Nasional

Disebut Gratifikasi oleh KPK, Pemerintah Lagi Susun Besaran Biaya Nikah

901
DILIHAT
/
09:05
04 JAN 2014
Penulis

JAKARTA - Pemerintah melalu Kementerian Agama tengah mencari penyelesaian masalah biaya nikah melalui Peraturan Pemerintah (PP). Tujuan PP ini disebutkan untuk mencari jalan tengah pasca amplop untuk penghulu disebut gratifikasi oleh KPK.

"Yang penting masyarakat tidak resah dan penghulu juga tidak resah," kata Wakil Menteri Agama Nasaruddin Umar di Jakarta Jumat (3/1/2014) malam.

Menurut Nasaruddin, besaran biaya nikah telah ditetapkan dalan draft PP yang tengah disusun. Baginya, yang paling utama adalah keuntungan untuk semuanya.

"Besarannya sudah ada, tapi yang utama win-win solution," ujar Nasaruddin.

Tarif akad nikah ini juga nantinya akan dirapatkan atau dibahas lagi dalam rapat harmonisasi dengan Kementerian Hukum dan HAM dan instansi terkait. Alternatif tarif tersebut antara lain Rp 0,- bagi orang miskin, Rp 50 ribu bila nikah di kantor, dan di luar kantor Rp 400 ribu serta ada usulan tambahan Rp 1 juta bagi yang acara pesta nikahnya di gedung.[ian/dtk]

Terbaru
2 September 2015 | 20:54
Blokir Situs Penyebar Terorisme!
2 September 2015 | 20:00
PAN Pindah Gerbong, Ini Alasannya!
Nasional
Foto & Video
2 September 2015 | 18:55
Persebaya Surabaya Vs Martapura FC
2 September 2015 | 18:38
Menikmati Hujan Tanpa Basah Kuyub
2 September 2015 | 17:50
Eros Djarot di Gedung KPK, Ada Apa?
Berita Terkait
Nasional 2 September 2015 | 18:26
Nasional 28 Agustus 2015 | 14:55
Gaya Hidup 23 Agustus 2015 | 08:52
Nasional 2 September 2015 | 23:50
Nasional 2 September 2015 | 23:50