulan tambahan Rp 1 juta bagi yang acara pesta nikahnya di gedung.[ian/dtk]

Terbaru
23 Mei 2015 | 07:28
Gempa 5,1 SR Guncang Papua
Foto & Video
23 Mei 2015 | 07:02
Trial Game 2015
Berita Terkait
Nasional 18 Mei 2015 | 21:06
Nasional 17 Mei 2015 | 10:30
Berita Terpopuler
Berita Utama
Nasional 22 Mei 2015 | 11:56
Nasional 23 April 2015 | 12:48
Nasional 15 Maret 2015 | 14:00
Nasional 14 Maret 2015 | 23:29
Nasional 23 Februari 2015 | 14:17